Tags

, , ,


ANALISIS KRITIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB & ALTERNATIF SOLUSI PENANGGULANGANNYA

 

III.  TINJAUAN TEORITIS

 A.   TEORI NEO LIBERAL 

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur selalu menyampaikan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah tersebut adalah beberapa hal sebagai berikut :

1.   Rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat rendahnya produktivitas dan produksi serta posisi masyarakat dalam pasar yang tidak mempunyai daya tawar (price taker) dan tingkat harga bahan kebutuhan konsumsi dan produksi yang relatif tinggi.

2.   Dampak krisis multidimensi mempengaruhi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

3.   Pengaruh nilai budaya yang tradisional, mengakibatkan perilaku pola hidup yang konsumtif.

4.   Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kualitas hidup yang relatif rendah.

5.   Berbagai kerapuhan, kepincangan dan ketimpangan serta kesenjangan struktural dalam masyarakat mempengaruhi ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri (kemiskinan struktural).

Faktor-faktor penyebab yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Pemerintah Nusa Tenggara Timur lebih diwarnai oleh teori Neo Liberal yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah ”persoalan individu yang disebabkan pleh kelemahan-kelemahan dan atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan”.  Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dipandang sebagai ketidakmampuan ’pasar’ dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.  Strategi penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah di Nusa Tenggara Timur lebih bersifat residual, sementara dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya dan lembaga-lembaga keagamaan.  Salah satu jenis pelayanan yang dapat membuktikan hal ini adalah jumlah panti-panti sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur.  Dari ± 150 Panti Sosial yang ada di daerah tersebut, hanya 9 Panti Sosial yang milik Pemerintah (2 UPT Pusat dan 7 UPT Daerah).

Pasca otonomi daerah, semua Provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.  Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan meningkatkan rating pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian dapat meningkatnya kesejahteraan penduduknya.  Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa azas ’laissez faire’ yang dikemukakan oleh Adam Smith telah merasuki pola pikir dan pembangunan Pemerintah di Nusa Tenggara Timur.  Dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui dukungan Departemen Sosial pun selalu ’menantang’ Pemerintah Daerah untuk menyediakan APBD bidang kesejahteraan sosial yang maksimal sebagai dana sharing atau pendamping agar Departemen Sosial mengalokasikan APBN yang lebih besar. 

B.   TEORI SOSIAL DEMOKRAT 

Memperhatikan berbagai kelemahan yang ada di Nusa Tenggara Timur, kelompok Sosial Demokrat akan memandang bahwa kemiskinan terjadi lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan struktural, ketidak adilan sosial dan kesenjangan pembangunan antar daerah.  Ketidakmampuan Nusa Tenggara Timur selama ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya lebih disebabkan oleh kurangnya dukungan Pemerintah Pusat dalam memberikan modal untuk eksplorasi sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Otonomi daerah dan pemekaran beberapa wilayah menjadi kabupaten baru merupakan langkah yang tepat untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan sosial dasar kepada masyarakat.  Pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat merupakan langkah positif dalam rangka pembelajaran dan pendewasaan rakyat di bidang politik dan demokrasi.  Kesetaraan yang merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan sebagaimana dinyatakan dalam konsep Sosial Demokrat, sudah mulai mewarnai pola-pola Pemerintahan Daerah.

Kesetaraan yang telah diterapkan di bidang politik dan demokrasi ternyata belum menyentuh bidang-bidang lainnya.  Dalam hal penyediaan penghasilan dasar seperti dana pensiun, tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan, terlihat bahwa Pemerintah belum dapat menyediakannya atau mungkin belum mau menyediakannya karena masih menganut faham Neo Liberal.  Dana pensiun dan berbagai tunjangan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penghasilan dasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya baru dinikmati oleh sebagian kecil penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri (Sipil atau Militer) dan pekerja-pekerja pada Perusahaan-perusahaan besar.  Program Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Askeskin) dan bantuan beras bagi rakyat miskin (Raskin) terkesan tidak sepenuh hati dilaksanakan oleh Pemerintah.  Hal ini tebukti dari tersendat-sendatnya pelaksanaan di berbagai daerah termasuk Nusa Tenggara Timur.  Berbagai persoalan antara pihak Askes dan Pemerintah dijadikan sebagai pembelaan diri atas terhambatnya penyaluran dana Askeskin.  Hal ini kemudian berdampak pada masyarakat miskin karena ditolak oleh rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah.

