Tags


A.    Aspek Komunikasi

Keluarga-keluarga di Indonesia utamanya di daerah pedesaan umumnya mempunyai pola komunikasi yang kurang berimbang dan cenderung 1 (satu) arah, yaitu dari orang tua kepada anak.  Komunikasi ini bahkan sifatnya seringkali hanya berupa perintah dan larangan.  Anak yang memberi respon atau feed back negatif terhadap apa yang disampaikan orang tuanya akan dianggap melawan dan “durhaka”.  Pola paternalistik juga menyebabkan suami atau ayah lebih dominan dalam pengambilan keputusan.  Negosiasi sangat jarang dilakukan, utamanya untuk keputusan yang menyangkut masalah nama baik keluarga.

Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung, pola komunikasi mulai berubah seiring dengan terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya.  Anak-anak mulai berani mengungkapkan pendapatnya dan orang tua (walaupun sering dengan setengah terpaksa) mulai menerima umpan balik atau pesan yang disampaikan oleh anak.  Di sisi lain, tekanan ekonomi yang menyebabkan kedua orang tua harus bekerja, pola kehidupan di kota-kota besar yang hedonistik dan konsumerisme menyebabkan orang tua hanya memiliki sedikit sekali waktu untuk berkomunikasi dalam keluarganya, baik dengan anak-anak maupun dengan pasangannya (istri atau suami).  Pada saat terjadi krisis atau konflik, orang tua mungkin saja memberikan kesempatan kepada anak untuk mengajukan pendapat atau melakukan negosiasi tetapi disadari ataupun tidak, orang tua cenderung akan mengarahkan pengambilan keputusan keluarga pada apa yang dianggapnya baik.  Contoh yang sering terjadi, yaitu : kenakalan remaja atau terjerumusnya remaja menjadi pengguna narkotika banyak disebabkan oleh tidak terjadinya komunikasi yang berkualitas dalam keluarga.  Pada saat anak membutuhkan layanan pemulihan maka biasanya orang tua lebih cenderung akan mencari lembaga pelayanan yang tertutup dan menyerahkan anak kepada lembaga untuk direhabilitasi daripada menyediakan diri untuk menjadi pendengar atau memulihkan fungsi keluarga dan menjadi “orang tua” yang komunikatif.

Dalam interaksinya dengan lingkungan, keluarga di Indonesia masih sulit untuk berkomunikasi dengan jujur.  Ide atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi dengan lingkungan semata-mata hanya menampilkan sisi baik keluarga dan cenderung menolak respon negatif yang disampaikan oleh lingkungan.  Hal ini dapat dimaklumi karena lingkungan atau komunitas di Indonesia cenderung menghakimi, memberikan hukuman (sanksi sosial) atau stigma kepada keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan utamanya yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut.

Komunikasi keluarga dengan lingkungan juga biasanya diwakili oleh orang tua (biasanya ayah atau suami).  Perempuan (ibu) yang harus menjadi keluarga akibat perceraian atau kematian suaminya hampir tidak pernah diberi kesempatan melakukan negosiasi atau menjadi pengambil keputusan dalam lingkungan atau komunitasnya.  Seorang janda bahkan cenderung tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan diposisikan sebagai anggota masyarakat yang lemah dan harus menerima keputusan yang ditetapkan.  Hal ini terjadi karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender dan potensi perempuan dalam kemampuan menghadapi masalah.  Di kota-kota besar, faktor lain yang menyebabkan ketidakseimbangan komunikasi keluarga dengan lingkungan adalah pola kehidupan yang cenderung individualistis, tekanan ekonomi, pergeseran nilai-nilai, serta pola kerja dan ritme kehidupan kota yang tidak kondusif. 

B.    Aspek Permasalahan dalam Keluarga (Empty Shell Marriages and Divorce)

Perceraian di Indonesia secara umum masih dianggap sangat tabu dan dihindari sedapat mungkin.  Masyarakat umumnya menilai bahwa perceraian terjadi karena salah satu pasangan dalam rumah tangga atau mungkin kedua-duanya tidak setia satu sama lain (ada orang ketiga dalam perkawinan).  Biasanya, alasan utama untuk menunda atau mencegah perceraian adalah anak-anak.  Dampak negatif Keluarga yang mengalami perceraian atau keretakan dalam rumah tangga paling dirasakan oleh anak-anak, utamanya di usia remaja. 

