Tags

, ,


(SUATU ESSAY MENGENAI KEBIJAKAN SOSIAL

SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK) 

I.             PENDAHULUAN 

Apabila mendengar kata “Kebijakan” maka yang terlintas dalam fikiran sebagian besar orang (terutama yang berasal dari kalangan non Akademi) adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang yang susah dan bahkan mungkin memberikan keringanan hukuman bagi orang yang bersalah.  Orang-orang yang cukup taat dalam menjalankan ibadah agama yang dianutnya mungkin akan mengartikan “Kebijakan” sebagai ‘suatu’ amanat dari Yang Maha Kuasa untuk membawa pesan-pesan kebaikan bagi umat dan ámanat tersebut disampaikan melalui orang-orang ‘terpilih’yang telah teruji kesalehannya.  Kata Kebijakan untuk banyak masyarakat lemah, miskin dan berpendidikan rendah mungkin akan membawa sebersit harapan bahwa mereka akan memperoleh kehidupan yang lebih baik tetapi mungkin juga untuk sebagian besar dari mereka kata Kebijakan tidak mempunyai arti apa-apa.

Beberapa pengertian dari kata Kebijakan tersebut tidak salah karena dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris kata Kebijakan (policy) mengandung Kebijaksanaan (policy or wisdom).  Pengertian Kebijakan atau Kebijaksanaan mengandung suatu makna yang sakral, agung dan memberi pengaruh luar biasa.  Kebijaksanaan dalam ajaran Kristiani bahkan dipandang sebagai ‘Anugerah’ terbesar kedua setelah ‘Anugerah Keselamatan’ dari Allah Yang Maha Kuasa kepada umatnya dan tidak semua orang dapat dengan begitu saja memperoleh Anugerah tersebut.  Nabi besar yang dikenal karena kebijaksanaannya adalah Salomo (Sulaiman).  Kebijakan cenderung dipandang sebagai sesuatu yang ekslusif, tidak semua orang dapat memutuskannya atau menetapkannya.  Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil dalam hidupnya adalah ‘kebijakan’ dan bahkan setiap tindakan yang dilakukannya atau masalah yang kemudian terjadi dalam hidupnya adalah konsekuensi atau resiko dari suatu kebijakan yang telah ditetapkannya. 

Dalam konteks kehidupan suatu negara, Kebijakan harus ditetapkan oleh Pemerintah setelah melalui tahapan atau proses perumusan terlebih dulu.  Hal ini dilakukan karena posisi Pemerintah sebagai ‘orang tua’ masyarakat, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya termasuk terpenuhinya kebutuhan dasar mereka.  Di samping itu, Pemerintah diberi kewenangan formal atau legalitas hukum untuk menetapkan kebijakan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan sumber daya publik.

Indonesia merupakan negara yang menganut model negara kesejahteraan (Suharto, 2007) namun Kebijakan sosial atau Kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia seringkali dipandang sebagai bagian dari Kebijakan Publik atau dengan kata lain posisinya tidak lebih penting dari Kebijakan-kebijakan (publik) di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan pendidikan.  Lebih buruk lagi adalah pandangan mengenai kebijakan sosial sebagai langkah pengamanan apabila kebijakan publik di bidang lainnya membawa dampak negatif menurunnya kemampuan masyarakat sehingga kebijakan sosial digunakan sebagai jaring pengaman untuk mencegah terjadinya aksi sosial atau bahkan mungkin revolusi.  Kebijakan sosial di Indonesia belum dirasakan dan dibutuhkan sebagai kebijakan publik karena selama ini kebijakan sosial lebih diarahkan untuk menangani permasalahan residual, rehabilitasi dan bantuan.  Kebijakan sosial di Indonesia masih dijabarkan sebagai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 (sebelum amandemen) dalam arti sempit dan implementasinya dilakukan dalam sedikit sekali kegiatan dengan anggaran yang sangat terbatas, seperti penyelenggaraan panti-panti sosial untuk anak terlantar atau lanjut usia terlantar atau bantuan-bantuan yang bersifat stimulan bagi keluarga fakir miskin.  Yang lebih memprihatinkan lagi, kebijakan sosial yang relatif sedikit dan terbatas itupun tidak memiliki daya ungkit terhadap masyarakat lemah yang menjadi sasarannya dan justru pihak-pihak pengambil keputusan dan pelaksana kebijakanlah yang diuntungkan, baik dari sisi nama baik maupun keuntungan materiil.  Keprihatinan penulis terhadap masih lemahnya kebijakan sosial di Indonesia mendorong penulis untuk menyampaikan sedikit ulasan mengenai kebijakan sosial yang belum berpihak kepada masyarakat lemah.