Tingginya penderita gizi buruk dan busung lapar di Nusa Tenggara Timur bukan semata-mata disebabkan oleh tidak adanya bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat.  Wabah tersebut terjadi lebih dikarenakan oleh rendahnya pengetahuan para Ibu terhadap kesehatan pada masa hamil, kesehatan bayi dan pemenuhan kebutuhan gizi.  Rendahnya pengetahuan para ibu tersebut bertambah parah karena terbatasnya akses pelayanan kesehatan dan kurangnya perhatian maupun upaya Pemerintah dalam memberikan penyuluhan maupun menyediakan layanan kesehatan dan gizi gratis atau murah bagi warganya. 

C.   PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL 

Kemiskinan oleh profesi Pekerjaan Sosial lebih dipandang sebagai persoalan-persoalan struktural tetapi secara kontradiktif Pekerjaan Sosial lebih menekankan keberfungsian sosial sebagai upaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjerat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.  Strategi Pekerjaan Sosial dalam menanggulangi kemiskinan adalah peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan statusnya.  Pekerjaan Sosial menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh teori Neo Liberal maupun Sosial Demokrat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.  Di satu sisi, upaya peningkatan kapabilitas individu, keluarga dan masyarakat merupakan upaya mendasar yang harus dilakukan agar setiap orang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akhirnya mampu menentukan pilihan-pilihannya.  Di sisi lain, upaya advokasi sosial dipandang perlu dilakukan untuk mempengaruhi dan atau merubah berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Departemen Sosial mulai menggunakan perspektif Pekerjaan Sosial dalam berbagai program.  Penyediaan bantuan atau tunjangan dana sebagai penghasilan dasar bagi warga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah mulai diterapkan.  Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga-keluarga miskin dengan syarat-syarat tertentu dan Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi pekerja di sektor informal disediakan untuk menjadi penghasilan dasar atau pengganti penghasilan dasar bagi keluarga-keluarga miskin pada saat mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil.  Dengan demikian, keluarga-keluarga miskin diharapkan mempunyai penghasilan dasar sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.  Profesi Pekerjaan Sosial berasumsi bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maka mereka akan mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. 

 

IV.   ANALISA DAN KRITISI TERHADAP FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA TIMUR 

Kemiskinan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.  Pandangan Neo Liberal yang ’menyalahkan’ individu-individu atas kebodohan dan kemalasan mereka sehingga menjadi miskin mungkin tepat untuk beberapa aspek kehidupan di Nusa Tenggara Timur.  Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat yang sangat konsumtif dan mementingkan prestise menyebabkan hampir seluruh penghasilan mereka terserap habis untuk berbagai acara adat.  Etos kerja dengan tingkat kepuasan rendah yaitu hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan minum menyebabkan daya juang sebagian besar masyarakat relatif rendah juga.  Banyak penduduk Nusa Tenggara Timur memandang bahwa kondisi alam yang gersang, sulit air dan terdiri dari bebatuan merupakan takdir dari Tuhan dan mereka pasrah terhadap takdir tersebut.

Dari berbagai aspek lain, perlu disadari bahwa struktural sebagai penyebab kemiskinan sebagaimana dikemukakan Sosial Demokrat telah menyebabkan Nusa Tenggara Timur semakin tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan.  Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur sangat rendah karena sumber daya alam yang terbatas dan tidak adanya dukungan Pemerintah Pusat untuk diversifikasi dan pengembangan sektor-sektor usaha produktif di daerah tersebut.  Pembangunan infrastruktur di daerah ini dilaksanakan hanya ’sekenanya’ saja.  Pemerintah Pusat seolah-olah memandang Nusa Tenggara Timur ’hanya sebagai bagian’ dari wilayah Indonesia tetapi bukan daerah yang patut ’diperhitungkan’ potensinya karena tidak memberikan kontribusi bidang ekonomi kepada Negara.  Pasca merdekanya Timor Leste, hampir semua Departemen seperti berlomba-lomba mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Hal ini terjadi bukan karena Nusa Tenggara Timur telah menjadi Daerah yang memiliki nilai strategis di bidang sumber daya alam atau sumber daya manusia tetapi lebih kepada nilai strategis politis Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.  Pemerintah sepertinya mulai menyadari bahwa apabila kemiskinan terus dibiarkan berlarut-larut maka bukan tidak mungkin masyarakat akan berupaya melepaskan diri dari NKRI dan bergabung dengan negara lain.  Pemerintah mungkin belajar dari pengalaman pahit proses Integrasi sampai dengan kemerdekaan Timor Leste.

