Tags

, , ,


(ANAK DI DAERAH KONFLIK, ANAK KORBAN BENCANA ALAM, ANAK DI TEMPAT PENGUNGSIAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG)

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi calon penerus pembangunan bangsa. Secara tersurat maupun tersirat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Negara bertanggungjawab atas tumbuh kembangnya anak secara wajar dengan mengutamakan hak-hak anak dan setiap keputusan yang ditetapkan oleh pihak lain dan mempengaruhi kehidupan anak dilakukan dengan pertimbangan mengenai kepentingan terbaik untuk anak (The Best Interest of The Child). Pada kenyataannya, masalah sosial anak cenderung meningkat setiap tahunnya, baik yang berbentuk penelantaran, kecacatan maupun tindakan-tindakan orang dewasa yang mengeksploitasi anak, baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun ekonomi. Untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi pada anak akibat permasalahan yang dialaminya dan dalam rangka meminimalisir kemungkinan terjadinya perlakuan salah terhadap anak maka Pemerintah telah menetapkan Program Kesejahteraan Sosial Anak bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam perancangan kebijakan dan konseptual, program ini utamanya merupakan tanggung jawab sektor pelayanan kesejahteraan sosial namun dalam pelaksanaan di lapangan, program ini memerlukan koordinasi yang intensif dan sinergis dengan berbagai sektor program lainnya maupun semua pihak yang terkait.

B. DEFINISI DAN PENJELASAN ISTILAH

1. ANAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)

2. Anak Bawah Lima Tahun (Balita)

Janin dalam kandungan sampai dengan usia 5 tahun.

(Kementerian Sosial RI, Tahun 2010)

3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

(Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009)

4. Kesejahteraan Sosial Anak

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

(Kementerian Sosial RI, Tahun 2010)

5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

(Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009)

6. Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

(Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009)

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal dan dilaksanakan melalui :

a. Bantuan Sosial

yaitu bantuan yang diberikan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bentuk bantuan sosial :

- Bantuan Langsung (Beras untuk Keluarga Miskin, Bantuan Langsung Tunai, dll)

- Penyediaan Aksesibilitas, misalnya penyediaan sarana dan prasarana bermain dan belajar bagi anak-anak balita.

- Penguatan Kelembagaan, misalnya pemberian bantuan peralatan asrama bagi panti-panti sosial atau pelatihan bagi tenaga pengasuh dari panti-panti sosial.

b. Advokasi Sosial

Dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

Bentuk advokasi sosial :

- Penyadaran hak dan kewajiban, antara lain melalui kegiatan penyuluhan.

- Pembelaan, misalnya menyediakan petugas pendamping atau pekerja sosial profesional bagi klien yang memerlukan pendampingan.

- Pemenuhan hak, antara lain dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk menyampaikan pendapat atau menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bentuk bantuan hukum :

- Pembelaan, misalnya menyediakan pengacara bagi klien yang harus berhadapan dengan pengadilan tindak pidana atau perdata.

- Konsultasi hukum.

C. JENIS MASALAH SOSIAL ANAK

1. ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

a. Anak dalam Situasi Darurat akibat Bencana (Anak Korban Bencana Alam atau Bencana Sosial)

- Anak Terpisah (Separated Children)

- Anak Tanpa Pendamping

b. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Traficking)

c. Anak dengan HIV/AIDS (Penderita HIV/AIDS)

d. Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif lainnya (NAPZA)

e. Anak Korban Eksploitasi Seksual

f. Anak Korban Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak)

g. Anak dari Kelompok Minoritas dan Komunitas Adat Terpencil

2. ANAK DENGAN KECACATAN

Seseorang yang belum berusia 18 tahun yang mengalami kecacatan fisik, mental, fisik dan mental (cacat ganda) sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

3. ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anak yang telah mencapai usia 6 (enam) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan :

a. Diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana

b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. ANAK TERLANTAR DAN ANAK JALANAN

a. Anak Terlantar

Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

b. Anak Jalanan

Anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, stasiun dan taman kota.

