Tags

,


Dari berbagai definisi, dimensi, indikator dan karakteristik kemiskinan diperoleh gambaran bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat diperlukan program pemberdayaan yang tepat. Suatu program pemberdayaan tidak dapat digeneralisir untuk mengatasi masalah kemiskinan di semua komunitas yang memiliki karakteristik berbeda. Untuk memilih program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu untuk lebih dulu memahami pengertian dan jenis-jenis pemberdayaan itu sendiri.

  1. Pengertian

Menurut Ife dan Tesoriero (2008 : 510), “pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya”. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa pemberdayaan bukan sekedar menolong orang miskin agar menjadi tidak miskin. Pengertian pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri, dapat mengendalikan masa depannya dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain.

Senada dengan Ife dan Tesoriero, Sardlow dalam Adi (2008) mengatakan bahwa “pada intinya pengertian pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”. Adi (2008 : 78 – 79) mengatakan bahwa “tujuan dan target pemberdayaan bisa saja berbeda, misalnya di bidang ekonomi, pendidikan atau kesehatan”. Pemberdayaan juga bisa bervariasi dalam pembangunan sehingga pemberdayaan di suatu bidang bisa berbeda dengan bidang lainnya.

Payne (1997 : 266) mengemukakan bahwa pemberdayaan (empowerment) pada dasarnya ditujukan untuk :

To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising exiting power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.

Pengertian pemberdayaan menurut Payne menunjukkan bahwa agar seseorang bisa berdaya perlu ada pembagian atau pemberian kekuatan dari lingkungannya. Pembagian kekuatan atau pemberian kemampuan ini bisa diartikan sebagai saling membagi kekuatan (power sharing) dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain yang tidak berdaya sehingga mereka mempunyai kemampuan yang setara. Dalam perspektif pekerjaan sosial, pengertian pemberdayaan ini dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri seseorang agar ia dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara wajar tanpa dihalangi oleh kesenjangan terhadap lingkungannya.

Suharto (2006 : 58) mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom)

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Suharto (2006 : 64 – 66) mengemukakan bahwa indikator-indikator pemberdayaan yang digunakan untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional adalah :

a. Kebebasan mobilitas

b. Kemampuan membeli komoditas kecil

c. Kemampuan membeli komoditas besar

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

f. Kesadaran hukum dan politik

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes

h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Dari pengertian dan indikator-indikator tersebut, pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu 1) dari tidak berdaya menjadi berdaya, 2) setelah berdaya kemudian menguat dan 3) setelah menguat lalu dikembangkan. Pekerjaan sosial dalam upaya pemberdayaan tidak berhenti pada pencapaian kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi lebih pada peningkatan kapasitas individu tersebut agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Bank Dunia (2002 : 11) mengartikan pemberdayaan sebagai “Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) tahun 2007 mengatakan bahwa “pemberdayaan dianggap komprehensif apabila menampilkan lima karakteristik, yaitu : 1) berbasis lokal, 2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, 3) berbasis kemitraan, 4) bersifat holistik dan 5) berkelanjutan”.

Pengertian-pengertian mengenai pemberdayaan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya pemberdayaan bukan merupakan suatu program atau kegiatan yang berdiri sendiri. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merubah lebih dari satu aspek pada diri dan kehidupan seseorang atau sekelompok orang agar mampu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membuat kehidupannya lebih baik dan sejahtera. Berkaitan dengan upaya pengembangan modal sosial dalam pemberdayaan komunitas di RW 012, pengertian pemberdayaan yang dipandang tepat untuk mengatasi masalah warga adalah pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2008) dan Payne (1997). Pandangan konspetual pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero mempunyai kecenderungan untuk dilakukannya suatu proses pemberian kemampuan agar selanjutnya komunitas dapat mengatasi masalah sendiri. Pengertian ini sejalan dengan prinsip pekerjaan sosial yang menolong klien agar klien dapat menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam proses penelitian dan implementasi model intervensi ada tahap-tahap perencanaan kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara partisipatif bersama komunitas. Beberapa kegiatan dalam pengembangan modal sosial dalam pemberdayaan komunitas memerlukan perencanaan dan intervensi dari pihak luar. Meskipun demikian, model intervensi dan rencana kegiatan hanya bisa diterapkan apabila komunitas menerima dan menyepakati hasil analisis terhadap masalah yang dihadapinya serta bersedia berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Pengertian pemberdayaan menurut Payne mempunyai kecenderungan yang menunjukkan proses pemberdayaan dengan memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan dari lingkungan kepada individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya.  Intervensi dilakukan untuk mendorong dan mengarahkan komunitas dalam proses transformasi yang memungkinkan warga mengontrol kehidupannya dan menentukan sendiri masa depannya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di satu sisi : kehidupan, nilai dan norma dalam komunitas telah dan akan selalu dipengaruhi oleh tindakan, kebijakan maupun dampak yang datang dari luar. Di sisi lain, komunitas banyak tertinggal pada beberapa aspek karena ada budaya, nilai-nilai dan norma sosial yang mereka pertahankan tidak memberi peluang untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik.