Alokasi anggaran pembangunan yang semakin besar dari Pemerintah Pusat ternyata belum disikapi secara bijaksana oleh Pemerintah Daerah.  Pola pembangunan dan pemerintahan yang masih lekat dengan aliran Neo Liberalis masih menuntut Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor ekonomi.  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memandang sumber daya manusia sebagai modal pembangunan yang utama untuk daerahnya.  Pemekaran wilayah menjadi kabupaten-kabupaten baru dianggap sebagai anugerah karena banyaknya peluang bagi putra daerah untuk mengisi jabatan-jabatan struktural dengan segala fasilitas yang akan diperoleh.  Anggaran daerah lebih banyak terserap untuk proses pemilihan kepala daerah daripada untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Perspektif Pekerjaan Sosial kelihatannya juga belum dapat menyentuh pola pembangunan di daerah ini.  Sebagai contoh, 141 Panti Sosial yang diselenggarakan oleh pihak Swasta hanya diberikan dukungan yang bersifat insidental dengan jumlah bantuan yang relatif minim.  Panti-panti Sosial Swasta tersebut dipandang harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan bila mengalami ketidakmampuan maka Pemerintah biasanya tidak dapat memberikan solusi apapun kecuali memberikan bantuan beras yang ”sekedarnya”.  Contoh lain : pada saat Program Keluarga Harapan diujicobakan untuk beberapa kecamatan di Nusa Tenggara Timur, pelaksanaannya terkesan sangat ’instan’ dan penyiapan kapabilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) sebagai pendamping sosial sangat tidak memadai.  Pelatihan yang diberikan hanya merupakan penjelasan teknis administrasi dan bukan kepada peningkatan kemampuan TKSM sebagai manajer dan pengendali kegiatan di lapangan.  Banyak program yang dialokasikan untuk Nusa Tenggara Timur hanya berorientasi pada keberhasilan proyek, yaitu penyerapan dana dan realisasi fisik kegiatan.  Kesinambungan program tidak pernah dapat dilaksanakan.  Hal ini terbukti dari lokasi proyek atau kegiatan yang selalu berpindah-pindah setiap tahunnya.  Pada program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) sekalipun, kesinambungan program ini tidak diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian masyarakat.  Pelaksanaan program selama 5 (lima) tahun berturut-turut lebih difokuskan pada pembangunan sarana/prasarana tanpa penguatan kapabilitas penerima bantuan dan tanpa penyiapan tanggung jawab masyarakat untuk mengembang bantuan yang sudah diberikan.

 

V.   ALTERNATIF SOLUSI 

A.   LEMBAGA PENELITIAN SMERU 

Salah satu alternatif solusi yang patut dipertimbangkan adalah rujukan Lembaga Penelitian SMERU mengenai lembaga keuangan mikro.  Berdasarkan temuan-temuan mengenai lembaga keuangan mikro di Nusa Tenggara Timur, disebutkan bahwa penyediaan pelayanan keuangan mikro bisa menjadi salah satu pendukung bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.  Hal-hal yang disarankan SMERU untuk dipertimbangkan dalam penyelenggaraannya lembaga keuangan mikro di Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1.    Penyediaan pelayanan keuangan mikro perlu dilakukan dalam kerangka mekanisme pasar agar tidak mengganggu atau bahkan mematikan kegiatan lembaga penyelenggara keuangan mikro yang sudah beroperasi.

2.   Pelayanan keuangan mikro perlu ditempatkan dalam kerangka program pembangunan ekonomi secara terpadu.

3.    Pelayanan keuangan mikro dalam bentuk tabungan dan kredit sangat berguna bagi masyarakat miskin karena juga berfungsi sebagai asuransi. Oleh karena itu, jenis kredit sebaiknya tidak hanya untuk usaha, tetapi juga untuk konsumsi dan kebutuhan darurat. Pelayanan kredit juga perlu disesuaikan dengan siklus produksi usaha tani karena mayoritas masyarakat miskin bekerja di sektor pertanian. Untuk itu, perlu ada insentif dari pemerintah bagi lembaga keuangan yang bersedia mengembangkan pelayanan keuangan mikro di daerah terbelakang seperti Nusa Tenggara Timur.