 

II.            KEBIJAKAN PUBLIK 

Kebijakan publik dengan berbagai pengertiannya, sesungguhnya tetap mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu untuk membawa kebaikan terutama bagi masyarakat yang lemah.  Kebijakan publik bisa bertujuan untuk membawa kebaikan bagi seluruh warga negara tetapi bisa juga ditujukan untuk sebagian saja, misalnya kebijakan publik di bidang pendidikan yang dikenal dengan wajib belajar pendidikan dasar (9 tahun) berlaku untuk seluruh anak Indonesia yang berusia 7 sampai 15 tahun sedangkan kebijakan publik di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana.  Beberapa pengertian kebijakan publik menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

      Dalam buku ‘Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik’ yang ditulis oleh Edi Suharto (2007) dikemukakan bahwa Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan yang tidak saja diartikan sebagai ‘government (menyangkut aparatur negara) tetapi juga ‘governance’ yang menyangkut pengelolaan sumber daya publik.

      Masih dalam buku yang sama, Suharto mengutip pendapat ahli (Bridgman and Davis, 2005) bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

      Suharto (2007) juga mengemukakan pendapat Hogwood dan Gunn (1990) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

      Menurut Robert Eyestone (1971) yang dikutip oleh Budi Winarno (2007), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

      Richard Rose (1969) menyarankan agar kebijakan dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.  (Budi Winarno, 2007). 

Dari beberapa definisi di atas, penulis melihat beberapa unsur utama dalam kebijakan publik, yaitu :

       Merupakan instrumen atau seperangkat atau serangkaian tindakan pemerintahan.

       Merupakan pilihan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

       Ditetapkan untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

       Terdapat sejumlah konsekuensi yang akan berdampak pada banyak orang.

Penulis sendiri mencoba merumuskan kebijakan publik sebagai suatu alternatif rencana tindakan yang dipilih untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh suatu masalah sekaligus meningkatkan kemampuan orang (individu, kelompok dan masyarakat) untuk mengatasi resiko tersebut.

Mencermati apa yang ditulis oleh Edi Suharto dalam buku Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik (2007) mengenai Dimensi kebijakan publik, maka unsur-unsur kebijakan sebagaimana telah dikemukakan ternyata terdapat pada setiap dimensi kebijakan publik, baik dimensi kebijakan publik sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal maupun sebagai hipotesis.  Lebih jauh, penulis ingin memberikan pendapat mengenai unsur konsekuensi yang diakibatkan oleh penetapan suatu kebijakan.  Tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan suatu kebijakan publik akan membawa dampak terhadap masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.  Sebagai contoh, kebijakan publik untuk memberi perhatian besar di bidang pertahanan dan keamanan akan menyebabkan banyak anggaran negara yang terserap ke bidang tersebut dan (mungkin) akan mengurangi alokasi anggaran untuk bidang lainnya.  Apabila anggaran atau subsidi pemerintah dikurangi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka biaya pendidikan, kesehatan dan harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat sehingga beban masyarakat akan bertambah.  Kebijakan publik di bidang pertahanan dan keamanan mungkin membawa konsekuensi yang tidak berpihak pada masyarakat lemah namun setiap warga negara Indonesia juga perlu berjiwa besar dan memandang dengan jernih bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif yaitu peningkatan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia terhadap berbagai ancaman dari luar negeri dan bahwa setiap warga negara diharapkan meningkatkan kemampuannya sehingga dapat ikut berpartisipasi dengan berbagai cara untuk mempertahankan keamanan dan keutuhan bangsa ini.

