Tags

,


Sebelum tahun 1997 masalah kemiskinan di Indonesia dipandang sebagai masalah konvensional yang akan berkurang dengan sendirinya apabila kemajuan pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur berhasil dicapai. Pasca krisis multidimensional pada tahun 1997 – 1998 masalah kemiskinan menjadi masalah yang mengemuka karena jumlah penduduk miskin meningkat sangat tajam. Perhatian pemerintah terhadap masalah kemiskinan tidak terbatas pada kondisi kehidupan masyarakat yang menurun kualitasnya karena lemahnya daya beli tetapi juga karena masalah kemiskinan ditengarai sebagai pemicu timbulnya berbagai masalah sosial lain, seperti pengemis, perdagangan anak dan perempuan, anak jalanan dan anak terlantar.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai sektor[1] dan pihak-pihak yang peduli[2] terhadap masalah kemiskinan. Kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tersebut terdiri atas tiga paket program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak. Pertama, pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih. Paket program pertama ini disebut sebagai program bantuan dan perlindungan sosial. Jenis bantuan pada paket program pertama adalah bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin), dana BOS, BLT, PKH dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kedua, pemenuhan hak atas berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perumahan. Paket program kedua disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat yang lebih dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM Mandiri. Ketiga, pemenuhan hak atas kesempatan berusaha dan bekerja serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. Paket program ini disebut sebagai program pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Jenis bantuan pada paket program ini adalah kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Dari masing-masing paket program tersebut dapat dilihat bahwa program pemberdayaan masyarakat berada pada paket program yang kedua. Sasaran program pemberdayaan adalah masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan dan rentan terperosok dalam kondisi miskin ketika mengalami guncangan yang disebabkan oleh berbagai krisis seperti krisis ekonomi atau krisis politik[3]. Kebijakan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri[4] antara lain : 1) sebagai wadah/kerangka bagi konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, 2) pendekatan berbasis pembelajaran, 3) pembentukan kelompok masyarakat menjadi modal sosial, 4) membuka penuh dan mendekatkan sumber daya kapital/modal ekonomi langsung kepada masyarakat, 5) memandirikan masyarakat dengan menguatkan modal sosial didukung oleh modal ekonomi dan modal SDM, 6) harmonisasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perubahan dari ‘skema proyek’ menjadi ‘skema program’.

Dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat dilihat bahwa pada semua program pemberdayaan selalu disertai dengan pemberian bantuan, baik berupa modal fisik maupun berupa modal ekonomi. Dalam program pemberdayaan melalui PNPM Mandiri modal ekonomi justru digunakan untuk menguatkan modal sosial masyarakat. Paradigma pembangunan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selalu mengedepankan bantuan dan modal ekonomi ini menjadi tanda tanya besar bagi peneliti. Apakah program pemberdayaan yang dimaksudkan pemerintah identik dengan penguatan modal ekonomi masyarakat dan seberapa besar kemajuan yang dicapai oleh masyarakat setelah menerima bantuan ?. Pada tahun 2008 dana APBN untuk mengurangi kemiskinan mencapai 80 trilyun rupiah. Namun pemerintah pun belum bisa mengevaluasi hasil yang dicapai dengan alasan banyaknya versi kemiskinan di Indonesia[5].

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian bantuan selain memberikan dampak positif juga membawa dampak negatif. Sementara itu, kebijakan program pemberdayaan yang disertai dengan pemberian bantuan ekonomi ternyata belum bisa diukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan analisis terhadap kondisi-kondisi ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap berbagai pandangan konseptual mengenai kemiskinan untuk merancang model pemberdayaan yang lebih tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat.


[1] Sektor-sektor yang melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan antara lain Departemen Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Departemen Sosial melalui program BLT dan PKH serta Departemen Pendidikan melalui program BOS.

[2] Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah Indonesia didukung oleh pihak-pihak dari luar negeri seperti Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia serta pihak-pihak dari dalam negeri seperti LSM-LSM lokal.

[3] Krisis dimaksud bisa berasal dari ruang lingkup yang luas misalnya krisis ekonomi dan politik yang dialami negara yang menyebabkan peningkatan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dan bisa berasal dari ruang lingkup yang lebih sempit misalnya di tingkat perusahaan yang menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan atau di tingkat keluarga karena terjadi musibah.

[4] Dikutip dari paparan Deputi Menko Kesra bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan tema “Trend pembangunan berbasis masyarakat” yang disampaikan pada seminar nasional hari ulang tahun INKINDO ke-29, tanggal 10 Juli 2008.

[5] Pernyataan Asisten Deputi Menko Kesra Urusan Kelembagaan dan Kemitraan – Soepeno Sahid dalam pertemuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Daerah di Bandung pada tanggal 7 Mei 2009. Soepeno mengatakan program-program yang dibiayai dengan dana sebesar 80 trilyun rupiah tersebut antara lain BLT, BOS, PNPM Mandiri dan KUR. (Harian Pikiran Rakyat, 7 Mei 2009).