Di samping pengertian-pengertian mengenai pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli, konsep mengenai pemberdayaan yang dapat dijadikan referensi dan perbandingan dalam menyusun rencana intervensi bagi komunitas adalah konsep menurut Inspirit Innovation Circles dan ACCESS (2004). Kedua lembaga ini mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengentasan kemiskinan maka pemberdayaan perlu dikaitkan dengan :

a. Tata relasi kekuasaan yang demokratik, transparan dan diakui publik.

b. Transformasi ekonomi menjadi komunitas yang mandiri dan berbasis pada sumber daya lokal serta penguatan sumber daya manusia.

c. Promosi pengembangan komunitas melalui kekuatan sendiri dan berporos pada proses dibandingkan dengan penyelesaian suatu proyek.

d. Sebuah proses yang memungkinkan pengambilan keputusan kolektif dan dilanjutkan dengan tindakan kolektif.

e. Partisipasi penuh atau sebuah proses yang melibatkan lapisan masyarakat (tanpa kecuali) dalam pengembangan agenda komunitas.

Konsep yang dikemukakan oleh lembaga swadaya masyarakat ini sejalan dengan pemikiran peneliti yang prihatin dengan terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia dan modal sosial dalam masyarakat karena dampak negatif pemberian bantuan. Disadari atau tidak, proyek-proyek pemberian bantuan secara tidak langsung telah menciptakan pola mengemis gaya baru dalam masyarakat, yaitu dengan cara membuat proposal permohonan bantuan dan mengirimkannya ke berbagai instansi. Permohonan bantuan ini tidak lagi terbatas pada kebutuhan-kebutuhan urgen dan membutuhkan biaya sangat besar yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat seperti pengairan/irigasi atau listrik masuk desa. Tingginya harapan masyarakat terhadap bantuan sudah meluas sampai ke hal-hal yang sesungguhnya dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat itu sendiri, seperti perayaan hari-hari Nasional atau kerja bakti bulanan di tingkat lokal. Lemahnya daya juang masyarakat juga disebabkan oleh dampak negatif proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Proyek-proyek seperti ini menempatkan posisi masyarakat sebagai penonton sehingga menjadi terbiasa untuk menunggu bantuan dan kurang merasa memiliki terhadap bantuan yang diberikan.

  1. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses

Adi (2008 : 83) mengatakan bahwa “pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program maupun sebagai suatu proses”. Pemberdayaan disebut program bila dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan membutuhkan jangka waktu tertentu untuk pencapaiannya. Pemberdayaan dipandang sebagai proses apabila pemberdayaan itu terus berjalan sepanjang usia manusia dan tidak berhenti di suatu masa. Demikian pula halnya dalam masyarakat, proses pemberdayaan akan terus berjalan selama komunitas itu tetap ada dan tetap mau memberdayakan diri mereka sendiri.

Menurut Hogan dalam Adi (2008 : 85), proses pemberdayaan yang berkesinambungan memiliki siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu :

a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (recall depowering/empowering experiences);

b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (discuss reasons for depowerment/ empowerment);

c. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek (identify one problem or project);

d. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (identify useful power bases); dan

e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan meng-implementasikannya (develop and implement action plans).