Kekosongan figur dan asuhan orang tua (salah satu atau kedua-duanya) seringkali menyebabkan anak seperti kehilangan arah, merasa malu terhadap teman-temannya dan marah kepada orang tuanya.  Perceraian dalam keluarga-keluarga di Indonesia seringkali dilakukan secara terselubung, yaitu pasangan suami istri tidak lagi hidup dalam satu rumah tetapi belum dilakukan cerai secara hukum dan agama.  Hal ini bertujuan untuk menjaga prestise, menghindari stigma lingkungan dan mempertahankan pengasuhan anak-anak.

Perceraian di Indonesia yang dilakukan secara hukum yang kemudian menetapkan hak pengasuhan anak kepada salah satu pasangan (suami atau istri) seringkali tidak diterapkan secara bijak oleh orang tua yang mendapat hak asuh.  Penetapan hak asuh sering dianggap bahwa mereka memiliki hak sepenuhnya untuk merawat dan mengatur anak-anak sedangkan pasangannya tidak.  Sikap orang tua seperti ini bahkan menimbulkan kesenjangan dalam pengasuhan anak.  Anak-anak kemudian menjadi bahan rebutan dan mengalami kekerasan dalam hal psikis.

Masalah dalam keluarga yang mengalami perceraian menjadi lebih berat apabila suami tidak lagi bertanggung jawab secara ekonomi sedangkan istri tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan yang memadai.  Tekanan ekonomi membuat istri (janda) harus mencari nafkah, baik dengan cara yang halal maupun tidak.  Perceraian dalam keluarga yang anak-anaknya sudah mandiri dan mempunyai pekerjaan tidak membawa dampak ekonomi secara langsung tetapi dalam keluarga yang anak-anaknya masih usia balita, remaja atau dewasa dini yang belum bekerja maka tekanan ekonomi merupakan permasalahan terberat kedua setelah keguncangan psikis. 

C.    Aspek Pola Pengasuhan dalam Keluarga

Pola asuhan dalam keluarga di Indonesia berkaitan erat dengan pola komunikasi.  Pada keluarga-keluarga yang tanggung jawab ekonominya sepenuhnya dilakukan oleh ayah (suami) maka peran ibu dalam mengasuh anak-anak sangat dominan.  Pola asuh keluarga-keluarga di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua dan kehidupan ekonomi.  Orang tua dengan latar belakang pendidikan tinggi dan ekonomi memadai biasanya akan memberi “perlindungan” (protection) penuh kepada anaknya dalam berbagai hal seperti pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan dan fasilitas penunjang pertumbuhan.  Sebaliknya, orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah dan ekonomi yang lemah cenderung membiarkan anak-anak tumbuh dan berkembang apa adanya.  Khusus dalam kasus-kasus keluarga yang mengalami kemiskinan, anak-anak diasuh dengan pola investasi yaitu anak-anak dibebani dengan kewajiban untuk ikut memikul tanggung jawab ekonomi keluarga.

Dalam hal pengembangan tanggung jawab moral dan peran, keluarga-keluarga di Indonesia belum sepenuhnya memberikan asuhan yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas anak.  Kesempatan anak untuk mengaktualisasikan diri sangat minim.  Anak-anak diposisikan hanya sebagai pendengar pasif dan apabila diberi kesempatan bertanya seringkali pertanyaan mereka tidak dijawab dengan obyektif.  Hal ini menyebabkan anak-anak di Indonesia tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup pada saat ia keluar dari keluarganya.  Konsep diri yang positif pada anak umumnya terbentuk pada saat ia mendapatkan penghargaan, penerimaan yang baik dan kehangatan di lingkup teman-teman sebaya atau di sekolah.  Pembentukan konsep diri dalam keluarga lebih diarahkan pada “kewajiban” untuk berbakti kepada keluarga. 