5. ANAK BAWAH LIMA TAHUN (BALITA)

a. Seseorang sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia lima tahun sejak kelahirannya.

b. Anak Rawan

Kelompok anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya sehingga inferior, rentan dan marginal.

D. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

1. Tujuan

Memenuhi hak dasar anak dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2. Sasaran

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (RPJMN II) tahun 2010 – 2014, sasaran Program Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus adalah :

a. Meningkatnya jumlah anak dengan kebutuhan perlindungan khusus yang memperoleh akses pelayanan sosial dasar.

b. Meningkatnya keterlibatan keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

c. Meningkatnya jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

d. Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSA) di bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak serta mampu mendampingi anak dan keluarganya.

e. Bekerjanya sistem layanan rujukan untuk penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

3. Kriteria

Sasaran pelayanan Program Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak korban traficking, anak yang menderita HIV/AIDS, anak korban narkotika, anak korban eksploitasi seksual dan pekerja anak.

4. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

5. Kebijakan

a. Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.

Secara yuridis, negara terikat dan wajib untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dengan memperhatikan instrumen atau hukum internasional tentang hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak, yaitu :

- Menetapkan Kebijakan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak

- Menetapkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan, strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam konvensi.

Secara politis, negara wajib secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak dengan mengedepankan prinsip-prinsip : 1) Non diskriminasi, 2) Kepentingan terbaik bagi anak, 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan 4) Penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu kebijakan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial anak mengutamakan kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak termasuk perencanaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program tersebut.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014

Dalam RPJMN 2010 – 2014 dimuat mengenai Rencana Strategis Pelayanan Sosial Anak 2010 – 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Kebijakan dan Program pada Kementerian Sosial RI

Pada tataran Kementerian Sosial RI kebijakan dan program kesejahteraan sosial anak dikembangkan dan diarahkan untuk membangun sistem layanan kesejahteraan anak yang terpadu dan komprehensif, dapat menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial, melembaga, pofesional serta mengutamakan peran dan tanggung jawab keluarga maupun masyarakat.

Kebijakan kontinum tingkat pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terdiri dari :

- Tingkat Primer, berupa upaya edukasi, informasi dan peningkatan kesadaran pihak-pihak yang terkait tentang perlindungan anak.

- Tingkat Sekunder, berupa penguatan atau dukungan tanggung jawab keluarga.

- Tingkat Tertier, yaitu pemberian layanan perlindungan, termasuk dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan anak di luar keluarganya.

6. Komponen Program

Program Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Program tersebut meliputi :

a. Bantuan sosial atau subsidi pemenuhan kebutuhan dasar.

Yaitu pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal yang layak.

b. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar.

Yaitu keterjangkauan anak terhadap sistem pendidikan dan kesehatan.

c. Penguatan tanggung jawab orang tua dan keluarga

Yaitu peningkatan kesadaran orang tua dan keluarga mengenai hak-hak dan kebutuhan anak serta penguatan kemampuan orang tua dan keluarga untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak.

d. Penguatan peran kelembagaan kesejahteraan sosial anak

Yaitu peningkatan kapasitas, profesionalisme dan kualitas pelayanan lembaga-lembaga yang memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi anak, baik dalam panti maupun luar panti.

7. Tahapan Program Kesejahteraan Sosial Anak bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus

a. Penyusunan manual dan intrumen program dan kegiatan (melalui workshop).

b. Sosialisasi dan penumbuhan kesadaran mengenai kesejahteraan sosial anak (melalui Rapat Kerja Nasional dan sosialisasi di media massa)

c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan (melalui seleksi, sertifikasi, bimbingan dan pemantapan Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak).

d. Bantuan teknis (penempatan tim asistensi Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk mendukung secara konseptual dan implementatif).

e. Bimbingan dan Pendampingan Teknis (melalui kegiatan sertifikasi Pekerjaan Sosial)

f. Bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan anak, yang terdiri dari :

- Layanan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, akses layanan kesehatan dasar dan peralatan belajar).

- Layanan kesiapan belajar dan pelatihan keterampilan (pendidikan transisional) untuk mencegah anak putus sekolah atau tinggal kelas.

