Tags

, , , ,


Abstract

Riot in East Timor at 1999 have caused is more than 150.000 KK citizens of East Timor going out from their country and stayed in Indonesia.  Largely among those stayed at East Nusa Tenggara.  A variety Government effort to solve problem and increases social welfare ex Timor East peoples until with year 2007 haven’t solved problem root truthfully.  The ex Timor East peoples not get support of local society for the effort their capability development.  They did not want to and disability to input and gets integration in social institutional whatever available on local society.  On the other side, even local society tend refuses ex Timor East peoples in local social institutional.  Its frail is social institutional ex Timor East peoples and a variety happening poverty causal factor accumulates have caused social capital of ex Timor East peoples becomes destruction and aiming on negative social capital.

Keyword : ex Timor East peoples, poverty, social institutional, social capital.

 

I.          PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Penanganan masalah warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini belum menyelesaikan seluruh persoalan pokok yang dihadapi. Permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks karena jumlah populasinya yang besar dan (selalu) terbatasnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah untuk menuntaskan permasalahan sekaligus.  Data pada Pemerintah Daerah (2005) menunjukkan bahwa warga eks Timor Timur di NTT yang masih memerlukan penanganan berjumlah ± 24.524 KK atau 104.436 jiwa sedangkan data yang ada di Departemen Sosial RI (Mei 2007) menyebutkan bahwa jumlah warga eks Timor Timur di NTT ± 55.000 KK.  Berbagai program dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat diharapkan dapat memberikan daya ungkit bagi peningkatan Kesejahteraan Sosial warga eks Timor Timur.  Bantuan tersebut antara lain berupa : pembangunan resettlement, pemberian bantuan jaminan hidup/bekal hidup, pelayanan kesehatan, registrasi, dan sebagainya. 

Dengan adanya bantuan pembangunan rumah, sebagian warga eks Timor Timur telah memiliki tempat tinggal (rumah) namun kondisinya belum dapat dikatakan layak huni serta aksesibilitas air bersih dan sanitasi yang tidak memadai.  Pada beberapa lokasi resettlemen bahkan aksesibilitas tersebut belum ada.  Masalah lain adalah banyak dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan hidup di bawah garis kemiskinan, tidak mampu mengakses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) dan kelembagaan ekonomi mikro yang memadai.  Kemiskinan yang kronis, kebodohan, derajat kesehatan yang rendah, tindak kekerasan bahkan prostitusi dan perdagangan anak merupakan beberapa jenis masalah sosial yang sudah ada dan akan meningkat sebagai akibat tidak tersedianya sumber-sumber dan pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan.

Kondisi warga eks Timor Timur di NTT yang miskin dan menyimpan berbagai potensi masalah sosial ini semakin diperburuk dengan terjadinya penolakan beberapa kelompok masyarakat lokal terhadap keberadaan mereka dan sikap Pemerintah pada beberapa Daerah yang seolah-olah menyatakan bahwa penanganan masalah warga eks Timor Timur adalah urusan Pemerintah Pusat.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga SMERU di Noelbaki – Kabupaten Kupang (2006) menunjukkan data hasil wawancara bahwa masyarakat lokal menghendaki agar warga eks Timor Timur (pengungsi) segera pindah dari wilayah mereka.  Masyarakat lokal menganggap kehadiran warga eks Timor Timur hanya menambah beban hidup mereka yang juga miskin.  Penolakan tersebut antara lain disebabkan karena warga pendatang menggunakan lahan masyarakat lokal dengan semena-mena dan tidak ada kompensasi apapun, sikap dan perilaku yang tidak menghargai norma-norma yang berlaku bahkan seringkali anarkis serta persaingan yang kurang sehat dalam hal mata pencaharian (kompetisi jual beli di lingkup pasar tradisional dan upah tenaga kerja yang murah).  Pemerintah Kabupaten sering mengeluh mengenai tidak tersedianya anggaran untuk menangani permasalahan warga eks Timor Timur sementara kondisi masyarakat lokal yang masih miskin juga masih memerlukan perhatian.

Penyusun melihat adanya fenomena kelembagaan sosial yang telah terkikis atau mungkin lebih tepat dikatakan rusak parah.  Warga Eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur telah tercerabut dari kelembagaan sosialnya di daerah asalnya (Timor Leste) sedangkan di tempat tinggal yang baru mereka sangat sulit untuk meleburkan diri dalam kelembagaan sosial yang ada.  Sebutan pengungsi atau warga eks Timor Timur telah menjadi ’stigma’ negatif bagi sebagian besar masyarakat lokal.  Pemerintah pun nampaknya ’enggan’ untuk menyelesaikan ”PR” peningkatan kesejahteraan sosial bagi warga eks Timor Timur.  Hampir 10 tahun pasca exodus warga eks Timor Timur ke Nusa Tenggara Timur dan kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik.  Sebagian besar program dan proyek bersifat instan dan pemberian bantuan tidak didahului dengan penataan ulang kelembagaan sosial secara sinergi.  Warga eks Timor Timur punya modal sosial tetapi sayangnya sejauh ini modal tersebut cenderung digunakan hanya untuk hal-hal negatif yang membuat masyarakat lokal semakin apriori terhadap ’saudaranya’ sendiri. 