D.    Aspek Single Parent Families dan Blended Families

Istri atau suami yang harus berperan ganda dalam pengasuhan dan tanggung jawab kepada keluarga akibat perceraian atau kematian pasangannya seringkali mengalami dilema dalam membagi waktu dan menampilkan peran.  Pada keluarga di mana Ibu menjadi kepala keluarga sekaligus pencari nafkah, pengasuhan terhadap anak-anak masih dapat diseimbangkan sepanjang Ibu tersebut dapat membagi waktu untuk keluarganya.

Pada keluarga di mana ayah harus berperan sebagai orang tua tunggal, perhatian dan pengasuhan terhadap keluarga menjadi sangat sulit, bukan hanya dari masalah pembagian waktu untuk anak-anak tetapi juga ketidakmampuan laki-laki di Indonesia dalam menggantikan peran ibu.  Walaupun terdapat beberapa contoh yang baik mengenai kemampuan ayah (laki-laki) yang mampu berperan sebagai orang tua tunggal dan mampu merawat keluarganya tetapi di Indonesia umumnya seorang duda (karena cerai atau kematian istrinya) akan segera mencari pasangan untuk membagi beban dan tanggung jawab dalam mengasuh anak-anak.  Laki-laki yang menjadi orang tua tunggal di usia lanjut dan anak-anaknya sudah mandiri dan membutuhkan pasangan (istri) lebih kepada kebutuhan untuk menjadi “teman” di masa tuanya.

Perempuan yang menjadi orang tua tunggal umumnya lebih mampu dalam menanggung beban hidup keluarga tanpa harus menikah lagi tetapi nilai-nilai budaya dan stigma yang berlaku di Indonesia seringkali menyebabkan seorang perempuan (janda) terpaksa menikah lagi.  Stigma yang negatif terhadap perempuan yang menjadi janda terutama usianya masih muda menyebabkan lingkungan (terutama sesama perempuan) menunjukkan sikap was-was atau khawatir terhadap kehadiran janda muda di lingkungan mereka.  Banyak pula komunitas atau suku-suku di Indonesia yang mempunyai pandangan bahwa seorang perempuan yang menjadi orang tua tunggal (janda) harus dilindungi atau dianggap tidak akan mampu merawat keluarganya sehingga harus dicarikan pasangan.

Anak-anak dengan orang tua tunggal tentu akan mengalami ketidakseimbangan dalam perkembangannya.  Anak-anak usia balita dan remaja yang diasuh oleh orang tua tunggal cenderung akan tumbuh dengan pola sikap orang tua yang mengasuhnya tetapi tidak selalu mengalami kelainan dalam orientasi seksual.  Anak-anak dengan orang tua tunggal biasanya akan sangat “terkesan” pada ayah (atau ibu) yang berperan ganda.

Di Indonesia, masih sangat jarang ditemui laki-laki tidak menikah yang berperan sebagai orang tua tunggal.  Masyarakat masih sangat menganggap “aneh” terhadap laki-laki yang tidak menikah tetapi menjadi orang tua tunggal.  Penanaman nilai agama, moral dan budaya di Indonesia menekankan bahwa laki-laki harus mempunyai istri atau dianggap tidak berhasil hidupnya apabila tidak mampu mencari istri, oleh karena itu laki-laki yang tidak menikah umumnya tidak akan melakukan adopsi anak.

Sudah cukup banyak perempuan yang tidak menikah dan menjadi orang tua tunggal di Indonesia tetapi pandangan umum dan stigma dari masyarakat menyebabkan mereka seringkali tidak berani mengakui secara terbuka mengenai peran yang mereka lakukan.  Masyarakat cenderung menilai bahwa perempuan tidak menikah yang berperan sebagai orang tua tunggal adalah perempuan yang ‘tidak laku”, “jauh jodoh”, “frustasi”, “perempuan nakal”, “perempuan yang harus menanggung dosa akibat hamil di luar nikah” dan banyak lagi “cap negatif” lainnya.  Di lingkungan dengan masyarakat yang latar belakang pendidikannya cukup tinggi biasanya akan menerima hal tersebut sebagai “suatu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan”, “tugas mulia” atau “kelebihan” dari seorang perempuan.  Hukum di Indonesia belum berpihak kepada orang tua tunggal yang tidak menikah karena dalam persyaratan adopsi disebutkan bahwa calon orang tua adalah pasangan suami istri yang sudah menikah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dari perempuan tidak menikah maka kewarganegaraannya secara otomatis akan mengikuti kewarganegaraan ibunya.  Pengasuhan anak-anak oleh orang tua tunggal yang tidak menikah lebih banyak dilakukan dengan pola kekerabatan (mengasuh anak saudara) atau karena “terpaksa” akibat melahirkan anak di luar nikah.  Perempuan Indonesia belum terlalu jauh dicemarkan oleh “nilai-nilai baru” dari negara maju di mana banyak perempuan ingin melahirkan anaknya sendiri tanpa harus menikah (dengan inseminasi atau free sex).