 

III.           KEBIJAKAN SOSIAL 

Kebijakan sosial adalah kebijakan publik.  Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006) menyatakan bahwa kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya (terjemahan, Suharto, 2007).  Meskipun kebijakan sosial merupakan kebijakan publik tetapi kebijakan sosial tidak sepopuler kebijakan di bidang lainnya.  Hal ini terjadi tidak saja di Indonesia tetapi hampir di semua negara.  Kebijakan sosial dipandang sebagai kebijakan tambahan yang perlu ditetapkan apabila konsekuensi suatu kebijakan di bidang lain membawa dampak (positif maupun negatif) atau membawa masalah baru bagi masyarakat.  Sebagai contoh, keberhasilan penerapan kebijakan bidang kesehatan yang membawa konsekuensi positif terhadap meningkatnya usia harapan hidup manusia menyebabkan meningkatnya populasi lanjut usia.  Peningkatan populasi lanjut usia ini kemudian dipandang sebagai suatu masalah sosial karena sebagian besar lanjut usia tersebut tidak produktif dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri.  Kebijakan sosial untuk menangani permasalahan lanjut usia sebagaimana kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Undang-undang tentang Lanjut Usia dan program-program pelayanan bagi lanjut usia lebih terkesan sebagai upaya penanganan yang menggunakan pola pelayanan residual.  Penulis berpendapat bahwa lebih baik kebijakan sosial untuk penanganan lanjut usia diarahkan dan ditindaklanjuti dengan program-program penyiapan individu, kelompok dan masyarakat menghadapi masa tua dengan kehidupan yang mapan atau peningkatan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia.

Kebijakan sosial bukanlah kebijakan publik yang dapat membuat seorang pemimpin atau pejabat penting negara menjadi populer.  Di samping itu, konsekuensi logis yang paling terasa dalam penerapan kebijakan sosial adalah terjadinya pengeluaran anggaran negara yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang dapat langsung dirasakan (benefit), tidak seperti halnya dalam penetapan kebijakan di bidang ekonomi.  Oleh karena itu, Pemerintahan Indonesia sejak merdeka sampai dengan sekarang belum merasa perlu untuk memberi perhatian khusus atau menetapkan berbagai kebijakan sosial.  Penulis setuju dan sangat menghargai apa yang digambarkan oleh Edi Suharto (2007) bahwa Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan sosial sejak awal masa kemerdekaan.  Penulis juga setuju serta memberikan apresiasi terhadap diamandemennya Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tetapi sejauh ini penulis memandang bahwa kebijakan sosial belum sepenuhnya mendapat tempat sebagai kebijakan publik yang ditetapkan Pemerintah untuk membantu masyarakat lemah dan implementasi kebijakan sosial di negara ini belum mempunyai daya ungkit terhadap peningkatan kesejahteraan sosial warga negaranya.

Berbagai kebijakan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia lebih banyak diwarnai oleh nuansa bidang ekonomi.  Salah satu contoh adalah berbagai implementasi kebijakan sosial yang diarahkan kepada pola bantuan usaha ekonomi produktif atau kelompok usaha bersama (KUBE).  Filosofi dan ideologi kebijakan sosial yang melahirkan berbagai program pemberian bantuan tersebut mungkin baik tetapi tanpa didukung dengan kebijakan sosial untuk menyadarkan masyarakat terhadap hak asasinya sebagai manusia, kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyatakan kebutuhannya, kebijakan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri serta kebijakan untuk menyiapkan masyarakat dalam mengelola bantuan yang diberikan maka berbagai program bantuan yang diberikan menjadi sia-sia.  Kebijakan sosial juga tidak dapat diterapkan tanpa didukung kebijakan di bidang lainnya.  Sebagai contoh, kebijakan untuk memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin pasca naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan pernah berhasil karena tidak ada kebijakan di bidang pendidikan (misalnya biaya sekolah yang murah), kebijakan bidang tenaga kerja (menciptakan lapangan pekerjaan) dan berbagai kebijakan lainnya.  Penulis menilai bahwa kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih kepada upaya meredam gejolak dan aksi sosial masyarakat.  Penulis melihat penetapan kebijakan sosial untuk pemberian bantuan langsung tunai sebagai “keputusan dalam kesempitan” yang ditetapkan Pemerintah untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, antara lain : kemungkinan terjadinya revolusi.  Pemerintah tentunya belajar dari pengalaman jatuhnya rezim orde lama yang utamanya disebabkan oleh kondisi perekonomian negara yang carut marut dan jatuhnya rezim orde baru pasca krisis moneter tahun 1997 – 1998.