B.   PERUMUSAN MASALAH

1.    Warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur hidup dalam kondisi miskin yang kronis dan berbagai masalah sosial seperti keterlantaran, tindak kekerasan, rumah yang tidak layak huni dan diskriminasi.

2.    Masyarakat lokal di wilayah yang menjadi tempat tinggal baru bagi warga eks Timor Timur adalah komunitas masyarakat yang juga miskin dan menyandang berbagai masalah sosial.

3.    Adanya stigma buruk masyarakat lokal dan Pemerintah terhadap warga eks Timor Timur yang ada di Nusa Tenggara Timur.

4.    Warga eks Timor Timur tidak mau dan tidak mampu untuk masuk ke dalam kelembagaan sosial lokal yang ada di tempat tinggalnya.

5.    Masyarakat lokal cenderung menolak kehadiran warga eks Timor Timur dalam kelembagaan sosial setempat.

6.    Tidak adanya kelembagaan sosial di antara warga eks Timor Timur dengan masyarakat lokal menyebabkan mereka tidak mendapatkan dukungan maupun akses terhadap sumber-sumber dalam upaya peningkatan kapabilitas maupun perbaikan kondisi kehidupannya.

7.    Tidak terbangunnya kelembagaan sosial di antara warga eks Timor Timur dan masyarakat lokal, stigma yang disandang dan hilangnya rasa percaya terhadap semua pihak menyebabkan modal sosial warga eks Timor Timur diarahkan pada perilaku-perilaku yang negatif dan destruktif.

8.    Kurangnya Kemauan politik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya sehingga kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan masalah warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur tidak didukung dengan mekanisme dan prosedur program yang sesuai dengan kondisi masalah di lapangan serta anggaran bantuan hanya bersifat stimulan. 

C.   TUJUAN

Makalah ini disusun dengan tujuan :

1.    Memberikan gambaran mengenai kondisi masalah kemiskinan dan masalah sosial yang dialami warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur.

2.    Memberikan gambaran mengenai kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh warga eks Timor Timur dalam meningkatkan kapabilitas dan upaya pemulihan kondisi kehidupannya karena tidak adanya kelembagaan sosial di antara mereka dengan masyarakat lokal.

3.    Mengajukan alternatif langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan untuk membangun dan memberdayakan kelembagaan sosial dalam rangka penanganan masalah warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur.

 

II.        KERANGKA TEORITIS

A.   KELEMBAGAAN SOSIAL

Dalam tulisannya mengenai ”Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi” Syahyuti mengemukakan bahwa kelembagaan memberi tekanan pada lima hal, yaitu :

1.    Kelembagaan berkenaan dengan aspek sosial yang permanen karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan masyarakat.

2.    Kelembagaan berkaitan dengan hal-hal yang abstrak, kompleks dan mengandung makna yang tidak sama dalam hal luas maupun cakupannya yang menentukan perilaku individu dalam sistem sosial.

3.    Kelembagaan berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat mores (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan lama dalam kehidupan masyarakat (establish way of behaving).  Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup.

4.    Pemahaman kelembagaan ditekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi dalam kehidupan masyarakat..

5.    Pemaknaan kelembagaan diarahkan pada cara-cara yang baku untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam sistem sosial tertentu.

Berdasarkan lima tekanan tersebut Syahyuti merumuskan bahwa ‘kelembagaan’ memiliki perhatian utama kepada perilaku yang berpola yang sebagian besar dibangkitkan dari norma-norma yang dianut masyarakat.  Kelembagaan berpusat pada sekitar tujuan-tujuan, nilai atau kebutuhan sosial utama. Selanjutnya Syahyuti menegaskan bahwa kelembagaan mengacu kepada suatu prosedur, suatu kepastian, dan panduan anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Israel (1990) memberikan penjelasan mengenai konsep umum tentang lembaga yang meliputi pada semua tingkatan lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan atau departemen pusat dan sebagainya.  Huntington (1965) mendefinisikan Lembaga sebagai pola perilaku yang selalu berulang bersifat kokoh dan dihargai oleh masyarakat.  Organisasi dan prosedur memiliki berbagai tingkatan dalam proses pelembagaan.  Pelembagaan merupakan sebuah proses dimana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan kemantapan.  Uphoff (1986) menjelaskan definisi Lembaga sebagai sekumpulan norma dan perilaku telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama.  Roosganda Elizabeth (2007) dalam makalahnya mengenai Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan himpunan norma-norma dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok kehidupan bersosial masyarakat, dan membentuk piranti sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia ketika bersosialisasi dalam bermasyarakat. Terdapatnya sanksi terhadap penyimpangan (pelanggaran) sebagai suatu kekuatan (norma) yang digunakan agar para anggota masyarakat mentaatinya.

