Tags

, ,


I.              KEBIJAKAN PUBLIK 

Berbagai masalah timbul di Jakarta saat ini seperti jumlah penduduk yang padat utamanya disebabkan oleh urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, berbagai masalah sosial seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kemacetan lalu lintas yang luar biasa, tingginya harga bahan-bahan pokok dan yang sedang terjadi pada musim hujan di awal tahun 2008 adalah banjir di berbagai wilayah di Jakarta.  Banjir yang menggenangi 64 titik wilayah Jakarta (sumber : Majalah Tempo – Minggu IV Januari 2008) termasuk ruas jalan menuju Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta bahkan telah melumpuhkan arus transportasi udara baik dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (internasional).

Dampak banjir di ibukota Jakarta tidak saja merugikan masyarakat lemah yang kehilangan tempat tinggal dan kerugian banyak pihak akibat tersendatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor tetapi banjir juga telah menodai prestise Jakarta sebagai ibukota negara di mata dunia.  Asumsi yang paling sederhana yang akan terlintas di dunia Internasional adalah : apabila ibukota sebagai tempat pusat pemerintahan tidak dapat ditata menjadi kota yang nyaman dan sejahtera, bagaimana mungkin Pemerintah dapat menata dan mensejahterakan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa banjir tersebut adalah akibat ulah manusia (membuang sampah tidak pada tempatnya) dan komentar salah satu reporter media elektronik swasta mengenai mengapa Pemerintah tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan banjir apabila selama ini sudah mengetahui bahwa banjir disebabkan oleh ulah manusia, sungguh menarik untuk disimak dan dianalisis.  Penulis bahkan merasa tidak setuju dan tidak selayaknya Gubernur DKI Jakarta memberikan pernyataan yang seolah-olah menimpakan kesalahan kepada masyarakatnya.  Pemerintah DKI Jakarta nampaknya tidak memahami akar masalah banjir yang komprehensif yang tidak semata-mata disebabkan oleh sampah (yang disebabkan oleh ulah manusia) tetapi juga disebabkan oleh kebijakan publik dalam hal bidang tata ruang, pembangunan infrastruktur kota yang tidak ramah lingkungan dan pelaksanaan pembangunan kota yang tidak didasari dengan analisis dampak lingkungan yang cermat.

Pemerintah DKI Jakarta mempunyai kewenangan formal untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam menjalankan roda pemerintahannya.  Pemerintah DKI Jakarta mestinya dapat “tidak melakukan sesuatu” untuk meminimalisir pembangunan berbagai gedung bertingkat yang merupakan salah satu penyebab turunnya permukaan tanah di ibukota.  Pemerintah DKI Jakarta pun dapat “melakukan” berbagai langkah pencegahan untuk menghindarkan ibukota dari banjir, antara lain dengan penataan kembali drainase di berbagai wilayah, memikirkan dan melakukan langkah-langkah penanganan sampah yang efektif, memperbanyak jalur hijau dan relokasi yang “bersahabat” bagi kaum urbanisasi.  Langkah-langkah ini perlu dilakukan segera karena banjir di ibukota bukan baru pertama kali terjadi dan masalah ikutan yang ditimbulkannya telah menyebabkan kerugian yang luar biasa besarnya, bukan saja pada masyarakat tetapi sudah menyangkut pada penilaian kinerja pemerintah di mata internasional.

Berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dan menangani permasalahan banjir mempunyai tujuan untuk menciptakan kota yang nyaman dan aman untuk dihuni (tujuan antara) dan meningkatnya kesejahteraan rakyat (tujuan akhir).  Tujuan tersebut merupakan salah satu dimensi dalam kebijakan publik.  Tanpa tujuan, kebijakan publik tidak mempunyai arti.  Dimensi lain dari kebijakan publik adalah pilihan tindakan yang legal.  Dalam hal ini, Pemerintah perlu menyiapkan berbagai rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk beberapa program strategis dalam rangka penataan dan pembangunan kota yang layak huni, aman, nyaman dan kondusif.  Dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan banjir, tentunya akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.  Pembatasan pembangunan gedung akan menimbulkan kontra dari pihak pengusaha dan mendapatkan dukungan dari masyarakat miskin, sebaliknya : relokasi pemukiman penduduk (daerah kumuh, pemukiman liar dan di daerah bantaran sungai) akan menimbulkan kontra bahkan perlawanan dari masyarakat tetapi mendapat dukungan dari pihak pengusaha.  Kemungkinan-kemungkinan reaksi ini harus diperhitungkan oleh cermat.  Oleh karena itu, Pemerintah perlu menganalisa dimensi hipotesis dalam penyusunan kebijakan publik untuk menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang dapat dicapai atau kegagalan yang mungkin akan terjadi.