Hal yang paling ironi yang penulis lihat dari berbagai implementasi kebijakan sosial adalah pemberian bantuan yang tidak membuat fakir miskin menjadi kaya (atau sekurang-kurangnya tidak lagi miskin) tetapi justru membuat segelintir orang menjadi semakin makmur.  Pemberian bantuan yang harus diberikan dalam bentuk barang (paket usaha kios, hewan ternak, alat dan bibit pertanian, alat-alat otomotif dan lain sebagainya) yang penyediaannya harus melalui pihak ketiga hanya membuat panitia pengadaan (panitia lelang) dan penyedia barang atau jasa (rekanan) menjadi kaya.  Bantuan yang disediakan lebih sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai dengan spesifikasi dan bahkan tidak sampai ke tangan masyarakat.  Dengan dalih sesuai peraturan perundang-undangan maka bantuan yang disediakan melalui pihak ketiga pun harus dikenai segala bentuk pajak yang berlaku.  Bantuan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 kelompok yang terdiri dari 10 KK setelah melalui berbagai proses pelelangan dan pemajakan hanya akan bernilai tidak lebih dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di tangan suatu kelompok keluarga fakir miskin.  Penulis menilai bahwa implementasi kebijakan sosial yang berujung bantuan tersebut hanya merupakan “kesempatan dalam kesempitan”.  Sungguh tidak adil, bantuan untuk fakir miskin masih harus dikenai pajak sementara orang-orang kaya dapat membeli lebih banyak mobil baru karena Pemerintah lebih memilih untuk menurunkan nilai pajak kendaraan bermotor demi menjaga prestise di mata pasar dunia dan teknologi.

Pasca otonomi daerah, Pemerintah di berbagai tingkatan wilayah bukan hanya tidak memberi perhatian terhadap issu-issu sosial yang terjadi tetapi bahkan memandang kebijakan sosial sebagai kebijakan yang akan terlaksana dengan sendirinya secara lancar apabila kebijakan di bidang ekonomi dan lain-lain berhasil diterapkan.  Hal ini terbukti dari banyaknya Panti-panti sosial yang ditutup, minimnya anggaran daerah untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan dihapus atau dileburnya instansi-instansi sosial di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Penulis menyadari bahwa kebijakan sosial tidak identik dengan Dinas Sosial tetapi perlu rasanya untuk menyamakan persepsi bahwa Dinas Sosial merupakan salah satu implementasi dari kebijakan sosial dan merupakan instrumen untuk melaksanakan kebijakan sosial itu sendiri.

Penulis diingatkan kembali melalui tulisan Edi Suharto (2007) bahwa pelayanan sosial mencakup berbagai sektor, yaitu jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial personal.  Pengertian ini membuat penulis harus menyadari betul bahwa kebijakan sosial tidak hanya diimplementasikan dalam bentuk pemberian bantuan bagi anak terlantar, korban narkotika, penyandang cacat atau fakir miskin.  Kebijakan sosial memiliki fungsi pencegahan, penyembuhan dan pengembangan.  Dinas Sosial di berbagai daerah mungkin lebih banyak melaksanakan fungsi penyembuhan (rehabilitasi) daripada fungsi lainnya sehingga masyarakat kurang percaya bahwa Instansi ini mampu melakukan dua fungsi lainnya (apabila didukung oleh Pemerintah yang berkuasa).  Sudah saatnya Pemerintah mempertimbangkan bahwa fungsi kebijakan sosial untuk pencegahan dan pengembangan perlu didukung sepenuhnya dengan anggaran yang memadai, tenaga-tenaga pelaksana yang profesional dan tahapan pencapaian tujuan yang dapat diukur.  Kebijakan sosial memang tidak memberikan kontribusi material (benefit) langsung kepada negara dan masyarakat tetapi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di suatu negara akan membawa peningkatan di berbagai bidang lainnya.  Kebijakan sosial bukan milik Dinas Sosial tetapi sebaliknya, dengan adanya kebijakan sosial maka dibentuklah Dinas-dinas Sosial di berbagai daerah.  Dengan paradigma baru di orde reformasi, tidaklah penting untuk menamai Instansi yang menjadi pelaksana kebijakan sosial sebagai ‘dinas sosial’tetapi yang lebih penting adalah menetapkan kebijakan sosial yang berpihak kepada masyarakat lemah dan mendukung implementasinya dengan perangkat (instansi, aparat atau tenaga pelaksana dan anggaran) yang memadai.