Keluarga campuran (blended family) di Indonesia merupakan tipe keluarga yang paling umum, utamanya di daerah pedesaan.  Pada banyak komunitas bahkan terjadi beberapa keluarga tinggal dalam satu rumah tangga.  Pola asuhan keluarga campuran di Indonesia belum dirasakan sebagai suatu hal yang mengganggu.  Di daerah perkotaan, blended family mulai dipandang sebagai sesuatu yang “kuno” dan tidak kondusif untuk perkembangan keluarga.  Pada banyak keluarga, kehadiran anggota yang bukan keluarga inti disebabkan oleh nilai-nilai budaya dan “sopan santun” atau “tata krama”, utamanya keluarga-keluarga yang tinggal bersama kakek atau nenek yang merupakan suatu tanda bakti atau penghormatan kepada orang tuanya masing-masing.  Kehadiran sanak saudara dari pihak suami atau istri juga seringkali disebabkan oleh kebutuhan pengasuh pengganti untuk anak-anak.  Banyak orang tua yang lebih percaya kepada sanak saudaranya untuk mengasuh anak-anak daripada kepada pembantu rumah tangga.  Sanak saudara sebagai pengasuh pengganti sering juga dianggap dapat meminimalisir mengeluarkan ekonomi daripada harus membayar gaji pembantu, walaupun sebenarnya kehadiran sanak saudara seringkali membuat beban ekonomi keluarga menjadi lebih berat.

Keluarga-keluarga inti yang “menolak” kehadiran sanak saudara dalam kehidupan rumah tangganya akan dicap “sombong” atau “tidak mau kenal lagi” terhadap kerabatnya.  Beberapa permasalahan yang terjadi dalam keluarga blended family adalah pengasuhan anak yang tidak obyektif, orang tua tidak leluasa dalam mengekspresikan sikap, kasih sayang atau keberpihakannya terhadap anak, incest atau pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga tambahan.  Nilai-nilai positif yang dapat diperoleh dalam blended family adalah penanaman tenggang rasa atau toleransi pada anak-anak dan hubungan kekerabatan yang dapat dipertahankan.

Keluarga-keluarga yang mendapatkan orang tua pengganti (ayah tiri atau ibu tiri) biasanya sangat sulit menerima kehadiran anggota atau kepala keluarga tersebut.  Permasalahan biasanya akan semakin kompleks apabila ayah tiri atau ibu tiri sudah mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya.  Anak-anak adalah orang yang paling berat untuk menerima kenyataan tersebut.  Seringkali perasaan asing terhadap kehadiran anggota keluarga baru (tiri) terbawa hingga dewasa bahkan seumur hidup.

Khusus di dalam komunitas-komunitas yang mempunyai pola kekerabatan yang sangat luas, ayah atau ibu pengganti biasanya berasal dari sanak saudaranya sendiri (dari keluarga istri atau keluarga suami).  Orang tua pengganti yang berasal dari keluarga ayah atau ibu biasanya lebih dapat diterima oleh anak-anak karena secara umum mereka mempunyai sifat-sifat dan sikap yang sama, misalnya yang sering terjadi pada suku Padang atau suku Jawa (dikenal dengan istilah “turun ranjang”). 