 

II.            KEBIJAKAN SOSIAL 

Kebijakan publik yang akan ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani masalah banjir harus mempertimbangkan dan menjadikan kebijakan sosial sebagai salah satu pilar utamanya.  Kebijakan sosial itu sendiri merupakan kebijakan publik yang akan berdampak luas terhadap pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak, terutama masyarakat yang lemah.  Langkah-langkah dalam restrukturisasi kota yang paling merugikan masyarakat tentunya relokasi permukiman.  Apabila Pemerintah berpihak kepada masyarakat maka tentunya akan memperhatikan jenis dan cakupan pelayanan sosial sebelum menetapkan kebijakan sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan banjir.  Jenis dan cakupan pelayanan sosial dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :  

A.   Jaminan Sosial

Pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan dan pengenalan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai upaya dan tunjangan pemeliharaan penghasilan.  Sistem dan bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang bekerja di sektor non informal (pedagang kecil, tukang ojek, buruh, dll).  Pada saat terjadi banjir maka masyarakat yang berkerja di sektor non informal akan kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sehari-hari karena tidak dapat bekerja atau mungkin menjadi korban bencana banjir.  Tersedianya jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial sekurang-kurangnya akan membantu tenaga kerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya pada saat terjadi bencana. 

B.   Perumahan

Sudah saatnya pemerintah melaksanakan kewajiban azasinya untuk menyediakan perumahan bagi rakyatnya.  Apabila pemerintah berniat untuk merelokasi penduduk dari daerah-daerah yang sering menjadi lokasi banjir maka terlebih dahulu pemerintah harus menyediakan lokasi baru untuk perumahan yang layak huni, menyiapkan bantuan pembangunan rumah dan membuka akses yang memadai ke semua sektor.  Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan permukiman penduduk bukan merupakan sarana pelengkap atau ‘hadiah’ bagi masyarakat tetapi merupakan salah satu faktor penting dan wajib yang harus disediakan oleh Pemerintah dalam pemberian pelayanan perumahan. 

C.   Kesehatan

Pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah mulai memberi perhatian khusus di bidang kesehatan masyarakat.  Dalam implementasinya, kebijakan sosial di bidang kesehatan ini seringkali dilakukan secara asal-asalan dan tetap memberatkan bagi masyarakat.  Sebagai contoh, apabila keluarga miskin berobat di RSUP Cipto Mangunkusumo (wilayah Salemba) maka obat generik yang dibutuhkannya harus diambil di wilayah Cempaka Putih.  Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di bidang kesehatan belum didukung sepenuh hati dan kinerja yang baik oleh lembaga-lembaga dan aparatur yang melaksanakannya. 

D.   Pendidikan

Pendidikan gratis mungkin masih menjadi mimpi panjang bagi sebagian besar warga negara Indonesia.  Menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang berprestasi dan berprestise namun mahal di ibukota tidak menyebabkan sekolah-sekolah negeri menjadi ‘sahabat’ bagi anak-anak dari keluarga miskin.  Sekolah-sekolah negeri yang ada bahkan berlomba-lomba menetapkan berbagai kebijakan internal mengenai segala bentuk biaya pendidikan dengan dalih untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk sarana dan prasarananya.  Hal ini membuktikan bahwa dalam menetapkan kebijakan sosial di bidang pendidikan, pemerintah belum sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya.  Kewajiban pemerintah di bidang pendidikan adalah 1) sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, 2) sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan dan 3) sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan.  Sebagai fasilitator, pemerintah semestinya dapat menyediakan beasiswa atau tunjangan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.  Sebagai regulator, pemerintah diharapkan dapat mengatur penyelenggaraan pendidikan yang tidak memberatkan siswa-siswi di semua sekolah negeri dengan membebaskan berbagai biaya tambahan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 

E.   Pelayanan Sosial Personal

Tanpa banjir pun masyarakat di ibukota dan di seluruh Indonesia sudah mengalami kesulitan hidup dengan berbagai masalah sosial yang dihadapinya.  Beban hidup masyarakat kemudian menjadi lebih berat dengan berbagai bencana yang menimpanya.  Dinas Sosial sebagai lembaga pelaksana kebijakan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan berbagai pelayanan dan perawatan sosial.  Pelayanan diberikan dalam 2 pola, yaitu sistem panti dan non panti.  Sampai saat ini, fungsi pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial masih terfokus pada fungsi rehabilitasi dan penyembuhan.  Fungsi pencegahan dan pengembangan sudah mulai dilaksanakan tetapi menjadi bias karena kegiatan lebih dititikberatkan pada pemberian bantuan.  Dalam penanganan masalah banjir, dapat dilihat pula bahwa pemerintah sudah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan cukup baik, hal ini terbukti dari kegiatan-kegiatan pelatihan tenaga penanggulangan bencana (fungsi pencegahan dan pengembangan) serta pemberian bantuan tanggap darurat dan pasca bencana (fungsi rehabilitasi dan penyembuhan).