 

IV.          PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN 

Proses perumusan kebijakan sebagaimana digambarkan oleh Suharto (2007), berangkat dari issu-issu atau masalah yang perlu mendapatkan respon dari Pemerintah.  Rangkaian proses perumusan kebijakan mulai dari kesadaran pemerintah terhadap masalah yang memerlukan respon, seleksi aksi, penetapan solusi, implementasi sampai dengan evaluasi yang terjadi di Indonesia masih merupakan tahapan ideal yang pelaksanaannya dilakukan dengan setengah hati.  Dimulai dari tahap identifikasi isu kebijakan, penulis menilai bahwa sebagian besar masyarakat seringkali tidak terwakili dalam tahap ini.  Negara ini lebih banyak memberikan tugas kepada para pemikirnya untuk merumuskan issu-issu kebijakan yang memerlukan respon dan sangat sedikit untuk melakukan penelitian ilmiah atau dengar pendapat dari masyarakat.

Pemerintah lebih mengandalkan pemberitaan media massa yang gempar luar biasa terhadap suatu masalah daripada melakukan jajak pendapat terhadap issu-issu yang dirasakan oleh masyarakat.  Penulis bersimpati terhadap berbagai kasus penculikan anak yang semakin marak terjadi di tanah air tetapi penulis kurang setuju dengan berbagai kesibukan ‘baru’ yang timbul sebagai akibatnya.  Penulis memandang bahwa penculikan anak bukanlah suatu masalah yang timbul secara tiba-tiba tetapi timbul dari masalah kemiskinan yang sudah lama ada dan diderita oleh masyarakat sehingga beberapa di antaranya kemudian kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan penculikan dan perdagangan anak.  Ulasan-ulasan media massa lebih banyak membesar-besarkan dan mendramatisir tragedi penculikan tersebut tetapi hampir tidak pernah ditindaklanjuti dengan jajak pendapat atau mendengar saran masyarakat secara luas untuk mengatasi masalah tersebut.  Bahkan yang lebih menjemukan adalah apabila pelaku sudah tertangkap maka issu tersebut selesai dengan sendirinya.

Dalam tahap seleksi aksi dan penetapan solusi, lagi-lagi Pemerintah tidak menunjukkan proses dan kinerja yang cerdas maupun bertanggung jawab dalam penetapan suatu kebijakan.  Sebagian besar kebijakan ditetapkan tanpa adanya uji coba dan seringkali sosialisasi atau penyuluhan dilakukan dengan sangat minim, baik dari segi waktu maupun anggaran.  Penulis mengambil contoh pengalaman pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas, antara lain mengenai penggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.  Peraturan itu baru mulai diberlakukan secara efektif di beberapa kota besar setelah lebih dari 10 tahun ditetapkan.  Dari segi waktu, kebijakan tersebut mempunyai tenggat waktu cukup lama untuk dikenal, difahami dan dilaksanakan oleh masyarakat namun dari segi pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan, seingat penulis hampir tidak pernah dilakukan pemberitahuan atau penyuluhan selama hampir 10 tahun dan tiba-tiba pada tahun 2002 peraturan tersebut sudah harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.  Pemberian berbagai bantuan kepada masyarakat miskin, lebih banyak dilakukan dengan cara instan, sosialisasi dan penyuluhan yang minim, pendampingan sosial yang tidak komprehensif dan memadai serta pendropingan bantuan yang sering dilakukan secara tiba-tiba menunjukkan betapa seleksi aksi dan penetapan solusi (utamanya kebijakan di bidang kesejahteraan sosial) lebih menggambarkan ‘niat’pemerintah untuk dikenal sebagai ‘sinterklas’daripada sebagai Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya.