Dalam rumusan yang sederhana, kelembagaan sosial adalah adalah hubungan kerja sama antar individu, kelompok, komunitas dan masyarakat yang didasari oleh aturan dan nilai-nilai yang disepakati bersama, berlangsung dalam waktu yang cukup lama untuk tujuan yang saling menguntungkan.  Kelembagaan sosial di Indonesia sudah ada sejak lama namun baru beberapa tahun terakhir ini diakui ’kekuatannya’ sebagai faktor penting dalam pembangunan.  Hal ini distimulasi dari berbagai penelitian terhadap kegagalan Bank Dunia dalam banyak proyek yang menekankan pembangunan infrastruktur dan keberhasilan dalam proyek-proyek yang mengutamakan kelembagaan sosial sebagai faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan.  Menurut Israel (1990) terabaikannya aspek kelembagaan dalam analisis pembangunan adalah 1) Pendekatan pembangunan selama ini selalu menggunakan perspektif ekonomi yang didasari pada efisiensi penggunaan sumberdaya serta 2) Kelembagaan merupakan persoalan yang rumit untuk dijelaskan sehingga dipandang kurang praktis untuk digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan, utamanya di negara-negara berkembang. 

Kerangka kerja pengembangan kelembagaan yang dikemukakan oleh Nasdian (materi perkuliahan bagi mahasiswa Program SP1 – STKS, 2008) adalah :

1.      Memperkenalkan kerangka kerja pengembangan institusi.

2.      Memotret kondisi sumber daya institusi.

3.      Menetapkan prioritas pengembangan institusi.

4.      Menyusun rencana pengembangan institusi.

5.      Mengukur kemajuan yang dicapai.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan kelembagaan dalam perspektif kemitraan perlu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1.      Koordinasi, yaitu pertukaran informasi dan perubahan aktivitas yang bersifat saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2.      Kerja sama, yaitu selain ada pertukaran informasi dan perubahan aktivitas yang saling menguntungkan juga ada kontribusi sumberdaya.  Kerja sama ini bahkan lebih memerlukan komitmen yang lebih besar secara organisasi dibandingkan koordinasi serta memerlukan aspek legal dalam beberapa kasus.

3.      Kolaborasi, yaitu selain ada pertukaran informasi, perubahan aktivitas dan kontribusi sumberdaya juga mencakup peningkatan kapasitas pihak lainnya guna keuntungan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

4.      Jaringan kerja, yaitu pertukaran informasi yang saling menguntungkan.  Jaringan kerja ini merupakan pertalian antar para pihak yang paling informal dan mudah dilaksanakan.  Jaringan kerja merefleksikan langkah awal dari kepercayaan (trust) dan kesempatan antar para pihak.  Bentuk jaringan kerja antara lain : forum, aliansi, kelompok kerja dan lain-lain. 

B.   MODAL SOSIAL

Definisi Modal Sosial sebagaimana yang dituturkan Marnia Nes (2005) dalam ulasan mengenai Modal BKM dan Masyarakat menanggulangi Kemiskinan adalah kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi.  Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian paling kecil dalam masyarakat.  Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara.

Menurut Fukuyama (2001) modal sosial dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku.  Dari kedua pendapat tersebut, penyusun memandang bahwa salah satu faktor penting yang membentuk modal sosial adalah adanya kepercayaan (trust).  Kepercayaan dalam hubungan sosial masyarakat bahkan mempunyai enam fungsi, sebagaimana dijelaskan oleh Arya Hadi Dharmawan (2002) dalam makalahnya pada Seminar dan Kongres Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) di Bogor, yaitu :

1.     Kepercayaan dalam arti confidence, yang bekerja pada ranah psikologisindividual.

2.     Kerjasama, yang berarti pula sebagai proses sosial asosiatif dimana trust menjadi dasar terjalinnya hubungan-hubungan antar individu tanpa dilatarbelakangi rasa saling curiga. Selanjutnya, semangat kerjasama akan mendorong integrasi sosial yang tinggi.

3.     Penyederhanaan pekerjaan, dimana trust membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kelembagaan-kelembagaan sosial.

4.     Ketertiban. Trust berfungsi sebagai inducing behavior setiap individu, yang ikut menciptakan suasana kedamaian dan meredam kemungkinan timbulnya kekacauan sosial.

5.     Pemelihara kohesivitas sosial. Trust membantu merekatkan setiap komponen sosial yang hidup dalam sebuah komunitas menjadi kesatuan yang tidak tercerai-berai.

6.     Modal sosial. Trust adalah asset penting dalam kehidupan kemasyarakatan yang menjamin struktur-struktur sosial berdiri secara utuh dan berfungsi secara operasional serta efisien.

Modal Sosial memiliki konsekuensi positif dan negatif.  Konsekuensi positif modal sosial berupa sumber pengawasan sosial, sumber dukungan bagi keluarga dan sumber manfaat sosial ekonomi melalui jaringan sosial luar.  Konsekuensi negatif modal sosial dapat berupa pembatasan peluang bagi pihak lain, pembatasan kebebasan individu, klaim berlebihan atas keanggotaan kelompok dan penyamarataan norma bagi semua anggota.  Konsep modal sosial menjangkau aspek yang lebih luas sehingga dapat mengatasi konsekuensi-konsekuensi negatif.  Analisis modal sosial dapat digunakan untuk menjelaskan konteks kehidupan masyarakat secara holistik dalam perspektif jaringan, baik secara horisontal maupun secara vertikal.