- Layanan perantaraan atau penghantaran (Bridging Course) yaitu menyiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki sistem pendidikan formal atau non formal.

- Layanan pelatihan keterampilan kerja yaitu aktivitas produktif untuk persiapan masa depan anak apabila anak sulit atau mengalami hambatan (psikologis, emosional, sosial, fisik atau usia) untuk kembali ke sekolah.

- Layanan rehabilitatif dan perlindungan untuk mendukung proses pemulihan fisik, psikis dan sosial sebagai persiapan reintegrasi anak dengan keluarga.

g. Kegiatan Layanan Dukungan Keluarga (untuk menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta untuk persiapan proses reintegrasi)

h. Penumbuhan kesadaran masyarakat

i. Koordinasi dan advokasi (untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, fasilitas sosial dll).

j. Membangun kelembagaan dan jaringan kerja (melalui rapat kerja dan forum di daerah)

k. Supervisi, monitoring dan evaluasi

l. Penataan manajemen pelayanan.

m. Advokasi, koordinasi dan sinergi program dekonsentrasi dan APBD, melalui :

- Sosialisasi kebijakan dan program Kesejahteraan Sosial Anak.

- Asesmen permasalahan anak secara terpadu.

- Fasilitasi pembentukan forum atau kelembagaan program Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten/Kota.

- Bantuan kerja sama program dengan Pemerintah Daerah.

- Bimbingan teknis atau pendampingan sosial.

- Bantuan Sosial.

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

8. Jenis Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus

NO

JENIS MASALAH

KARAKTERISTIK

LAYANAN

DUKUNGAN/

KEGIATAN

JENIS BANTUAN

a.

Anak dalam Situasi Darurat akibat Bencana

- Gangguan akses atau hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

- Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar

- Bantuan makanan (nutrisi)

- Biaya transportasi untuk akses pendidikan dan kesehatan

- Pakaian

- Peralatan sekolah atau keterampilan

 

 

 

- Pondok Anak Ceria

- Transportasi untuk mengikuti kegiatan

 

 

- Anak Terpisah dan Anak Tanpa Pendamping

- Penelusuran dan Reunifikasi dengan keluarga

- Biaya transportasi untuk penelusuran dan persiapan reunifikasi

 

 

 

- Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar

- Bantuan makanan (nutrisi)

- Biaya transportasi untuk akses pendidikan dan kesehatan

- Pakaian

- Peralatan sekolah atau keterampilan

 

 

- Anak yang mengalami masalah psikososial

- Dukungan pemulihan psikososial

- Biaya transportasi untuk mengikuti kegiatan psikososial terstruktur

 

 

- Rentan menjadi korban kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi

- Relokasi di tempat yang aman dan terlindungi untuk anak dan keluarga

- Biaya Relokasi anak dan keluarga ke tempat yang aman

- Penampungan sementara bagi anak dan keluarga

 

 

 

- Penguatan kemampuan keluarga dalam melindungi anak

- Pendidikan pengasuhan

b.

Anak yang menjadi Korban Traficking

- Sedang menjadi korban

- Penyelamatan

- Koordinasi dengan instansi yang terkait

- Biaya penyelamatan dan penanganan kondisi darurat pasca penyelamatan

 

 

- Rehabilitasi

- Pemeriksaan medis dan psikologis

- Biaya akomodasi dan transportasi

 

 

 

- Pemulihan medis dan trauma

- Biaya transportasi ke lokasi pemulihan atau kunjungan tim medis ke tempat anak ditampung sementara

 

 

 

- Reorientasi dan penguatan kompetensi sosial

- Pelatihan keterampilan sosial (komunikasi asertif, orientasi masa depan, dll)

 

 

- Reintegrasi

- Penelusuran dan penyiapan keluarga

- Perawatan kesehatan lanjutan bagi anak yang mengidap penyakit kronis

 

 

 

- Reunifikasi dengan keluarga atau pengasuhan alternatif

- Biaya transportasi, akomodasi dan komunikasi untuk penelusuran

 

 

 

- Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar (kesehatan dan pendidikan)

- Biaya transportasi untuk akses pendidikan dan kesehatan

- Peralatan sekolah atau keterampilan

- Biaya sekolah atau pelatihan keterampilan

 

 

 

- Bantuan hukum

- Dukungan dari lembaga bantuan hukum

- Biaya untuk menyediakan pendamping atau pengacara bagi anak

 

 

 

- Layanan lanjutan kesehatan dan psikis

- Biaya transportasi untuk anak ke lokasi pemulihan/layanan

 

 

- Monitoring dan evaluasi

 

 

c.