Kinerja Pemerintah dalam tahap evaluasi pada proses perumusan kebijakan menjadi lebih buruk lagi dibanding tahap lainnya.  Penulis mengamati bahwa evaluasi tidak pernah dilakukan dengan sungguh-sungguh.  Pemerintah memperhitungkan gejolak dan aksi sosial sebagai bahan evaluasi, bukan melalui suatu pengukuran terhadap indikator keberhasilan yang dapat dicapai dan bukan pula dari masukan atau saran pendapat pada tahap seleksi aksi.  Tahap evaluasi yang dilakukan akibat timbulnya gejolak atau aksi sosial masyarakat mungkin hanya berlaku pada proses perumusan kebijakan publik di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan.  Tahap evaluasi dalam proses perumusan kebijakan sosial hampir tidak pernah terdengar gaungnya.  Evaluasi terhadap penerapan kebijakan sosial cenderung dilakukan dengan setengah hati dan tidak profesional.  Evaluasi lebih banyak menggunakan instrumen kualitatif sehingga sulit dilakukan pengukuran terhadap hasil implementasi kebijakan tersebut.  Program pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi keluarga fakir miskin sudah ada sejak Departemen Sosial berdiri tetapi sampai saat ini, tidak pernah ada yang cukup valid dan akurat mengenai berapa prosen kelompok yang mendapatkan bantuan dan kemudian sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhannya atau berapa prosen peningkatan pendapatan yang berhasil dicapai oleh masing-masing kelompok penerima bantuan.  Data yang disediakan oleh Departemen Sosial mengenai kelompok usaha bersama (KUBE) keluarga fakir miskin hanya menggambarkan mengenai nama KUBE, lokasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), tahun dibentuk, jenis usaha yang dilakukan atau jenis bantuan yang diberikan serta nama ketua KUBE, dan tidak lebih dari itu, dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini.

Sikap Pemerintah yang setengah hati terhadap tahap evaluasi dalam proses perumusan kebijakan dapat dilihat dari terbatasnya alokasi anggaran dan dukungan untuk penelitian-penelitian ilmiah yang bersifat evaluatif.  Bahkan dengan dalih untuk pengembangan kompetensi diri Pemerintah ‘mendorong’ para pegawainya dan dunia akademisi untuk melakukan penelitian-penelitian mandiri.  Suatu hal yang sangat mustahil untuk dilakukan, bagaimana mungkin kita dapat melakukan penelitian mandiri untuk mengevaluasi kebijakan sosial yang diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ?.  Alangkah tidak bijaksananya Pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga negaranya sendiri.

Suatu hal yang juga cukup menarik bagi penulis adalah kebijakan pemerintah dalam hal pemberian bantuan bagi korban bencana alam.  Dalam liputan berbagai media massa, Pemerintah dengan bangga akan mengumumkan bahwa Instansi Sosial telah menyalurkan mie instant sekian ribu dos, kecap sekian ratus botol, sambal sekian ratus botol dan sebagainya.  Penulis merasa prihatin dengan pengumuman tersebut dan seringkali bertanya sendiri, apakah Pemerintah pernah melakukan evaluasi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan gizi bagi para korban bencana dan bukan hanya sekedar untuk mengganjal perut mereka yang lapar ?, apakah Pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha mie instan, kecap dan sambal yang meraup keuntungan besar dengan semakin banyaknya kejadian bencana di negeri ini ?.  Bantuan bagi korban bencana adalah adalah salah satu contoh “kesempatan (bagi pengusaha dan distributor) dalam kesempitan (hidup para korban)” dan sekaligus merupakan “keputusan (kebijakan Pemerintah) yang harus ditetapkan segera dalam kondisi kesempitan (karena khawatir dituding lambat atau kurang peduli terhadap korban bencana)”.  Penulis berharap Pemerintah Indonesia semakin dewasa dalam proses perumusan kebijakan publik (termasuk kebijakan sosial) dan semakin bijaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.  Semoga.

 

DAFTAR BACAAN  

Proyek Sphere; Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana; Grasindo; Jakarta; 2006 

Silalahi, Uber; Metode Penelitian Sosial; UNPAR Press; Bandung; 2006 

Suharto, Edi, Ph.D; Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik; Alfabeta; Bandung; 2007 

Winarno, Budi, Prof., Dr., Ma.; Kebijakan Publik – Teori dan Proses (Edisi Revisi); Media Pressindo; Yogyakarta; 2007