4.    Pengembangan model pelayanan keuangan mikro, termasuk pelayanan tabungan, yang beragam dan fleksibel dapat dilakukan dengan mengatur kerja sama antara lembaga simpan-pinjam nonformal, lembaga informal, dan lembaga perbankan, atau membentuk bank keliling untuk memperluas jangkauan perbankan.

5.    Penyediaan pelayanan keuangan mikro dalam bentuk kredit juga harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari pengembangan yang hanya didorong oleh sisi penawaran dan pemanfaatan yang tidak pada tempatnya seperti yang banyak dilakukan dalam model program pemerintah selama ini. Salah satu alternatifnya adalah dengan memisahkan antara lembaga pemberi pelayanan keuangan mikro dan lembaga pemberi bantuan teknis usaha dan pemasaran. Namun, programnya harus disusun dan dilaksanakan secara terpadu. Dengan model tersebut, program pelayanan keuangan mikro yang beragam dapat dilaksanakan bersamaan dengan program penguatan ekonomi lokal yang memberikan bantuan teknis usaha dan pemasaran di suatu daerah tertentu. Upaya terpadu semacam ini memerlukan pengkajian yang mendalam tentang kondisi penghidupan, kapasitas, dan kelembagaan, serta peluang dan kendala usaha yang dihadapi masyarakat. 

B.   STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN OLEH BAPPENAS 

Dalam dokumen perencanaan Bappenas mengenai strategi pengurangan kemiskinan, disebutkan 10 strategi yang perlu dan akan dilakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.  Strategi tersebut adalah :

1.    Peningkatan Fasilitas Jalan dan Listrik di Pedesaan

a.    Menjalankan program skala besar untuk membangun jalan pedesaan dan di tingkat kabupaten

Program pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat miskin dan mengurangi pengeluaran mereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan pada umumnya.

b.    Membiayai program di atas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana pembangunan harus ditargetkan pada daerah-daerah yang mempunyai kondisi buruk, terutama dalam masalah kemiskinan. Peta lokasi kemiskinan, bersama dengan peta kondisi jalan, dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah tersebut.  Masyarakat miskin setempat juga harus dilibatkan agar hasilnya dapat sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamin tersedianya pemeliharaan secara lebih baik.

c.    Menjalankan program pekerjaan umum yang bersifat padat karya

Program seperti ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menyediakan fasilitas jalan di pedesaan disamping sebagai bentuk perlindungan sosial.  Untuk daerah yang terisolir, program ini bahkan dapat mengurangi biaya pembangunan.

d.    Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik

2.    Perbaikan Tingkat Kesehatan melalui Fasilitasi Sanitasi yang Lebih Baik

3.    Penghapusan Larangan Impor Beras

Larangan impor beras yang diterapkan bukanlah merupakan kebijakan yang tepat dalam membantu petani, tetapi kebijakan yang merugikan orang miskin.  Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga beras. Tetapi ini hanya menguntungkan pihak yang memproduksi beras lebih dari yang dikonsumsi, sementara 90 persen penduduk perkotaan dan 70 persen penduduk pedesaan mengkonsumsi lebih banyak beras dari yang mereka produksi. Secara keseluruhan, 80 persen dari penduduk Indonesia menderita akibat proteksi tersebut, sementara hanya 20 persen yang menikmati manfaatnya.  Harga beras di tingkat petani tidak mengalami kenaikan yang berarti sementara harga di tingkat pengecer naik cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa hanya para pedagang yang menikmati manfaat kenaikan harga tersebut. Sementara itu, dukungan dan bantuan bagi petani dapat dilakukan dengan berbagai cara lain, seperti penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan serta penyediaan riset dalam bidang pertanian.

4.    Pembatasan Pajak dan Retribusi Daerah yang merugikan Usaha Lokal dan Orang Miskin

Upaya yang akan ditempuh pemerintah untuk menurunkan beban pajak dan retribusi yang ditanggung oleh penduduk miskin adalah :

a.    Menggantikan sistem pajak daerah yang berlaku dengan mengeluarkan daftar sumber penghasilan yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah.

b.    Menghentikan pungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak diperlukan

c.    Menciptakan dan memperbaiki sistem pelayanan satu atap dan meningkatkan kemampuan serta pemberian insentif pada berbagai elemen pemerintahan daerah

d.   Membentuk sebuah komisi dalam mengawasi pungutan-pungutan liar dan pembayaran yang dilindungi

5.    Pemberian Hak Penggunaan Tanah bagi Penduduk Miskin

Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian.  Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskin pada kredit dan pinjaman.  Dengan memiliki sertifikat kepemilikan mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas mereka.