E.    Aspek Ibu yang Bekerja di luar rumah

Ibu yang harus bekerja di luar rumah lebih banyak disebabkan oleh masalah ekonomi, utamanya pada keluarga di mana ibu sebagai orang tua tunggal (janda cerai, janda kematian atau tidak menikah).  Apabila ibu harus bekerja di luar rumah maka akan terjadi perubahan struktur keluarga, yaitu menitipkan anak di luar rumah (di tetangga, di keluarga atau di lembaga penitipan anak) atau menghadirkan orang lain dalam rumah tangga/keluarga sebagai pengasuh pengganti (pembantu atau sanak saudara).  Perubahan struktur keluarga ini kemudian mempengaruhi pula pola asuhan keluarga.  Anak-anak kadang-kadang mempunyai kecenderungan lebih mempercayai pengasuh pengganti, mencari identitas dirinya sendiri di luar rumah atau bersikap destruktif karena intensitas asuhan ibunya menjadi sangat sedikit dan mungkin juga kurang berkualitas serta tidak ada figur ayah yang dapat membantu mereka dalam menghadapi tugas-tugas perkembangannya.

Ibu atau istri yang bekerja untuk ikut menopang ekonomi keluarganya masih dapat membagi waktu untuk mengasuh anak-anak karena suami atau ayah tetap merupakan penanggung jawab utama kebutuhan ekonomi keluarga.  Pada umumnya anak-anak di Indonesia tidak akan terlalu merasakan perbedaan kehadiran ibu sehari-harinya dalam keluarga dan dapat bersikap kooperatif untuk mendukung ibunya yang berkeja di luar rumah, misalnya : anak yang tertua akan mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya.

Lain halnya dengan ibu yang harus bekerja untuk kebutuhan ekonomi karena ayah sebagai kepala keluarga tidak mampu (sakit, cacat, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap).  Pada keluarga-keluarga seperti ini biasanya anak-anak akan lebih percaya kepada ibunya karena dipandang sebagai orang yang paling bertanggung jawab kepada keluarga.  Perempuan atau para ibu yang bekerja di luar rumah karena suaminya tidak mampu cenderung dominan dalam pengambilan keputusan. 

F.     Aspek Norma Keluarga

Latar belakang pendidikan, nilai budaya dan ekonomi sangat berpengaruh dalam norma-norma keluarga yang ada di Indonesia.  Keluarga-keluarga yang berasal dari etnik Jawa atau Sunda biasanya akan menekankan pentingnya tutur bahasa yang lemah lembut,  Anak-anak pada etnis Batak biasanya mendapat penanaman nilai bahwa yang paling penting untuk hidup mereka adalah pendidikan.

Secara umum, norma-norma keluarga di Indonesia memiliki beberapa kesamaan, antara lain : harus hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua, harus bertanggung jawab terhadap nama baik dan keutuhan keluarga (keluarga inti maupun keluarga besar) serta sikap dan tingkah laku yang baik yang diwarnai dengan ajaran agama.  Pada banyak komunitas etnis dan lingkungan tertentu, norma-norma ini diterapkan dengan egosentris komunitas atau keluarga sehingga cenderung menimbulkan konflik dengan komunitas atau kelompok lain.  Banyak keluarga yang sulit menerima kenyataan bahwa anggota keluarganya (anak atau kerabat) mereka ditolak atau dilukai oleh anggota keluarga lain karena kesalahan anak mereka sendiri dan pembelaan oleh komunitas atau keluarga dilakukan secara negatif dan destruktif.  Contoh kasus yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur : penyerangan antar kampung atau antar etnis lebih banyak disebabkan oleh terjadinya pertikaian atau perselisihan salah satu anggota keluarga dengan anggota keluarga dari komunitas lain.

Norma-norma keluarga di daerah perkotaan cenderung lebih individualistis.  Keluarga-keluarga di perkotaan umumnya tidak lagi terlalu peduli dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga lain yang ada di lingkungannya.  Partisipasi dan bantuan yang diberikan oleh keluarga terhadap lingkungannya lebih banyak bersifat materi.  Sisi lain yang cukup positif berkenaan dengan perkembangan penanaman norma-norma keluarga di perkotaan adalah diberinya kesempatan yang lebih luas kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya (walaupun kemudian pendapat orang tua tetap dianggap yang terbaik dan paling tepat) serta kebebasan kepada anak untuk menentukan arah hidupnya sendiri. 