 

III.       ANALISIS

Berdasarkan beberapa kerangka teoritis yang telah dikemukakan maka analisis penyusun terhadap masalah yang dialami oleh warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

A.   Kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa Faktor Penyebab

Hal yang paling penting untuk diingat adalah kenyataan bahwa setiap individu atau komunitas atau kelompok masyarakat yang menjadi korban bencana alam maupun bencana sosial dan harus pindah/mengungsi ke tempat yang baru akan mengalami situasi dan kondisi kehidupan yang miskin.  Kemiskinan yang terjadi dapat bersifat sementara namun bisa pula berkepanjangan, tergantung dari berbagai faktor dan upaya yang dilakukan oleh korban bencana itu sendiri maupun oleh pihak lain untuk membantunya keluar dari kondisi hidup miskin.  Individu-individu yang memiliki aset atau akses yang cukup baik di luar tempat tinggalnya semula mungkin dapat memulihkan kondisi kehidupannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.  Namun bagi korban bencana yang kehilangan seluruh asetnya dan tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber di tempat tinggalnya yang baru maka kondisi miskin yang dialaminya akan terjadi lebih lama dan bahkan mungkin semakin memburuk.  Korban bencana yang sebelumnya hanya mengandalkan tanah atau usaha sektor informal sebagai mata pencaharian di daerah asalnya akan mengalami kondisi yang sangat buruk karena tidak mempunyai modal apapun sebagai mata pencaharian baru di tempat tinggal yang baru.  Kondisi ini semakin parah apabila kualitas sumber daya manusia mereka pun relatif rendah, seperti tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan kesehatan yang buruk.

Secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya warga eks Timor Timur keluar dari kondisi miskin dan masalah sosial yang dihadapinya adalah :

1.      Faktor Individual

Pemerintah telah mengupayakan program transmigrasi bagi warga eks Timor Timur, baik di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun wilayah lain yang ada di Indonesia.  Program ini memberikan peluang untuk memiliki aset lahan baru namun warga eks Timor Timur yang bersedia untuk transmigrasi ke luar NTT hanya berjumlah 493 KK (1.854 jiwa).  Seluruh warga eks Timor Timur yang sudah transmigrasi ke luar dari Timor Barat namun masih di wilayah NTT (Kabupaten Sumba Barat) bahkan kembali lagi ke kamp-kamp penampungan setelah bekal hidup/jaminan hidupnya habis.  Alasan mereka antara lain : permukiman yang dibangun tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya bantuan bekal hidup/jaminan hidup, lokasi lahan yang tidak cocok dengan keterampilan mereka dan agar mereka mudah melintas batas ke Timor Leste untuk mengunjungi keluarganya apabila negara tersebut dalam kondisi aman.  Sampai dengan Tahun 2005 Pemerintah telah membangun sebanyak 17.320 unit rumah pada beberapa lokasi resettlement di wilayah Timor Barat yang diperuntukkan bagi 7.940 KK warga eks Timor Timur dan 9.740 KK penduduk lokal yang miskin.  Dari 7.940 unit rumah yang disediakan untuk warga eks Timor Timur, banyak di antaranya yang terbengkalai dan rusak dengan sia-sia karena penerima bantuan memilih untuk bergabung dengan komunitasnya dalam kamp penampungan.  Demikian pula halnya dengan bantuan bahan bangunan rumah sebanyak 4.830 paket untuk 4.830 KK warga eks Timor Timur yang ada dalam kamp penampungan.  Bahan bangunan rumah yang telah diterima kemudian dijual dengan alasan mereka belum memiliki tanah dan tidak mampu membeli sehingga tidak dapat membangun rumah.  Tidak sedikit pula dari mereka yang memanipulasi data sehingga menerima beberapa jenis bantuan lebih dari 1 kali.

Hal lain dari faktor individual yang menyebabkan kemiskinan itu semakin permanen adalah pola hidup dan budaya warga eks Timor Timur, seperti kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan pesta-pesta yang membutuhkan anggaran besar dan etos kerja yang rendah.  Faktor-faktor ini sesuai sebagaimana yang dikemukakan oleh Zastrow (2004) mengenai persfektif kemiskinan ditinjau dari faktor budaya.  Hal ini dapat dibuktikan dengan data, antara lain hasil pendampingan sosial yang dilakukan oleh salah satu LSM di NTT, yaitu dari ± 9.000 KK warga eks Timor Timur yang tinggal di kamp-kamp penampungan di Kabupaten Belu, hanya 600 KK yang mampu melakukan negosiasi lahan secara mandiri dan membangun rumah di tanah yang baru dengan menggunakan sisa bangunan kamp dan bantuan bahan bangunan rumah (BBR) yang diberikan oleh Pemerintah.