Tahapan tersebut tidak merupakan suatu kegiatan yang berhenti pada tahap mengembangkan rencana-rencana aksi dan implementasinya namun merupakan proses yang terus menerus sehingga membentuk siklus yang berkesinambungan.

  1. Kendala dalam Pengembangan Masyarakat

Adi (2008) mengatakan bahwa pemberdayaan di berbagai bidang dapat dipadukan. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk menyinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Pendapat Adi mengenai pemberdayaan dalam suatu program yang terpadu bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero. Berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang terpadu, Ife dan Tesoriero (2008 : 410) mengemukakan bahwa :

“pengembangan masyarakat satu dimensi sudah pasti akan gagal karena didasarkan pada pemikiran linear bukan mengambil pendekatan holistik yang mendasarkan pada perspektif ekologis. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat”.

Dari pendapat Ife dan Tesoriero terlihat jelas bahwa pengembangan masyarakat secara terpadu mutlak harus dilakukan. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Namun pengertian terpadu tidak berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi.

Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas. Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Program pemberdayaan yang kurang berhasil atau gagal mencapai tujuan tentu disebabkan oleh berbagai kendala. Adi (2008 : 259) mengemukakan bahwa “salah satu kendala yang menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya adalah adanya kelompok-kelompok dalam komunitas yang menolak upaya pembaruan atau perubahan yang terjadi”. Menurut Watson dalam Adi (2008 : 259 – 275), “kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial”. Kendala-kendala tersebut adalah :

a. Kendala yang berasal dari kepribadian individu

1) Kestabilan (homeostasis)

Tubuh manusia mempunyai kestabilan yang terbentuk dalam jangka waktu cukup panjang. Stimulus yang diberikan secara terus menerus untuk mengubah kestabilan tersebut dapat menghasilkan respon sesuai yang diharapkan, namun pada saat stimulus dihentikan maka kestabilan yang pernah ada sebelumnya dapat muncul kembali. Sebagai contoh : pola makan dua kali sehari pada seseorang dapat diubah menjadi tiga kali sehari dengan menyediakan makanan sebanyak tiga kali pada jam tertentu setiap harinya dan dilakukan secara terus menerus. Pada saat makanan tidak lagi disediakan tiga kali orang tersebut akan kembali kepada pola makan dua kali sehari.

2) Kebiasaan (habit)

Kebiasaan dapat menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan perencanaan perubahan namun di sisi lain kebiasaan dapat menjadi faktor penghambat. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan adalah contoh kebiasaan yang positif dan mendukung upaya peningkatan kesehatan sedangkan contoh kebiasaan yang negatif antara lain adalah membuang sampah sembarangan.

3) Hal yang utama (primacy)

Hal yang utama yang dimaksudkan adalah hal-hal yang berhasil memberikan hasil yang memuaskan. Ketika seseorang menghadapi suatu situasi tertentu dan tindakannya memberikan hasil yang memuaskan maka ia cenderung akan mengulangi tindakan tersebut pada waktu yang lain dengan situasi yang sama. Sebagai contoh : seseorang yang sakit kepalanya sembuh karena mengkonsumsi suatu jenis obat tertentu akan memilih obat itu kembali ketika mengalami sakit kepala di waktu yang lain dan cenderung menolak alternatif obat yang lain.

4) Seleksi ingatan dan persepsi

Salah satu bentuk seleksi ingatan dan persepsi adalah terbentuknya sikap seseorang terhadap “obyek sikap” yang kemudian menimbulkan perilaku yang disesuaikan dengan “obyek sikap” tersebut. Sebagai contoh : sikap warga desa terhadap pejabat akan menimbulkan perilaku yang penuh hormat dan sopan santun apabila mereka bertemu dengan pejabat yang mendatangi desanya walaupun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Pada kesempatan lain, sikap warga desa terhadap orang luar yang baru dikenalnya akan menimbulkan perilaku yang seolah-olah curiga dan ragu-ragu terhadap kehadiran orang baru tersebut.

5) Ketergantungan (depedence)

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

6) Superego

Superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan superego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula.