Anak yang menderita HIV/AIDS

- Anak yang belum pernah mendapatkan layanan

- Penjangkauan

- Biaya transportasi untuk sosialisasi atau pendekatan terhadap keluarga

- Rujukan ke Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA)

 

 

- Rehabilitasi

- Rujukan VCT dan penanganan medis dan psiko-sosial berdasarkan mekanisme KPA setempat

- Rujukan ke KPA

 

 

- Anak didiagnosis positif terinfeksi HIV/AIDS

- Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar

- Bantuan makanan (nutrisi)

- Biaya transportasi untuk akses pendidikan dan kesehatan

- Pakaian

- Peralatan sekolah atau keterampilan

 

 

- Anak terkena dampak HIV/AIDS

S d a

S d a

 

 

- Stigma dan diskriminasi

- Peningkatan pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai HIV/AIDS

- Sosialisasi atau penyuluhan

 

 

- Monitoring dan evaluasi

 

 

d.

Anak Korban penyalahgunaan NAPZA

- Anak yang belum pernah mendapatkan layanan

- Penjangkauan

- Biaya transportasi untuk sosialisasi atau pendekatan terhadap keluarga

 

 

- Rehabilitasi

- Rehabilitasi fisik dan psikis

- Biaya transportasi untuk anak menjalani detoksifikasi dan penanganan medis

 

 

- Reintegrasi

- Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar

- Bantuan makanan (nutrisi)

- Biaya transportasi untuk akses pendidikan dan kesehatan

- Akses layanan kesehatan non Jamkesmas

- Pakaian

- Peralatan sekolah atau keterampilan

 

 

- Stigma, diskriminasi dan pencegahan pengulangan kembali (relaps)

- Peningkatan pemahaman dan kesiapan dukungan keluarga

- Konseling keluarga

 

 

- Monitoring dan evaluasi

 

 

e.

Anak yang menjadi Korban Eksploitasi Seksual

- Sedang menjadi korban

- Penyelamatan

- Koordinasi dengan instansi yang terkait

- Biaya penyelamatan dan penanganan kondisi darurat pasca penyelamatan

 

 

- Rehabilitasi

- Pemeriksaan medis dan psikologis

- Biaya akomodasi dan transportasi

 

 

 

- Pemulihan medis dan trauma

- Biaya transportasi ke lokasi pemulihan atau kunjungan tim medis ke tempat anak ditampung sementara

 

 

 

- Reorientasi dan penguatan kompetensi sosial

- Pelatihan keterampilan sosial (komunikasi asertif, orientasi masa depan, dll)

 

 

- Reintegrasi

- Penelusuran dan penyiapan keluarga

- Perawatan kesehatan lanjutan bagi anak yang mengidap penyakit kronis

 

 

 

- Reunifikasi dengan keluarga atau pengasuhan alternatif

- Biaya transportasi, akomodasi dan komunikasi untuk penelusuran

 

 

 

- Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar (kesehatan dan pendidikan)

- Biaya transportasi untuk akses pendidikan dan kesehatan

- Peralatan sekolah atau keterampilan

- Biaya sekolah atau pelatihan keterampilan

 

 

 

- Bantuan hukum

- Dukungan dari lembaga bantuan hukum

- Biaya untuk menyediakan pendamping atau pengacara bagi anak

 

 

 

- Layanan lanjutan kesehatan dan psikis

- Biaya transportasi untuk anak ke lokasi pemulihan/layanan

 

 

- Monitoring dan evaluasi

 

 

f.