6.    Membangun Lembaga-lembaga Pembiayaan Mikro yang memberi Manfaat bagi Penduduk Miskin 

7.    Perbaikan atas Kualitas Pendidikan dan Penyediaan Pendidikan Transisi untuk Sekolah Menengah

Cara-cara yang akan ditempuh Pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat miskin adalah :

a.   Membantu pengembangan manajemen dan pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah

b.    Menyediakan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin

c.    Mengubah beasiswa Jaring Pengaman Sosial menjadi program beasiswa untuk membantu siswa dari kalangan miskin dalam masa transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan.

8.    Mengurangi Tingkat Kematian Ibu pada saat Persalainan

Beberapa cara yang akan dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kematian, yaitu:

a.    Meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran atas manfaat penanganan medis professional pada saat persalinan, serta periode sebelum dan sesudahnya.

b.    Menyediakan bantuan persalinan gratis bagi penduduk miskin, baik di klinik kesehatan maupun dengan bantuan bidan desa

c.    Meningkatkan pelatihan bagi bidan desa, baik secara formal maupun dengan melibatkan mereka pada pelayanan medis

9.    Menyediakan Lebih Banyak Dana untuk Daerah-daerah Miskin

Langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah untuk memberikan keseimbangan alokasi dana pembangunan dan perhatian kepada daerah-daerah miskin adalah :

a.   Memperbaiki formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar memungkinkan pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik

b.   Meningkatkan pemberian DAK untuk menunjang target program nasional pengentasan kemiskinan

10.  Merancang Perlindungan Sosial yang lebih Tepat Sasaran 

C.   USULAN PENYUSUN MAKALAH 

Memperhatikan berbagai pandangan para ahli, stakeholder, peneliti maupun Pemrintah sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan pustaka dan teori-teori kemiskinan serta perspektif Pekerjaan Sosial terhadap kemiskinan, Penyusun memandang bahwa kemiskinan di Nusa Tenggara Timur membutuhkan berbagai pendekatan dalam upaya penanggulangannya.  Dalam beberapa aspek yang berkenaan dengan pola kehidupan dan etos kerja masyarakat maka perlu digunakan pendekatan-pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengubah pola dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat.  Untuk mengubah pola dan perilaku tersebut, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pembangunan yang berkeadilan sosial dan memberi kesempatan yang sama kepada semua masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar sehingga mampu meningkatkan kapabilitas diri mereka.  Dalam aspek-aspek yang berkenaan dengan sektor ekonomi dan pemerintahan maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah percepatan pembangunan infrastruktur di semua wilayah, eksplorasi sumber daya alam dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang menguntungkan Pemerintah maupun masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berkaitan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri maka kebijakan dan bentuk-bentuk kegiatan prioritas yang harus dilakukan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur antara lain adalah :

1.    Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan masyarakat di lokasi-lokasi terisolir ke lembaga-lembaga ekonomi dan pelayanan sosial dasar secara memadai dan proporsional.

2.   Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar serta penyediaan tenaga medis dan obat-obatan.

3.    Penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta menyediakan sekolah gratis, penambahan tenaga guru dan sarana/prasarana pendidikan yang memadai.

4.    Penggalian dan atau penyediaan air bersih yang memadai.

5.    Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan diversifikasi usaha.

6.    Pelayanan khusus melalui lembaga-lembaga kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin yang tergolong dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

7.    Penanaman nilai-nilai kesejahteraan sosial modern serta pengubahan pemahaman maupun pola kehidupan tradisional masyarakat yang konsumtif terhadap budaya dan adat istiadat ke arah pola kehidupan yang memiliki budaya kerja tinggi dengan tetap terikat pada kearifan lokal dan kelembagaan sosial yang berlaku pada masyarakat.