 

III.           PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

 

Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak yang dapat mewakili berbagai unsur yang mempunyai kepentingan dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat.  Wakil-wakil dari berbagai unsur dalam proses perumusan kebijakan disebut sebagai pemain kebijakan atau dikenal dengan istilah ‘stakeholder’.  Stakeholder dalam perumusan kebijakan publik terdiri dari : 

A.   Stakeholder Kunci

Stakeholder kunci adalah mereka yang berasal dari unsur-unsur yang memiliki kewenangan secara legal dalam membuat keputusan sesuai dengan bidang kebijakan publik yang akan dirumuskan.  Secara umum, stakeholder kunci adalah lembaga eksekutif (lembaga pemerintah) dan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). 

B.   Stakeholder Primer

Stakeholder primer adalah mereka yang berasal dari unsur-unsur yang memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek.  Stakeholder primer biasanya terdiri dari 1) wakil-wakil dari masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak kebijakan (positif maupun negatif), 2) tokoh-tokoh masyarakat dan 3) wakil-wakil dari unsur manajer publik yaitu lembaga-lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab dalam penentuan dan penerapan suatu keputusan (Edi Suharto, 2007, 25). 

C.   Stakeholder Sekunder

Stakeholder sekunder adalah mereka yang berasal dari unsur-unsur yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan yang akan ditetapkan tetapi memiliki kepedulian dan perhatian utamanya terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah.  Stakeholder sekunder antara lain terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, organisasi profesional dan kelompok-kelompok kritis. 

Proses logis perumusan suatu kebijakan tidak selalu berbentuk garis lurus atau lingkaran kegiatan yang terdiri dari timbulnya masalah, seleksi aksi, penetapan solusi, implementasi dan evaluasi.  Proses perumusan kebijakan bisa saja berbentuk lingkaran yang terdapat lingkaran-lingkaran kecil lainnya di dalam lingkaran besar atau lingkaran utama.  Menurut Edi Suharto (2007), proses logis perumusan kebijakan terdiri dari : 

1.    Identifikasi isu kebijakan

2.    Perumusan Agenda kebijakan

3.    Konsultasi

4.    Penetapan Keputusan

5.    Implementasi

6.    Evaluasi 

Manfaat proses dalam perumusan kebijakan yaitu :

         Memberi penjelasan mengenai bagaimana sebuah kebijakan dibuat (di masa lalu maupun masa yang akan datang)

         Bersifat normatif yaitu menunjukkan standar atau pedoman tugas yang harus dilakukan oleh pemain kebijakan

         Menekankan bahwa pemerintahan adalah sebuah proses dan bukan hanya merupakan kumpulan lembaga-lembaga.

         Membagi fenomena yang kompleks ke dalam beberapa langkah yang terukur dan memungkinkan para pemain kebijakan memfokuskan diri pada berbagai isu dengan tetap berpijak pada kerangka kegiatan yang jelas.

(Edi Suharto, 2007, 43).

 

IV.          LEMBAGA DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN 

Kebijakan merupakan wujud kemauan dan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.  Dalam kasus banjir yang terjadi di ibukota, maka Pemerintah DKI Jakarta harus segera menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan yang komprehensif dan tidak merugikan masyarakat apabila pemerintah mempunyai kemauan dan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, draft kebijakan publik biasanya disiapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif) dan dikonsultasikan (atau dibahas) bersama stakeholder primer dan stakeholder sekunder sebelum diajukan dan dibahas bersama lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).  Kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif) di berbagai tingkatan sesuai dengan bidang tugas yang terkait dengan kebijakan yang ditetapkan.  Dalam penerapan kebijakan publik diperlukan koordinasi antar sektor.  Hal ini dilakukan karena dampak suatu kebijakan (positif maupun negatif) dapat berpengaruh pada pelaksanaan atau kebijakan bidang lainnya.  Sebagai contoh, kebijakan publik di bidang ekonomi yang imlementasinya menyebabkan naiknya harga bahan bakar minyak menyebabkan pengeluaran anggaran negara untuk subsidi BBM menurun tetapi di sisi lain kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan akibatnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak bahkan banyak yang terpuruk di bawah garis kemiskinan.  Dampak kebijakan ini kemudian menjadi tambahan beban tugas bagi lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.  Oleh karena itu, harus dirumuskan kebijakan sosial yang dapat mengantisipasi terjadinya masalah-masalah yang akan dihadapi masyarakat atau peningkatan kesiapan lembaga-lembaga pemerintah di sektor kesejahteraan sosial untuk menangani dampak kebijakan publik di bidang ekonomi.

Kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan efektif apabila terdapat instrumen yang memadai dalam pelaksanaannya.  Instrumen kebijakan adalah metoda atau alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan (Edi Suharto, 2007, 53).  Instrumen kebijakan terdiri dari 1) Uang atau anggaran, 2) Tindakan atau bentuk-bentuk kegiatan yang nyata yang dilakukan sebagai implementasi kebijakan, 3) Advokasi yang dapat berbentuk penguatan kapasitas, sosialisasi, kampanye, lobby dan demonstrasi dan 4) Hukum.  Selain instrumen kebijakan, kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur apakah kebijakan publik yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan adalah : 1) ketepatan, 2) efektivitas, 3) efisiensi, 4) kesetaraan dan 5) dapat diterapkan.

 

V.           NEGARA KESEJAHTERAAN 

Secara umum, banyak orang mengartikan negara kesejahteraan sebagai negara yang menekankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakatnya.  Banyak pihak yang kurang setuju dengan model negara kesejahteraan karena beranggapan bahwa pendekatan pembangunan yang digunakan akan sangat banyak memboroskan anggaran negara.  Bila kita cermati sejarah berkembangnya model negara kesejahteraan, definisi-definisi yang dikemukakan para ahli dan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara yang menggunakan model negara kesejahteraan maka kita akan dapat memiliki gambaran yang lebih baik dan lengkap mengenai negara kesejahteraan.  Fokus negara kesejahteraan adalah peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan secara universal dan komprehensif kepada warganya (Edi Suharto, 2007, 57).  Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakatnya bukan sekedar ‘tanggung jawab’ yang dapat dilaksanakan apabila ‘memungkinkan’ tetapi merupakan ‘kewajiban’ yang harus dilaksanakan.

Model-model negara kesejahteraan yang ada saat ini di dunia, antara lain :

         Model Universal

Negara kesejahteraan yang menganut model universal ini memberikan pelayanan sosial secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin.

         Model Korporasi

Model ini hampir sama seperti model universal namun kontribusi untuk berbagai skema jaminan sosial berasal dari pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh).  Pelayanan sosial utamanya diberikan kepada penduduk yang bekerja dan mampu memberikan kontribusi (asuransi sosial).

         Model Residual

Negara kesejahteraan yang menganut model ini memberikan pelayanan sosial, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti penyandang cacat, penganggur dan lanjut usia.

         Model Minimal

Negara yang menganut model ini mengeluarkan anggaran yang sangat kecil untuk pembangunan sosial.  Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan hanya kepada mereka yang mampu membayar premi asuransi sosial seperti pegawai negeri dan militer.  Indonesia adalah negara yang dapat dikategorikan menganut negara kesejahteraan dengan model minimal maka tidak heran apabila kemiskinan yang terjadi bukan hanya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga situasi tidak sejahtera dalam masyarakat (khususnya tenaga kerja non pegawai negeri) karena tidak terjaminnya rasa aman dalam penghasilan.

 

VI.          KEBIJAKAN SOSIAL DAN MASALAH SOSIAL 

Masalah sosial memiliki karakteristik sebagai suatu masalah yang 1) dirasakan oleh banyak orang, 2) kondisi yang tidak menyenangkan, 3) kondisi yang menuntut pemecahan dan 4) pemecahan masalah harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif.  Contoh kasus banjir di Jakarta sebagaimana digambarkan pada bagian awal tulisan ini juga merupakan masalah sosial karena memenuhi 4 (empat) kriteria tersebut.  Lebih jauh lagi, banjir dapat menyebabkan orang miskin menjadi lebih miskin atau orang yang tidak miskin menjadi miskin.  Sebaliknya, perilaku sebagian besar orang miskin dapat menimbulkan resiko terjadinya banjir, misalnya membuang sampah sembarangan atau membangun pemukiman liar di daerah bantaran sungai.