7) Rasa tidak percaya diri (self distrust)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

8) Rasa tidak aman dan regresi (insecurity and regression)

Keberhasilan dan “masa-masa kejayaan” yang pernah dialami seseorang cenderung menyebabkan ia larut dalam “kenangan” terhadap keberhasilan tersebut dan tidak berani atau tidak mau melakukan perubahan. Contoh regresi ini adalah : seseorang yang tidak mau mengubah pola pertaniannya karena ia pernah mengalami masa-masa panen yang melimpah di waktu yang lalu. Rasa tidak aman berkaitan dengan keengganan seseorang untuk melakukan tindakan perubahan atau pembaharuan karena ia hidup dalam suatu kondisi yang dirasakan tidak membahayakan dan berlangsung dalam waktu cukup. Contoh rasa tidak aman ini antara lain : seseorang tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut salah, takut malu dan takut dimarahi oleh pimpinan yang mungkin juga menimbulkan konsekuensi ia akan diberhentikan dari pekerjaannya.

b. Kendala yang berasal dari sistem sosial

1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conforming to norms)

Norma berkaitan erat dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Norma merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis namun mengikat anggota-anggota komunitas. Di satu sisi, norma dapat mendukung upaya perubahan tetapi di sisi lain norma dapat menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan.

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence)

Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain karena dalam suatu komunitas tidak berlaku hanya satu sistem tetapi berbagai sistem yang saling terkait, menyatu dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan mantap. Sebagai contoh, perubahan sistem mata pencaharian dari ladang berpindah menjadi lahan pertanian tetap akan menimbulkan perubahan pada kebiasaan yang lain seperti pola pengasuhan anak, pola konsumsi dan sebagainya.

3) Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya pemberdayaan petani di suatu desa tidak dapat dilaksanakan karena ada kelompok kepentingan tertentu yang bermaksud membeli lahan pertanian untuk mendirikan perusahan tekstil. Kelompok kepentingan ini akan berupaya lebih dulu agar lahan pertanian tersebut jatuh ke tangan mereka.

4) Hal yang bersifat sakral (the sacrosanct)

Beberapa kegiatan tertentu lebih mudah berubah dibandingkan beberapa kegiatan lain, terutama bila kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh : di banyak wilayah, dukungan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dirasakan masih sangat kurang karena masyarakat umumnya masih menganggap bahwa pemimpin adalah laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh agama atau sesuai dengan sistem patriaki.

5) Penolakan terhadap orang luar

Anggota-anggota komunitas mempunyai sifat yang universal dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah rasa curiga dan “terganggu” terhadap orang asing. Pekerja sosial atau pendamping sosial yang akan memfasilitasi program pemberdayaan tentu akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas. Di samping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

  1. Kritik terhadap pemberian bantuan

Adi (2008 : 287), mengatakan bahwa “modal fisik merupakan salah satu modal dasar yang terdapat dalam setiap masyarakat”. Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon dan sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia. Modal fisik tidak dapat digunakan apabila tidak ada modal manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk (entry point) untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat.

Peneliti tidak sependapat dengan pernyataan Adi mengenai modal fisik sebagai pintu masuk untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam berbagai program pemberdayaan menunjukkan bahwa seringkali modal fisik (biasanya berbentuk bangunan, barang atau peralatan) tidak dipelihara dengan baik oleh kelompok sasaran karena merasa tidak memiliki dan tidak berjuang untuk mendapatkannya. Bantuan ekonomi bahkan seringkali habis dikonsumsi oleh kelompok sasaran karena tidak ada konsekuensi yang terkait langsung dalam pemberian bantuan.

Berkaitan dengan modal fisik dan modal finansial yang diberikan dalam bentuk bantuan, terlihat kecenderungan timbulnya fenomena sosial yang negatif, yaitu meningkanya harapan masyarakat terhadap bantuan, etos kerja dan daya juang masyarakat melemah serta terjadi perilaku kolektif yang menimbulkan kerugian pada banyak pihak. Muller (2006 : 284 – 285) mengemukakan berbagai kritik terhadap pemberian bantuan, sebagai berikut :

a. Kritik politik

1) Bantuan melestarikan struktur-struktur yang tidak adil dan mengisap sebab selalu menguntungkan para penguasa yang tak bertanggung jawab dan elite negara yang kaya raya di negara berkembang. Orang miskin sama sekali tidak dibantu karena pembagian yang tidak merata.