2.      Faktor Struktural

Beberapa indikator yang menunjukkan kebijakan Pemerintah yang kurang tepat atau implementasinya tidak sesuai dalam penanganan masalah warga eks Timor Timur adalah : 1) Penetapan Status,  2) ketidakadilan sosial dan diskriminasi dalam pembangunan, 3) Manajemen penanganan masalah yang buruk dan tidak terkoordinasi serta 4) Pelaksanaan program yang tidak profesional.  Penjelasan terhadap indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a.    Penetapan Status

Status warga Eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur seringkali menjadi perdebatan banyak pihak.  Bagi eks pengungsi yang berasal dari suku-suku di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lain yang secara resmi merupakan wilayah Indonesia maka lebih tepat diberikan status “Repatrian”.  Lalu, bagaimana dengan mereka yang berasal dari suku-suku asli di Timor Timur ?.  Mereka lahir, tumbuh dan berkembang di Timor Timur (Timor Leste) yang sekarang sudah menyatakan diri merdeka sehingga mereka adalah warga negara asing di tanah kelahirannya sendiri oleh karena itu mereka tidak dapat disebut sebagai pengungsi (refugee).  Mereka tidak dapat disebut sebagai Pengungsi Internal (IDPs) pasca merdekanya Timor Leste karena daerah itu bukan lagi termasuk dalam wilayah NKRI.  Mereka juga bukan Repatrian karena bukan penduduk asli wilayah NKRI (semua daerah bekas koloni Belanda).  Mereka memilih menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di berbagai daerah di Indonesia, apakah kemudian mereka lebih tepat disebut sebagai “imigran” yang mencari suaka politik ?.  Penetapan status ini berpengaruh terhadap pola pemberian pelayanan dan penanganan masalah dan terjadinya diskriminasi oleh pihak-pihak tertentu.

b.    Ketidakadilan sosial dan diskriminasi dalam pembangunan

Bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan masalah warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Sosial Provinsi NTT (1999 – 2007) jumlahnya lebih dari 150 milyard rupiah dan melalui TNI (2006 – 2007) lebih dari 100 milyard rupiah.  Jenis dan bantuan jumlah tersebut telah mengundang kecemburuan masyarakat lokal karena begitu banyaknya perhatian yang diberikan untuk warga eks Timor Timur sedangkan lahan mereka yang dirampas dan diduduki oleh pendatang tidak pernah diberikan kompensasi oleh Pemerintah.  Alokasi jumlah bantuan yang diberikan tidak seimbang padahal masyarakat lokal juga termasuk dalam kelompok-kelompok masyarakat miskin dan bertambah miskin dengan kehadiran warga baru di tanah mereka.  Sebagai pembanding, data alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial di NTT pada tahun 2006 jumlahnya sekitar 37 milyard untuk 16 Kabupaten/Kota sedangkan untuk penanganan masalah warga eks Timor Timur pada tahun yang sama sebesar 45 milyard dengan target sasaran 4.550 KK.

Diskriminasi Pemerintah pun sangat terasa dalam alokasi anggaran pembangunan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.  Sebagai contoh : dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun pasca tsunami di Aceh, pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak di daerah tersebut sudah dapat dirasakan dan dinikmati oleh sebagian besar korban bencana.  Dalam penanganan masalah warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur, Pemerintah selalu mengatakan bahwa pasca dihapuskannya istilah ’pengungsi’ (Tahun 2005) maka penanganan warga eks Timor Timur menjadi tanggung jawab Daerah.  Provinsi Nusa Tenggara Timur bukanlah daerah yang kaya.  Untuk menangani masalah masyarakatnya yang miskin saja masih membutuhkan bantuan dari Pusat.  Beban ini semakin berat apabila harus menanggung sekitar 55.000 KK warga eks Timor Timur yang miskin dan hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan.  Benar seperti apa yang dinyatakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai upaya penanganan masalah warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur, yaitu ’orang miskin menolong orang susah’.

c.    Manajemen Penanganan yang buruk dan tidak terkoordinasi

Alokasi program dan anggaran untuk penanganan masalah warga eks Timor Timur yang ada di Nusa Tenggara Timur disalurkan melalui berbagai sektor.  Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa arogansi sektoral sangat kental dalam pelaksanaan program-program yang dimilikinya.  Masing-masing sektor menggunakan pendekatan yang berbeda dalam penanganan masalah, terjadi tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar instansi.  Hal ini terbukti dari pola penanganan yang bersifat sporadis, insidental dan seringkali tidak tepat sasaran.  Sebagai contoh, ketika TNI membangun resettlement pada beberapa lokasi, program ini tidak ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dari sektor kesehatan atau infrastruktur pedesaan dari sektor Kimpraswil.  Banyak pula pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh data yang tidak akurat bahkan manipulasi data oleh oknum-oknum tertentu dalam pemerintah dan oknum-oknum dari kelompok warga eks Timor Timur itu sendiri.

d.    Pelaksaan Program yang tidak Profesional

Berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah selalu bersifat instan.  Intensitas dan frekuensi penyuluhan, penyadaran dan pengkondisian warga eks Timor Timur maupun masyarakat lokal untuk menerima bantuan sangat rendah.  Hal ini disebabkan sangat kurangnya tenaga-tenaga profesional di bidang pengembangan masyarakat (community worker).  Bantuan selalu bersifat ’bagi habis’.  Realisasi program hanya diukur dari pencapaian realisasi keuangan dan pengawasan lebih banyak dilakukan terhadap administrasi proyek maupun pengelola anggaran.  Sangat jarang dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan program dan kalaupun ada, tindak lanjutnya tidak selaras dengan permasalahan yang terjadi. 