G.    Aspek Pendidikan Moral dalam Keluarga

Pendidikan moral dalam keluarga sangat erat kaitannya dengan norma-norma yang berlaku dalam keluarga dan nilai-nilai budaya komunitas.  Pendidikan moral dalam keluarga-keluarga di Indonesia sangat diwarnai oleh ajaran agama yang dianut.  Secara umum, moral dalam keluarga merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan kepribadian anak-anak namun seringkali pendidikan moral membelenggu perkembangan jiwa dan kehidupan anak untuk mencapai titik yang optimal.  Sebagai contoh, pendidikan dan pengetahuan mengenai seks masih merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dalam keluarga.  Anak dan remaja hanya ditanamkan pengetahuan bahwa orang yang hidup serumah tanpa menikah adalah dosa tetapi tidak diberikan penjelasan-penjelasan yang dapat diterima dan dimengerti oleh anak atau remaja.

Pada beberapa komunitas, penanaman moral seringkali tidak didukung dengan pendidikan budi pekerti yang memadai. Misalnya di Kupang : anak-anak ditanamkan pengetahuan bahwa kewajiban mereka adalah berbakti kepada orang tua tetapi tidak didukung dengan pengetahuan mengenai bagaimana perilaku yang seharusnya ditampilkan anak-anak kepada orang tua.  Pada banyak komunitas di Nusa Tenggara Timur, kehamilan di luar nikah sangat ditolerir oleh masyarakat dan bahkan apabila calon pengantin laki-laki belum mampu membayar “belis” (mas kawin) yang ditetapkan keluarga maka keluarga memilih untuk merawat anak perempuan mereka dan sekaligus cucunya daripada mengijinkan anaknya menikah.  Etnis Papua yang sebagian besar anggota komunitasnya belum mengenal agama tidak menganggap bahwa cara berpakaian mereka kurang layak di mata banyak etnis yang ada di Indonesia.  Demikian pula sebaliknya, etnis-etnis di pulau Jawa dan Sumatera cenderung menganggap masyarakat Papua adalah orang-orang yang belum beradab dan tidak memahami pendidikan moral karena cara berpakaian mereka. 

Dalam pendidikan moral, keluarga umumnya menggunakan ajaran atau perintah agama sebagai suatu doktrin yang tidak dapat ditawar-tawar.  Toleransi beragama pada keluarga-keluarga di Indonesia merupakan salah satu faktor penting yang dapat meredam dan menghindarkan berbagai potensi konflik akibat perbedaan berbagai nilai-nilai budaya yang dianut oleh komunitas.  Di sisi lain, pendidikan moral nampaknya kurang berhasil diterapkan di Indonesia, hal ini terbukti dari hasil penelitian yang mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup di Asia Tenggara dan termasuk peringkat atas di antara negara-negara di seluruh dunia.  Anak-anak dalam keluarga-keluarga di Indonesia sering mengalami dilema, misalnya pada saat melakukan kesalahan, apabila mereka jujur mengakui kesalahannya maka orang tua tetap akan menghukum mereka tanpa penjelasan mengapa mereka harus dihukum oleh karena itu anak-anak secara tidak langsung dikondisikan untuk tidak jujur. 

h.    Aspek Etnosentrism dan Rasism

Etnosentrism dan rasism dalam keluarga-keluarga di Indonesia merupakan suatu hal yang cukup dominan.  Banyak keluarga yang berusaha agar anak-anaknya menikah dengan calon suami atau istri yang berasal dari satu suku.  Kecurigaan atau kekhawatiran suatu etnis terhadap etnis lainnya cukup kental walaupun tidak selalu menimbulkan konflik.  Sebagai contoh : Keluarga dari etnis Sunda sangat jarang memperbolehkan anak-anak perempuannya menikah dengan orang dari suku-suku di Indonesia bagian Timur seperti Papua, Maluku atau Nusa Tenggara Timur karena khawatir anak-anaknya akan diperlakukan kasar dan diterlantarkan.  Sebaliknya, perempuan dari Indonesia bagian Timur sangat sulit diterima menjadi menantu oleh keluarga-keluarga etnis Jawa atau Sunda, terutama apabila penampilan fisiknya sangat berbeda dengan perempuan-perempuan etnis Sunda dan Jawa.