Pekerja Anak (Anak yang menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi)

- Sedang menjadi korban

- Penyelamatan

- Koordinasi dengan instansi yang terkait

- Biaya penyelamatan dan penanganan kondisi darurat pasca penyelamatan

 

 

- Rehabilitasi

- Pemeriksaan medis dan psikologis

- Biaya akomodasi dan transportasi

 

 

 

- Pemulihan medis dan trauma

- Biaya transportasi ke lokasi pemulihan atau kunjungan tim medis ke tempat anak ditampung sementara

 

 

 

- Reorientasi dan penguatan kompetensi sosial

- Pelatihan keterampilan sosial (komunikasi asertif, orientasi masa depan, dll)

 

 

- Reintegrasi

- Penelusuran dan penyiapan keluarga

- Perawatan kesehatan lanjutan bagi anak yang mengidap penyakit kronis

 

 

 

- Reunifikasi dengan keluarga atau pengasuhan alternatif

- Biaya transportasi, akomodasi dan komunikasi untuk penelusuran

 

 

 

- Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar (kesehatan dan pendidikan)

- Biaya transportasi untuk akses pendidikan dan kesehatan

- Peralatan sekolah atau keterampilan

- Biaya sekolah atau pelatihan keterampilan

 

 

 

- Bantuan hukum

- Dukungan dari lembaga bantuan hukum

- Biaya untuk menyediakan pendamping atau pengacara bagi anak

 

 

 

- Layanan lanjutan kesehatan dan psikis

- Biaya transportasi untuk anak ke lokasi pemulihan/layanan

 

 

- Monitoring dan evaluasi

 

 

g.

Anak dari Kelompok Minoritas dan Komunitas Adat Terpencil

- Akses kebutuhan dasar

- Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar

- Bantuan makanan (nutrisi)

- Biaya transportasi untuk akses pendidikan dan kesehatan

- Akses layanan kesehatan non Jamkesmas

- Pakaian

- Peralatan sekolah atau keterampilan

 

 

- Monitoring dan evaluasi

 

 

9. Indikator Keberhasilan

a. Penerima Pelayanan (Anak dan Keluarga)

1) Perubahan sikap dan perilaku positif yang dapat dipantau secara empiris.

2) Peningkatan intensitas kehadiran klien (anak dan keluarganya) dalam layanan sosial dasar yang diselenggarakan berbagai organisasi/lembaga pelayanan sosial.

3) Peningkatan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak.

4) Meningkatnya peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bermitra dengan Pemerintah dalam mendampingi anak sehingga anak terhindar dari keterlantaran, eksploitasi dan kekerasan.

b. Keberhasilan Program

1) Meningkatnya prosentase anak dengan kebutuhan perlindungan khusus yang memperoleh akses pelayanan sosial dasar.

2) Menurunnya prosentase anak yang berada dalam situasi membutuhkan perlindungan khusus.

3) Meningkatnya prosentase orang tua dan keluarga yang bertanggungjawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak dengan kebutuhan perlindungan khusus.

4) Meningkatnya lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak dengan kebutuhan perlindungan khusus.

5) Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak.

E. PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DENGAN KEBUTUHAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MELALUI DINAS SOSIAL

1. Penanganan Anak Terpisah (Separated Children) akibat Bencana Sosial

Permasalahan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebenarnya sudah ada sejak lama namun di Provinsi Nusa Tenggara Timur masalah tersebut baru mengemuka sejak tahun 1999 pasca bencana sosial (kerusuhan dan eksodus) warga eks Timor Timur. Permasalahan yang menonjol saat itu adalah Anak Terpisah (Separated Children) yaitu anak yang terpisah dari orang tuanya pada saat mengungsi. Penanganan dan reunifikasi anak terpisah sebanyak ± 4.000 anak ditangani oleh UNHCR dan pada tahun 2004 – 2005 dilanjutkan oleh UNICEF yang bekerja sama dengan Departemen Sosial RI. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan penelusuran dan reunifikasi di lapangan dilakukan oleh Tim dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan instansi terkait (Kepolisian, Kantor Imigrasi, Dinas Sosial Kabupaten, dll). Jumlah target reunifikasi pada tahun 2006 sebanyak 25 orang namun baru berhasil ditelusuri dan dilakukan Border Meeting (pertemuan dengan keluarga di daerah perbatasan) sebanyak 8 orang dan yang direunifikasi sebanyak 2 anak.