B.   KELEMBAGAAN SOSIAL

Sebagian besar penduduk lokal di Kabupaten Belu cenderung bersikap ‘no comment’, apatis dan membiarkan berbagai tindakan protes dan tuntutan warga eks Timor Timur kepada Pemerintah yang dilakukan dengan aksi-aksi sosial dan bahkan tindakan anarkis.  Sikap berbeda dengan yang ditunjukkan oleh masyarakat lokal Kabupaten Kupang.  Hal tersebut berhubungan dengan keeratan tali persukuan di antara warga Eks Timor Timur dengan penduduk lokal di wilayah Timor Barat – Nusa Tenggara Timur.  Kabupaten Kupang memiliki karakteristik etnis yang jauh lebih heterogen dari Kabupaten lainnya yang ada di pulau Timor.  Penyebab lain kesenjangan sosial dan tidak adanya kelembagaan sosial di antara warga eks Timor Timur dengan penduduk asli di Nusa Tenggara Timur adalah ‘kecemburuan’ penduduk di Nusa Tenggara Timur terhadap berbagai ‘keistimewaan’ pembangunan yang diberikan Pemerintah kepada eks Provinsi Timor Timur pada masa integrasi padahal Nusa Tenggara Timur juga merupakan daerah yang tingkat kemiskinannya relatif sama.  Pada proses awal integrasi Timor Timur menjadi wilayah Indonesia, masyarakat tidak pernah diminta pendapat atau persetujuannya, bahkan hampir semua posisi penting dalam pemerintahan di Timor Timur dan semua sektor perekonomian dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari luar pulau Timor.  Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap warga eks Timor Timur adalah ‘orang asing’.

Suatu hal yang mungkin sering luput dari perhatian walaupun sebenarnya penting untuk dikaji adalah pranata sosial dan adat istiadat warga eks Timor Timur itu sendiri.  Berbagai sumber menyebutkan bahwa penduduk Timor Timur berasal dari suku Melayu Polinesia dan Papua di samping suku asli Tetun.  Semestinya tidak ada jurang yang terlalu dalam antara penduduk lokal atau penduduk asli di pulau Timor dengan warga eks Timor Timur yang masih berasal dari suku-suku dan rumpun yang sama.  Kenyataannya, Timor Timur telah tercerabut akar budaya dan kelembagaan sosialnya akibat 450 tahun penjajahan Portugal dan 25 tahun masa Integrasi dengan Indonesia (atau tepatnya masa Invansi oleh Indonesia).  Lemahnya kelembagaan sosial, hilangnya kepercayaan kepada semua pihak termasuk kepada Pemerintah (Portugal, Indonesia dan RDTL) menyebabkan warga eks Timor Timur yang ada di Indonesia tidak tahu bagaimana dan kepada siapa mereka harus meleburkan diri dalam suatu pranata sosial sehingga mereka semakin terpuruk dalam kondisi miskin yang kronis. 

Sikap yang muncul (dan cukup patut disesalkan) dari sisi warga eks Timor Timur yaitu dengan berasumsi bahwa Dunia Internasional masih memperhatikan kasus mereka sebagai ‘pengungsi’, ‘hutang’ Pemerintah Indonesia akibat berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah terjadi di Timor Leste (1975 – 1999) dan status Siaga V yang masih diberlakukan oleh PBB terhadap Indonesia (akibat pembunuhan terhadap utusan PBB di Kabupaten Belu) maka warga eks Timor Timur telah menjadikan dirinya sebagai ‘tamu tak diundang’ di wilayah yang disebutnya sendiri sebagai ‘negaranya’.  Kondisi ini semakin buruk karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menyadari atau mungkin belum mau sungguh-sungguh berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan membangun kelembagaan sosial yang sinergis di antara semua pihak.  Pemberian bantuan dengan jenis dan jumlah yang sama kepada warga eks Timor Timur maupun kepada penduduk lokal dengan cara yang instan tidak dengan sendirinya dapat memulihkan hubungan kekerabatan yang telah senjang sekian lama.  Perlakuan khusus bagi warga eks Timor Timur akan menyebabkan potensi kecemburuan dan konflik sosial penduduk lokal semakin membara sedangkan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal akan menanamkan bibit kebencian dan dendam dalam hati warga eks Timor Timur. 

Tidak terbangunnya kelembagaan sosial di antara warga eks Timor Timur dengan masyarakat lokal menyebabkan mereka terisolir dari berbagai sumber.  Pada saat mereka menerima bantuan dari Pemerintah, mereka tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal untuk mengembangkan bantuan tersebut.  Sebaliknya, pada saat masyarakat lokal mendapatkan kemudahan untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, mereka seringkali tidak diberitahu dan bahkan tidak diakui statusnya sebagai anggota masyarakat dalam suatu wilayah.  Warga eks Timor Timur itu sendiri pun cenderung selalu hidup dalam kelompoknya dan kurang berbaur dengan masyarakat lokal.  Pengelompokan tersebut dijadikan sebagai suatu kekuatan perlindungan dan sekaligus perlawanan.  Hal ini yang menyebabkan mereka sulit untuk diterima dalam kelembagaan sosial yang ada.

Untuk mengatasi masalah serta membangun dan memberdayakan kelembagaan sosial di antara warga eks Timor Timur dengan masyarakat lokal diperlukan pendekatan pemberdayaan yang menggunakan manajemen kolaboratif.  Manajemen kolaboratif adalah suatu bentuk manajemen yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan seluruh stakeholder secara adil dan memandang harkat setiap stakeholder sebagai entitas yang sederajat, sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan bersama.  Dalam konteks pengembangan masyarakat, manajemen kolaboratif bertujuan untuk :

         Menyediakan instrumen untuk mengenali stakeholder yang terkait dalam pengembangan masyarakat.