Era otonomi daerah menyebabkan etnosentrism dan rasism menjadi lebih kentara dan bahkan ditunjukkan secara nyata di beberapa wilayah.  Keluarga-keluarga perantau cenderung melakukan kegiatan di lingkup komunitasnya bahkan pada tahun 2000 – 2001, sebagian besar pegawai negeri sipil memilih kembali ke daerah asalnya karena khawatir pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak negatif terhadap etnosentrism dan rasism.

Keluarga-keluarga yang masih kental menganut etnosentrism dan rasism biasanya akan mengarahkan anak-anak untuk mengikuti berbagai tradisi komunitasnya, misalnya dalam upacara perkawinan, upacara pada saat kehamilan dan berbagai kegiatan budaya lainnya.  Penggunaan bahasa komunitas dalam keluarga juga merupakan salah satu faktor yang dapat melanggengkan etnosentrism.  Daerah-daerah yang terdiri dari beberapa etnis biasanya akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi, misalnya di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua sedangkan di pulau Jawa (etnis Jawa dan Sunda) lebih banyak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama dalam komunikasi, baik dalam keluarga maupun dengan lingkungan. 

I.      Aspek Peran Gender dan Diskriminasi Seksual

Sekalipun perempuan atau ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga tetapi pengakuan terhadap peran perempuan masih terbatas dalam lingkup “penghormatan atas jasa seorang ibu”.  Pada banyak keluarga di Indonesia, utamanya yang ada di pedesaan, peran ibu selalu dikaitkan sebagai “kewajiban” seorang perempuan sesuai kodratnya, bukan sebagai “kemampuan” yang khusus dari seorang manusia.  Anak perempuan tidak diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang tinggi karena dipandang tidak wajib untuk ikut memikul beban ekonomi keluarga.  Pada kenyataannya, ketika terjadi tekanan ekonomi dalam keluarga biasanya anak-anak perempuanlah yang paling dahulu mencari pekerjaan untuk ikut menanggung beban keluarganya.  Para suami atau ayah di Indonesia cenderung melarang istrinya bekerja karena khawatir akan disaingi atau takut istrinya akan menjadi lebih dominan dalam pengambilan keputusan, terutama bila penghasilan istri melebihi penghasilan suami.

Kesetaraan gender di Indonesia masih sangat jauh dari standart kelayakan hak asasi manusia.  Hal ini terbukti dari diskriminasi seksual yang sering terjadi.  Apabila seorang remaja perempuan hamil di luar nikah (akibat pergaulan bebas atau korban perkosaan) maka masyarakat cenderung menganggap bahwa perempuan tersebutlah yang paling bersalah.  Diskriminasi ini juga terjadi di dunia pendidikan.  Seorang pelajar yang hamil di luar nikah akan dikeluarkan dari sekolahnya sedangkan pasangannya (remaja laki-laki) tidak dikenakan sanksi apapun.  Pada banyak keluarga di Indonesia, anak perempuan cenderung dieksploitasi secara seksual, baik sebagai korban dalam keluarga (incest atau pelecehan seksual dari sesama anggota keluarga) ataupun dieksploitasi untuk tujuan komersial (dilacurkan).  Perempuan cenderung dianggap sebagai komoditi seksual sehingga sering terjadi perkosaan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh ayah (kandung atau tiri) atau paman atau kakeknya tetapi sebaliknya mungkin belum pernah terjadi perkosaan anak laki-laki oleh ibunya (kandung atau tiri).

Dalam kehidupan rumah tangga yang kondusif dan bermoral sekalipun, diskriminasi gender dan seksual masih sering terjadi, misalnya suami yang memandang istrinya sebagai pasangan hidup yang harus patuh dan semata-mata harus melayani kebutuhan suami atau anak laki-laki yang memandang perubahan fisik anak perempuan sebagai sesuatu hal yang aneh.  Pada beberapa komunitas agama, diskriminasi terhadap perempuan bahkan sering dihubung-hubungkan dengan asal mula manusia jatuh ke dalam dosa yang diakibatkan oleh perempuan. 