2. Anak dalam Situasi Darurat akibat Bencana Sosial

Penanganan anak dalam situasi darurat akibat bencana, sejauh ini masih dilakukan bersamaan dengan penanganan korban bencana, utamanya berkaitan dengan pemenuhan nutrisi (makan, minum) dan kebutuhan pelayanan sosial dasar lainnya. Khusus untuk penanganan pemulangan warga negara Indonesia dari Timor Leste (sebanyak 1.378 jiwa) pasca kerusuhan di negara tersebut pada bulan Mei 2006, Tim Penangangan Korban Bencana dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) menyelenggarakan kegiatan belajar dan bermain bersama anak-anak yang ada di penampungan (Arena Pameran – Fatululi) setiap sore selama satu minggu sebelum mereka kembali ke daerah asalnya masing-masing. Sasaran pelayanan berjumlah ± 40 orang setiap harinya.

3. Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual (termasuk korban pelecehan seksual), anak korban eksploitasi ekonomi (pekerja anak) dan anak korban tindak kekerasan yang ditangani Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan pelayanan dan perlindungan pada panti-panti sosial Pemerintah atau panti masyarakat. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, lembaga yang menyelenggarakan Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan kebutuhan perlindungan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah baru ada satu, yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) – Naibonat, yang dikelola oleh Panti Sosial Bina Remaja (UPT Kementerian Sosial RI). Saat ini terdapat 17 (tujuh belas) orang klien terdiri dari 4 (empat) orang korban pelecehan/eksploitasi seksual, 2 (dua) orang korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan 11 (sebelas) orang pekerja anak.

F. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan sosial :

  1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan kebutuhan anak relatif rendah.
  2. Adat istiadat dan budaya masyarakat secara umum masih menganggap anak sebagai investasi.
  3. Budaya kekerasan pada sebagian besar masyarakat yang cenderung mengabaikan anak diperlakukan salah, diberi hukuman fisik (tindakan kekerasan) dan kata-kata yang melukai perasaan.
  4. Perencanaan program dan Kegiatan yang relatif masih kurang sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  5. Pelaksanaan kegiatan dan pemberian pelayanan di lapangan masih belum berkesinambungan dan seringkali dipengaruhi oleh pola kegiatan dan pembiayaan per-tahun anggaran (kegiatan dalam satu tahun tidak ditindaklanjuti pada tahun berikutnya).
  6. Kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial relatif belum memenuhi standarisasi yang ditetapkan.

G. LANGKAH-LANGKAH YANG DITEMPUH PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI NUSA TENGGARA TIMUR

  1. Meningkatkan kuantitas dan intensitas penyebarluasan informasi mengenai hak-hak dan kebutuhan anak melalui penyuluhan, sosialisasi dan media massa.
  2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan keluarga anak dengan kebutuhan perlindungan khusus mengenai pengasuhan dan pendidikan anak.
  3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan masalah sosial anak, baik sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial maupun dalam bentuk lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak.
  4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di lapangan.
  5. Menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional kegiatan di lapangan.

H. PENUTUP

Program Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan khusus seyogyanya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, baik Pemerintah di semua tingkatan maupun masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah sosial anak yang cenderung ditutup-tutupi oleh keluarga atau persoalan-persoalan teknis lapangan yang perlu melibatkan lebih banyak tokoh-tokoh masyarakat untuk upaya penanganannya. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota mulai mengagendakan rencana program dan pembiayaannya melalui APBD dengan asumsi bahwa beberapa jenis masalah yang terjadi di lingkup intern daerah dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Daerah sedangkan masalah yang terjadi dalam ruang lingkup yang lebih luas (misalnya perdagangan anak antar kabupaten atau antar provinsi) tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.