Kebijakan dan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang besar, tenaga-tenaga yang profesional dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.  Namun apabila Pemerintah (Pusat dan Daerah) mempunyai tanggung jawab dan hati nurani untuk membangkitkan Nusa Tenggara Timur dari kemiskinan dan keterpurukannya maka semua pengeluaran yang mahal itu adalah konsekuensi yang harus dibayar akibat terabaikannya Nusa Tenggara Timur selama 63 tahun kemerdekaan Indonesia.  Lebih dari itu, Pemerintah harus belajar dari berbagai kasus ’perampasan’ pulau-pulau di Indonesia oleh Negara lain maupun peristiwa integrasi Timor Timur pada Tahun 1975, yaitu : masyarakat miskin yang lemah dan bodoh pada suatu ketika akan memilih untuk bergabung dengan pihak-pihak atau negara lain yang dipandang mampu untuk mengangkat mereka dari lingkaran kemiskinan tersebut.  Kita perlu belajar pula dari Negara Timor Leste, terlepas dari kondisi yang masih carut marut dengan segala masalah yang dihadapinya saat ini, bukan tidak mungkin suatu saat masyarakat Nusa Tenggara Timur akan tergiur untuk meminta bantuan dan bergabung dengan negara-negara lain yang dipandang mampu membela dan meningkatkan kapabilitas maupun kualitas hidup mereka apabila Pemerintah Pusat tetap memandang Provinsi ini sebagai Daerah yang perlu ’dikasihani’ dan bukan sebagai daerah yang perlu ’dihargai keunikannya, harkat dan martabatnya serta dikembangkan potensinya’.

 

DAFTAR PUSTAKA 

Akhmadi; Studi Keluar dari Kemiskinan : Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta – Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah – Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; SMERU; 2006

 mop_kupang.htmwww.smeru.or.id/report/field/mop/mop_kupang.html

BAPPENAS; Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan; BAPPENAS; Jakarta; 2004 

BAPPENAS – ADB TA. 4762 – Ino; Pro-Poor Planning and Budgeting, Kartu Penilaian Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Kupang; Kupang; 2005

p3b.bappenas.go.id/docs/ScoreCard/Kupang%20Score%20Card.pdf 

BAPPENAS – Bank Dunia; Mengurangi Kemiskinan Indonesia (Policy Briefs); World Bank; Jakarta; 2005 

BPS NUSA TENGGARA TIMUR; Nusa Tenggara Timur dalam Angka – Tahun 2007; Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kupang; 2008 

Dharmawan, Arya Hadi; Kemiskinan Kepercayaan (The Poverty of Trust), Stok Modal Sosial dan Disintegrasi Sosial; Bogor; 2002

Trust_Society_Mimbar_Sosek_Arya_final_2006www.psp3ipb.or.id/uploaded/ 

Gasperz, Vincent dan Esthon Foenay, Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat dan Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Artikel – Th. II – No. 8 – Nopember 2003 

Gregorius Sahdan; Menanggulangi Kemiskinan Desa; Artikel – Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan; Maret 2005 

Hastuti dan Musriyadi Nabiu; Kredit Perdesaan di Kabupaten Kupang – Nusa Tenggara Timur; SMERU; 2000

kreditdesaNusaTenggaraTimur/kupang&typ=frwww.smeru.or.id/report/form.php?rep=field/ 

Israel, Arturo; Pengembangan Kelembagaan – Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia; LP3ES; Jakarta; 1992 

Kusnadi; Dinamika Kelompok Etnik, Etnisitas dan Pembangunan Daerah (Konflik Sosial dalam Perebutan Sumberdaya); 2005

152.118.58.226/ index2.php?option=content&do_pdf=1&id=39 

Mubyarto; Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia; Artikel – Th. II – No. 2 – April 2003 

Muller, Johannes; Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu; Gramedia Pustaka Utama; Jakarta; 2006 

Mustasya, Tata; Kemiskinan, Modal Sosial dan Kelembagaan; 2005

www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg22473.html 

Roosganda, Elizabeth; Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai; Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; Bogor; 2008

pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Semnas4Des07_MP_C_ROS.pdf 

SMERU; Apa itu Kemiskinan dan Apa Penyebabnya; SMERU NEWS; No. 2, April – Juni 2002 

SMERU; Tantangan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur; SMERU NEWS; No. 20, Okt – Des 2006 

Suryana, Achmad; Bantuan Pangan dalam Konteks Ketahanan Pangan; 2003

www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1067583184,65781 

Tatag Wiranto; Profil Kemiskinan di Perdesaan; Info URDI Vol. 14 

Taylor, Michael; Dilarang Melarat – Narasi Teologis tentang Kemiskinan; Percetakan Kanisius; Yogyakarta; 2007 

Uphoff, Norman; Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook with Cases; Kumarian Press; USA; 1986