2) Terdorong oleh kepentingan mereka masing-masing, suatu “aliansi tak suci” antara negara industri serta kelas-kelas negara di Selatan dan birokrasi bantuan, baik nasional maupun internasional, membela bantuan itu dan bersaing dengan kelompok-kelompok politik lain agar memperoleh uang dan pengaruh.

3) Tolok ukur pemberantasan kemiskinan adalah berbahaya sebab akhirnya memberi semacam premi pada kebijakan yang tak bertanggung jawab di Selatan.

4) Bantuan hampir tidak mempunyai dampak balik yang positif bagi pihak pemberinya. Atau sebaliknya, jika dikaitkan dengan syarat tertentu, bantuan itu akan mendorong suatu politik yang penuh pamrih.

b. Kritik ekonomi

1) Bantuan pembangunan dari sudut kuantitatif sama sekali tidak berarti karena sumbangannya pada GNP, investasi dan ekspor sangat kecil.

2) Bantuan menghambat reform ekonomi dalam negeri dan mendorong pemborosan uang untuk usaha yang tidak produktif dan juga tidak sosial.

3) Bantuan memberi angin pada campur tangan negara padahal sebetulnya harus memberi rangsangan ke arah ekonomi pasar. Hal itu merupakan halangan sangat besar bagi penanaman modal swasta, masuknya modal dan teknologi luar negeri secara bebas dan usaha menabung dalam negeri.

4) Bantuan membiayai suatu aparat negara yang campur tangan dalam segala hal, membengkakkan anggaran dan tidak kompeten.

c. Kritik terhadap proyek-proyek bantuan pembangunan

1) Mayoritas proyek tidak efisien dan bahkan berakibat buruk secara ekonomi sebab kuantitas didahulukan dari kualitas. Bantuan itu juga menimbulkan banyak biaya sesudah penyelesaiannya, misalnya bantuan pangan menurunkan harga hasil produksi para petani.

2) Proyek-proyek yang baik juga akan berhasil tanpa bantuan dan dana yang diperlukan dapat diperoleh dari kreditor swasta.

3) Akibat yang paling buruk adalah bahwa bantuan mendorong suatu sikap menunggu bantuan (asistentialisme) sehingga menghambat inisiatif sendiri, bukan saja dari pemerintah tetapi juga dari rakyat. Bantuan itu menjadikan para penerima tergantung padanya.

4) Para pembantu dan ahli pembangunan mungkin bermaksud baik tetapi sesungguhnya melumpuhkan inisiatif itu sendiri.

Kritik yang dikemukakan Muller mengenai bantuan menguatkan analisis sebelumnya mengenai dampak negatif bantuan terhadap masyarakat. Berbagai jenis bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya menyebabkan masyarakat cenderung bersikap apatis untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Di tingkatan yang paling ekstrim : masyarakat bahkan harus ‘dibayar’[1] agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah mereka sendiri.

Dari beberapa penjelasan mengenai kendala dalam program pemberdayaan, perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu program pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul. Ada faktor-faktor kendala yang relatif mudah untuk diatasi namun ada beberapa faktor yang cukup sulit untuk diubah, misalnya faktor kendala yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh, upacara perkawinan atau kematian yang memerlukan biaya besar untuk penyelenggaraannya tidak bisa dengan mudah dikurangi dari adat istiadat komunitas karena upacara tersebut dianggap sebagai ritual yang sakral dan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, cara yang paling tepat adalah dengan melakukan pengkajian awal atau studi kelayakan terhadap komunitas.


[1] Pada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dalam tahap persiapan pelaksanaan program pemberdayaan, warga yang hadir biasanya diberi uang saku dan transport yang dimaksudkan sebagai kompensasi atas hilangnya hari kerja dan pendapatan warga karena harus hadir dalam pertemuan dan sebagai pengganti biaya transport warga menuju tempat pertemuan.