Tags


 Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia pada Tahun 1999 telah mencanangkan upaya pengurangan kemiskinan sebagai tujuannya.  Tujuan tersebut dibagi dalam 4 kelompok, yaitu :

1.    Menjadikan wilayah Asia Pasifik bebas dari kemiskinan.

2.   Menjadikan setiap orang di wilayah Asia Pasifik bebas dari rasa lapar, dapat hidup dalam damai dan mempunyai akses untuk pendapatkan pendidikan dasar dan jasa layanan kesehatan primer.

3.    Memperluas pendekatannya dalam pembangunan dengan mencakup masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup dalam skala yang luas.

4.   Membantu negara-negara berkembang untuk mengitegrasikan tujuan-tujuan Pembangunan Milenium ke dalam strategi-strategi pengurangan kemiskinan nasional dan memantau kemajuan yang dicapai.

 

Keberhasilan yang dijadikan pijakan oleh ADB dalam pengurangan kemiskinan adalah :

1.    Penurunan jumlah orang miskin, dari 920 juta pada awal Tahun 70-an menjadi 720 juta pada Tahun 2000.  Kriteria orang miskin ditetapkan dengan pendapatan kurang dari US $ 1/orang/hari.

2.    Penurunan jumlah orang miskin di RRC : dari 31% menjadi 16% dan di India : dari 41% menjadi 33%.

3.    Penurunan tingkat kematian balita, dari 85 kematian pada setiap 1.000 kelahiran hidup (Tahun 1990) menjadi 70 pada Tahun 2000.  Penurunan tingkat kematian balita di Asia Selatan, dari 120 pada 1.000 kelahiran hidup (Tahun 1990-an) menjadi 94 dan tingkat kematian bayi dari 69 pada 1.000 kelahiran hidup menjadi 58.

4.    Negara-negara yang berhasil mencapai sasaran secara keseluruhan walaupun masih memiliki kantong-kantong kemiskinan di wilayahnya. 

Masih banyak tantangan yang muncul dalam upaya penanggulangan dan pengurangan kemiskinan.  Tanggapan ADB terhadap hal ini dirumuskan dalam 4 pernyataan dan tindakan, yaitu :

1.    Mereorganisasi kegiatan-kegiatan ADB untuk menyelaraskan struktur dan peraturan-peraturan bisnisnya.  Hal ini dilakukan dengan mendesentralisasikan kegiatan-kegiatannya di kantor-kantor perwakilan ADB yang telah diperkuat dengan tenaga-tenaga ahli kemiskinan.

2.    Kemitraan dengan masyarakat sipil dan badan-badan pembangunan lainnya.

3.    Menggunakan kekuatan-kekuatan unik yang dimilikinya.

4.    Memberikan sumbangan secara intelektual dan finansial untuk memperkuat negara-negara yang menjadi anggotanya dalam upaya pengurangan kemiskinan. 

Dengan memperhatikan sifat dasar kemiskinan yang kompleks maka ADB berupaya menyusun strategi yang efektif untuk menguranginya.  Strategi tersebut bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.  Kerangka pengurangan kemiskinan yang digunakan ADB sebagai tonggak-tonggak strategi adalah :

1.  Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kaum miskin, yaitu :

  1. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menyeluruh.
  2. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
  3. Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja.
  4. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor swasta.
  5. Pertumbuhan ekonomi dan prasarana.
  6. Kerja sama regional untuk memperkuat pertumbuhan.
  7. Lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

2.  Pembangunan Sosial yang menyeluruh, yaitu :

  1. Pertumbuhan ekonomi yang harus disertai dengan program-program pembangunan nasional yang memungkinkan kelompok-kelompok yang miskin mendapatkan keuntungan dari perluasan kesempatan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi.
  2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
  3. Kebijakan kependudukan yang memberikan perhatian dalam upaya kesetaraan jender dengan memberikan kepastian pada pendidikan bagi anak-anak perempuan, penyediaan akses terhadap jasa layanan reproduktif dan peningkatan peluang ekonomi untuk kaum perempuan.
  4. Memperbaiki status jender dalam pembangunan.
  5. Kebijakan-kebijakan yang kuat dan proaktif untuk membangun modal sosial sebagai modal yang kuat dalam pembangunan.
  6. Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan. 