Kemiskinan yang dialami oleh banyak atau sebagian besar penduduk di suatu wilayah lebih erat kaitannya dengan kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat.  Dua pendekatan yang digunakan untuk mengartikan kemiskinan adalah pendekatan absolut dan pendekatan relatif.  Dalam pendekatan absolut, definisi kemiskinan didasarkan pada perhitungan terhadap cukup tidaknya penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya minimalnya (konsumsi) yang ditetapkan oleh pemerintah.  Pendekatan relatif menekankan pengertian kemiskinan apabila pendapatan (penghasilan) seseorang atau sekelompok orang lebih rendah dari rendah dari pendapatan rata-rata masyarakat di suatu wilayah atau daerah.

Beberapa teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kemiskinan adalah : 

1.    Teori Budaya Kemiskinan

Teori ini menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, kemiskinan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan bahkan menjadi lingkaran kemiskinan. 

2.    Teori Fungsionalis

Teori ini memandang kemiskinan terjadi sebagai akibat ekonomi yang tidak berfungsi.  Para penganut fungsionalis memandang bahwa cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan adalah melakukan penyesuaian untuk memperbaiki ketidakberfungsian tersebut. 

3.    Teori Konflik

Teori ini memandang bahwa kemiskinan tersebut sengaja diciptakan untuk keuntungan pihak-pihak yang kaya.  Orang-orang miskin yang bekerja dibayar dengan murah sehingga pihak yang kaya mendapat keuntungan yang besar.  Kelompok yang kaya enggan untuk memberikan kontribusi (pajak) lebih untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang miskin karena pendapatan mereka akan berkurang dan meningkatnya keterampilan kerja orang miskin akan menyebabkan pihak yang kaya harus membayar lebih mahal untuk tenaga kerja.  Di samping itu, pihak yang kaya merasa lebih meningkat derajatnya apabila mereka memberikan bantuan dalam bentuk ‘amal’ kepada orang-orang miskin. 

4.    Teori Interaksionis

Teori interaksionis memandang kemiskinan sebagai masalah pembagian harapan, yaitu kelompok yang lebih kuat memandang negatif kepada kelompok yang lemah.  Kemiskinan dipandang bukan sekedar masalah kemampuan ekonomi tetapi lebih kepada masalah konsep diri individu. 

Kemiskinan memiliki fungsi bagi orang-orang atau pihak-pihak yang kaya.  Fungsi tersebut antara lain tenaga kerja yang murah, konsumen untuk barang-barang atau bahan makanan yang berkualitas buruk, menciptakan lapangan pekerjaan baru (pihak yang cukup kuat dapat menjadi instruktur, tenaga penyuluh, pekerja sosial, dll), memberikan kontribusi dalam kegiatan kebudayaan dan seni, serta menjadi simbol perlawanan bahkan kekuatan perlawanan dalam kegiatan politik.  Fungsi-fungsi tersebut menyebabkan banyak pihak yang ‘mempertahankan’ agar kemiskinan tetap ada.  Kebijakan sosial untuk menghapus kemiskinan hanya dapat ditetapkan dan dilaksanakan apabila kemauan dan komitmen (politicall will) pemerintah benar-benar bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang merata bagi warga negaranya.  Dalam upaya mewujudkan tersebut tentunya pemerintah akan berhadapan dengan kelompok-kelompok mayoritas di bidang ekonomi dan politik.  Kelompok-kelompok miskin juga sulit untuk diorganisir menjadi suatu kekuatan positif karena karakteristiknya yang sangat heterogen.  Kelompok-kelompok miskin lebih mudah diarahkan untuk menjadi kekuatan negatif (aksi sosial yang anarkis) daripada melakukan hal-hal positif yang membutuhkan kesabaran (misalnya belajar secara swadaya dan menabung).

Di balik semua permasalahan dan kesulitan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, upaya penanganannya tetap akan pulang kepada pemerintah.  Apakah pemerintah mempunyai niat dan itikad baik untuk mensejahterakan rakyatnya atau kemiskinan justru menjadi komoditi ekonomi, sosial dan politik dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu kondisi yang membuatnya merasa terhormat sebagai pejabat negara atau pejabat suatu lembaga pemerintahan.  Pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang menimpakan kesalahan kepada masyarakatnya sebagai penyebab banjir merupakan salah satu contoh di mana Pemerintah merasa ‘bangga’ bisa ‘mengkambinghitamkan’ masyarakat (utamanya yang miskin) sebagai penyebab kegagalan pemerintahannya.

 

DAFTAR BACAAN 

Suharto, Edi, Ph.D; Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik; Alfabeta; Bandung; 2007 

Winarno, Budi, Prof., Dr., Ma.; Kebijakan Publik – Teori dan Proses (Edisi Revisi); Media Pressindo; Yogyakarta; 2007