         Meningkatkan potensi kerjasama antar stakeholder secara egaliter dengan memperhatikan prinsip ‘sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga komunitas’.

         Menciptakan mekanisme pemberdayaan komunitas.

         Menciptakan mekanisme pembelajaran yang dialogik.

         Memperbaiki tindakan-tindakan pengembangan masyarakat melalui mekanisme internalisasi hal-hal yang eksternal.

         Menyediakan sistem manajemen yang ‘terbuka’.

Proses membangun kelembagaan sosial di antara warga eks Timor Timur dan masyarakat lokal harus difasilitasi oleh Pemerintah dengan menggunakan pendekatan directive (instruktif).  Dalam pelaksanaannya, pelibatan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama akan sangat membantu dan memudahkan proses internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang harus dipatuhi bersama.  Hal ini juga perlu dilakukan karena aparat Pemerintah cenderung mempunyai stigma yang kurang baik pula di mata warga eks Timor Timur 

C.   MODAL SOSIAL

Hilangnya ‘kepercayaan’ sebagian besar warga eks Timor Timur kepada Pemerintah secara akumulatif telah menyebabkan kinerja sistem sosial-kemasyarakatan menjadi sangat tidak efisien dan tidak efektif.  Pandangan dari perspektif politik ekonomi, secara jangka panjang, juga memprediksi adanya kecenderungan-kecenderungan yang akan lebih memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.  Hilangnya rasa saling percaya antar individu atau antar kelompok serta miskinnya ‘trust’ dalam pengertian “ketidakmampuan mengemban amanah” baik secara interpersonal maupun institusional telah berakibat pada dua hal penting, yaitu proses disintegrasi sosial yang tajam dan proses pemburukan ekonomi sebagai akibat inefisiensi kelembagaan dan transaksi yang makin serius.  Penjelasan yang disampaikan oleh Arya Hadi Dharmawan (2006) ini telah terjadi pada warga eks Timor Timur.  Lebih lanjut dikatakan bahwa proses kemiskinan ekonomi dan penghancuran kelembagaan akan berlangsung berkepanjangan sebagai akibat defisiensi stok modal sosial dalam masyarakat.

Kehancuran modal sosial warga eks Timor Timur telah berlangsung sangat lama.  Penjajahan yang dilakukan oleh Portugal selama beratus-ratus tahun telah memporak-porandakan modal sosial yang mereka miliki.  Sangatlah wajar setelah terjadinya Revolusi Bunga (Revolusi tidak berdarah) pada Tahun 1974 dan pemilu pada Tahun 1975 di Timor Leste menyebabkan partai-partai yang kalah (Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista) tidak mengakui kemerdekaan dan kekuasaan yang diproklamirkan oleh Partai/kelompok Fretelin.  Elite partai-partai yang kalah tidak mau mendukung proklamasi tersebut terutama karena Fretelin dipandang sebagai kelompok aliran kiri (komunis).  Banyak pihak memandang bahwa keingingan untuk integrasi ke dalam negara Indonesia yang dilakukan oleh gabungan 4 partai tersebut secara ironi justru ditindaklanjuti dengan proses ‘invansi’ oleh Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru.  Beberapa penulis bahkan secara ekstrim menyatakan bahwa masa integrasi (1975 – 1999) adalah proses ‘genocide’ (pemusnahan suku tertentu) yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru terhadap masyarakat di Timor Leste.

Sebagian besar warga eks Timor Timur yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari generasi atau keturunan partai-partai yang berintegrasi ke Indonesia dan sebagian lainnya adalah bagian dari ‘alat’ atau aparat Pemerintah Orde Baru dalam upaya pemusnahan etnis maupun kelompok tertentu di Timor Leste.  Hal ini menyebabkan mereka dicap sebagai ‘pendosa besar’ oleh warga Timor Leste yang pro kemerdekaan.  “Dosa” ini menyebabkan mereka sulit bahkan tidak mungkin untuk kembali ke tanah airnya sendiri.  Menurut sumber yang dapat dipercaya di RDTL, Pemerintah Timor Leste akan menerima mereka apabila mau kembali ke RDTL tetapi orang-orang yang telah tercatat dalam ‘daftar hitam’ tetap harus menjalani proses pengadilan dan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di RDTL.  Histori politik dan sosial tersebut telah menyebabkan warga eks Timor Timur yang ada di Nusa Tenggara Timur mengalami dualisme kebangsaan.  Di satu sisi mereka ingin kembali ke tanah airnya tetapi berbagai faktor dan ‘dosa masa lalu’ menyebabkan mereka tidak mungkin kembali ke negara asalnya.  Situasi dan kondisi ini faktor-faktor hambatan yang menyebabkan sulit dan rumitnya untuk membangun kembali modal sosial yang positif di kalangan warga eks Timor Timur.