3.  Tata kelola yang baik, yaitu :

  1. Reformasi pada sektor publik.
  2. Tata kelola korporasi.
  3. Pengarusutamaan tata kelola yang baik.
  4. Kemitraan dengan masyarakat sipil. 

Analisa :

Dari dasar pemikiran dan kerangka kerja yang ditetapkan ADB untuk mengurangi kemiskinan, terlihat bahwa ADB cenderung masih memfokuskan strateginya pada sektor perekonomian.  ADB meyakini bahwa “trickle down efect” pembangunan di sektor ekonomi akan memberikan peluang bagi orang miskin untuk mendapat kesempatan mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan dalam perbaikan kualitas hidup.  Penyusun masih meragukan hal ini.  Pembangunan di Indonesia secara kasat mata dapat dinyatakan telah mencapai keberhasilan dalam sektor perekonomian pada masa Orde Baru.  Tetapi pada saat terjadi krisis multi dimensional Tahun 1997 – 1999, terjadi peningkatan jumlah orang miskin yang sangat drastis.  Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia berada pada kondisi yang sangat rentan sehingga sangat mudah jatuh ke dalam kondisi miskin dan itu juga berarti pembangunan sektor ekonomi yang dicapai ternyata bukan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat tetapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang-orang yang memiliki modal finansial.

Kerangka kerja yang ditawarkan ADB sangat baik untuk diterapkan dalam strategi pembangunan nasional pada banyak negara.  Khusus untuk di Indonesia, hal penting yang harus menjadi perhatian dan upaya utama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.  Kemiskinan yang paling parah yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan kepercayaan dan kemiskinan moral.  Pertentangan-pertentangan dalam tubuh lembaga-lembaga tinggi negara serta kebijakan dan berbagai tindakan yang tidak berpihak pada masyarakat menunjukkan bahwa telah terjadi abrasi moral pada Pemerintahan dan Kelompok orang yang menyatakan diri sebagai wakil masyarakat.  ADB sebagai Institusi yang sifatnya regional dan tidak berpihak hanya pada satu negara tidak melihat hal ini sebagai suatu kondisi yang perlu menjadi perhatian utama.  Kerangka kerja ADB hanya bersifat umum.  Oleh karena itu, kerangka kerja ADB bagi Indonesia semestinya diletakkan sebagai daya dukung untuk mengurangi kemiskinan dan bukan sebagai acuan utama.

Indonesia perlu menyusun sendiri strategi pengurangan kemiskinannya dengan melihat dan mengenali akar kemiskinan yang sesungguhnya.  Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dapat mengeluarkan masyarakatnya dari lingkaran kemiskinan.  Dalam hal sumber daya manusia, jumlah penduduk yang sangat besar juga merupakan modal untuk pembangunan apabila Pemerintah sungguh-sungguh mempunyai niat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya.  Dalam upaya pengurangan kemiskinan, penyusun berpendapat bahwa tidak ada strategi yang sempurna untuk mengatasinya.  Setiap strategi harus saling terkait dan mempunyai daya dukung terhadap strategi lainnya.  Dalam pelaksanaannya, strategi itu pun harus dilaksanakan secara bersamaan dan dapat dikoordinasikan dengan baik.  Selama ego sektoral masih mewarnai pembangunan maka Indonesia tidak akan pernah sampai ke titik manapun.  Penyederhanaan struktur departemen dan berbagai instansi mungkin dapat menjadi salah satu alternatif untuk memungkinkan strategi penanganan dapat dilaksanakan.  Lebih jauh lagi, rehabilitasi moral lembaga-lembaga pemerintah dan mengembalikan kepercayaan rakyat adalah strategi yang mempunyai dampak berkelanjutan daripada sekedar mengeksploitasi sektor ekonomi untuk mencapai hasil yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.