J.      Aspek Orientasi Seksual yang berkaitan dengan biseksual

Keluarga-keluarga di Indonesia belum menerima bahkan sangat tidak tolerir terhadap orientasi seksual yang tidak lazim.  Anak-anak yang menjadi gay atau lesbian dianggap sebagai kutukan atau dosa yang tidak terampunkan.  Di hadapan istri dan anak-anaknya, suami atau ayah yang biseksual akan menyimpan serapat mungkin orientasi seksualnya yang berbeda dari orientasi seksual yang dapat diterima oleh masyarakat demikian pula perempuan yang biseksual.  Kalaupun ada keluarga-keluarga yang menerima kenyataan bahwa ada anggota keluarga mereka yang memiliki orientasi seksual yang tidak sesuai dengan kondrat lahiriahnya maka mereka tidak dapat mengakui hal tersebut dalam lingkungan atau komunitas tempat tinggalnya.  Akibat penolakan keluarga terhadap perbedaan orientasi seksual maka anggota keluarganya yang mengalami masalah tersebut akan menampilkan dua sisi kehidupan yang berbeda, sesuai dengan lingkungan di mana ia berada.  Beberapa orang yang memiliki orientasi seksual berbeda bahkan akan membentuk komunitas baru dengan orang-orang yang mempunyai masalah sama.

Untuk menghindari terjadinya perubahan atau kecenderungan perbedaan orientasi seksual maka umumnya orang tua di Indonesia akan mengarahkan atau memfasilitasi anak-anaknya dengan hal-hal atau jenis kegiatan yang sesuai dengan kodrat lahiriahnya.  Setiap orang tua di Indonesia akan mengajarkan anak perempuannya memasak dan membiarkan anak laki-lakinya bermain dengan jenis permainan yang membutuhkan keberanian dan bila perlu membiarkan anak laki-lakinya nakal.  Orang tua yang mendapati atau melihat tanda-tanda perbedaan orientasi seksual pada anak-anaknya cenderung akan bersikap lebih keras dalam mendidik anaknya, misalnya memarahi anak laki-laki bila ketahuan bermain boneka dan memaksanya bermain bola.  Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perilaku laki-laki yang mengarah pada perilaku perempuan disebabkan oleh peran ibu yang dominan atau tidak ada figur ayah yang dapat menjadi contoh (misalnya dalam keluarga di mana ibu berperan sebagai orang tua tunggal).  Masyarakat di Indonesia tidak memberikan reaksi keras terhadap orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda sepanjang orang tersebut tidak masuk lebih jauh ke dalam struktur keluarga yang ada di dalamnya.  Pada kenyataannya, orang-orang dengan orientasi seksual berbeda dalam masyarakat Indonesia cukup banyak.  Sekalipun sulit untuk mengungkapkan (coming out) bahwa dirinya memiliki orientasi seksual yang berbeda serta mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak dalam keluarga maupun masyarakat, sebagian besar orang-orang yang menjadi gay atau lesbian dapat eksis dalam kehidupannya, tentunya dengan tetap harus menampilkan peran sesuai kodrat lahirnya di satu sisi dan peran sesuai orientasi seksualnya di sisi lain.

Pada komunitas tertentu, misalnya di Jawa Timur, masyarakat menerima adanya orientasi seksual yang berbeda pada komunitas seniman Ludruk atau Reog.  Penerimaan itu didasarkan pada seni dan spiritual yang mendasari seni tersebut.  Sebagian besar masyarakat di pulau Jawa akan sangat tolerir terhadap pemain ludruk (laki-laki) yang mempunyai istri (perempuan) sekaligus kekasih laki-laki (gemblak) karena beranggapan bahwa kesenian tersebut tidak akan dapat ditampilkan secara baik apabila pemainnya tidak mempunyai kekasih laki-laki.  Namun pada komunitas lainnya, orientasi seksual yang berbeda akan tetap dipandang sebagai kelainan, “penyakit” atau “pengingkaran” terhadap ciptaan dan ajaran Tuhan dan apapun alasannya, hal tersebut tidak dapat diterima, bila perlu dikucilkan dari masyarakat.