Faktor lain yang menyebabkan modal sosial warga eks Timor Timur semakin terpuruk dan terkikis adalah ‘keserakahan’ dan perilaku negatif masyarakat Nusa Tenggara Timur yang pernah tinggal di Timor Timur yang kemudian menyatakan diri sebagai ‘pengungsi’ dan menuntut perhatian lebih dari Pemerintah.  Para elite Repatrian ini bahkan cenderung mempolitisir isu ketidakadilan sosial, diskriminasi dan kemiskinan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Upaya rekonstruksi dan mengarahkan modal sosial warga eks Timor Timur dalam rangka meningkatkan kapabilitas mereka sehingga mampu berjuang untuk keluar dari kondisi yang carut marut perlu dilakukan dengan sabar, berkesinambungan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.  Langkah awal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah mengembalikan ‘kepercayaan’ mereka terhadap negara.  Hal ini harus dilakukan dengan peningkatan kinerja aparat, pelaksanaan program pelayanan yang transparansi dan akuntabel serta memberi kesempatan kepada masyarakat (eks Timor Timur dan warga lokal) untuk mulai melakukan perencanaan partisipatif melalui kelembagaan-kelembagaan sosial yang terbentuk.  Selanjutnya, prinsip yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun kembali modal sosial ini adalah 1) ketertambatan modal sosial pada struktur sosial di tingkat mikro, mezzo dan makro dan 2) prinsip sinergi modal sosial – modal fisik dan modal sumber daya manusia dalam satu kesatuan yang menjamin efisiensi dan efektifitas penanganan masalah.  Dalam pelaksanaannya, pendekatan manajemen kolaboratif dapat diaplikasikan dengan tataran sebagai berikut :

1.     Sebagai suatu strategi dan merupakan pilihan terbaik untuk pelaksanaan kegiatan dalam jangka panjang.  Manajemen kolaboratif akan menciptakan kondisi yang optimal ditinjau dari ‘pemenuhan kepentingan semua stakeholder’ yang terlibat.

2.     Sebagai instrumen untuk melakukan identifikasi dan analisis masalah.  Aspek-aspek yang dapat diidentifikasi dan dianalisis antara lain : keberadaan stakeholder, kepentingan stakeholder, pola interaksi antar stakeholder dan ragam konflik yang terjadi atau potensi konflik yang mungkin terjadi.

3.     Sebagai instrumen manajemen yang memberikan perhatian intensif dalam hal a) Kolektifitas pelaksanaan setiap tahapan manajemen; b) Internalisasi pengawasan dan pengendalian; dan c) Intensi terhadap perubahan ke arah yang lebih produktif.

4.      Sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan meresolusi konflik, yaitu mereduksi atau menghilangkan konflik yang disfungsional serta mentransformasikan konflik yang fungsional menjadi faktor pendorong untuk pencapaian kinerja yang baik.

 

IV.      KESIMPULAN

Dari berbagai tulisan, pendapat dan fakta-fakta yang penyusun pelajari serta analisis yang penyusun kemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari masalah warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur adalah :

A.   Bencana sosial (kerusuhan) pada Tahun 1999 telah menyebabkan banyak warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur terjerumus dalam kemiskinan yang kronis.

B.   Masalah kemiskinan dan keterpurukan warga eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur semakin parah karena lemahnya kelembagaan sosial di antara mereka sendiri serta ketidakmauan dan ketidakmampuan mereka untuk menjadi bagian kelembagaan sosial masyarakat lokal yang sudah ada.

C.   Tidak adanya kelembagaan sosial di antara warga eks Timor Timur dengan masyarakat lokal menyebabkan mereka selalu tersisihkan dari berbagai kesempatan untuk mengakses sumber-sumber dan tidak pernah mendapatkan dukungan dalam upaya mengatasi masalah yang mereka hadapi.

D.   Sejarah yang ’pahit’ pada masa integrasi telah menyebabkan modal sosial warga eks Timor Timur mengalami destruksi sehingga menjadi modal sosial yang ’negatif’.  Kondisi ini menyebabkan mereka tidak akan mampu bangkit dan keluar dari kemiskinan dan berbagai masalah sosial yang mereka alami.

E.   Pemerintah perlu menyediakan waktu yang cukup panjang dan kemauan politik yang sangat kuat untuk membangun kelembagaan sosial di antara warga eks Timor Timur dan penduduk asli Nusa Tenggara Timur dan merekonstruksi modal sosial mereka ke arah yang positif sehingga mampu meningkatkan kapabilitasnya, mempunyai daya juang untuk memperbaiki kehidupannya serta memulihkan harkat dan martabatnya.

F.    Dalam berbagai proses rekonstruksi dan resolusi yang akan dilakukan, Pemerintah dan semua agen pelaksana yang terlibat perlu memperhatikan dan menggunakan prinsip ‘SABAR’ yang dikemukakan oleh James Y. C. Yen (1920), yaitu :

1.      Datang kepada Komunitas

2.      Belajar dari Komunitas

3.      Melakukan perencanaan bersama Komunitas

4.      Bekerja bersama-sama dengan Komunitas

5.      Mulailah dengan apa yang diketahui oleh Komunitas

6.      Bangunlah dengan apa yang dimiliki Komunitas

7.      Ajarilah dengan Contoh dan Belajarlah dengan Bekerja

8.      Bukan melakukan Pertolongan atau Penaklukan tetapi melakukan ‘Pembebasan’ dan ‘Pemberdayaan’.