Tags


PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 

 

  1. Hakikat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

1)   Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial.  Program ini menggunakan konsep bantuan tunai bersyarat atau Conditional Case Transfers (CCT).

2)    Dalam pelaksanaan PKH, bantuan hanya diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan.  Kriteria dimaksud terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), baik dari segi pendidikan maupun kesehatan.  Kriteria ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa tingkat penghasilan keluarga sangat miskin yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatannya.

3)    Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat yang paling miskin.  Tujuan jangka pendek program ini adalah membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan tujuan jangka panjang yang diharapkan adalah memutus rantai kemiskinan antar generasi. 

4)    Tujuan khusus PKH yaitu :

a)    Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM

b)    Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

c)    Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM

d)    Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

e)    Meningkatkan akses & kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM

Tujuan khusus ini sejalan dengan upaya mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs).  Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mendukung sekurang-kurangnya 5 komponen tujuan MDGs, yaitu:

-          Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan,

-          Peningkatan cakupan pendidikan dasar,

-          Kesetaraan gender,

-          Penurunan angka kematian bayi dan anak balita, dan

-          Penurunan angka kematian ibu.

5)    Provinsi yang menjadi Lokasi Sasaran PKH adalah :

a)      DKI Jakarta (1 kota)

b)      Jawa Barat (11 kab/kota)

c)      Jawa Timur (21 kab/kota)

d)      Sumatera Barat (1 kab)

e)      Sulawesi Utara (5 kab)

f)      Gorontalo (2 kab/kota)

g)      Nusa Tenggara Timur (7 kab) 

  1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dalam suatu kerangka Kerja Pendekatan Sistem (Input, Throughput, Output dan Outcome) 

1)    INPUT (MASUKAN)

a)    Klien

Klien yang menjadi sasaran PKH pada tahap uji coba adalah 500.000 rumah tangga pada 7 provinsi yang menurut perhitungan statistik dan data BPS dinyatakan sebagai rumah tangga sangat miskin, memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan serta tinggal di wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi sasaran program.  Kriteria dan persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:

(1)  Rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0 – 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar.

(2)  Rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang ibu (istri) ya sedang hamil atau baru saja nifas pada saat registrasi.

(3)  Ibu hamil dalam RTSM memeriksakan kesehatan dan kehamilannya sekurang-kurangnya 4 kali dan mendapatkan suplemen Fe.

(4)  Ibu nifas dalam RTSM yang proses kelahirannya ditangani oleh Tenaga Medis.

(5)  Anak usia 0 – 11 bulan dalam RTSM mendapat imunisasi lengkap dan dipantau perkembangannya setiap bulan.

(6)  Anak usia 6 – 11 bulan dalam RTSM mendapat vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun.

(7)  Anak usia 12 – 59 bulan dalam RTSM mendapat imunisasi lengkap dan dipantau perkembangannya setiap bulan.

(8)  Anak usia 6 – 15 tahun dalam RTSM terdaftar di SD dan SMP dengan jumlah kehadiran minimal 85% dari total hari sekolah.

(9)  Anak usia 15 – 18 tahun dalam RTSM yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

b)    Staf

Tenaga Pelaksana untuk kegiatan ini adalah Tim Kerja yang anggotanya berasal dari :

(1)  BAPPENAS

(2)  Departemen Sosial RI (di Tingkat Pusat)

(3)  Departemen Kesehatan

(4)  Departemen Pendidikan Nasional

(5)  Departemen Komunikasi dan Informasi

(6)  PT. Pos Indonesia Persero (Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)

(7)  Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota (di Tingkat Daerah)

(8)  Dinas Kesehatan (Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota)

(9)  Dinas Pendidikan Nasional (Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota)

(10)   Badan Pusat Statistik (Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)

(11)   Dinas/Badan Komunikasi dan Informasi (Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota)

(12)  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

(13)  Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang telah lolos seleksi untuk menjadi Pendamping Sosial

c)    Sumber Fisik

Sumber fisik yang digunakan dalam pelaksanaan program terdiri dari:

(1)  Dana

-         Dana untuk operasional kegiatan

Dana untuk operasional kegiatan berasal dari Pemerintah Pusat.  Terdapat beberapa Provinsi yang mendapatkan alokasi program juga menyediakan alokasi APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut (dana pendamping).

-         Dana untuk bantuan

Dana untuk bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga miskin disediakan oleh Pemerintah Pusat. 

(2)  Peralatan

-         Peralatan Penyuluhan dan Sosialisasi (disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial)

-         Peralatan pendukung administrasi (komputer, perlengkapan kerja TKSM, alat tulis kantor, dll) disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Sosial RI.

-         Kendaraan operasional di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota disediakan oleh Dinas Sosial di masing-masing tingkatan daerah.

-         Kendaraan operasional (utamanya roda 2) untuk operasional lapangan disediakan sendiri oleh TKSM yang telah ditetapkan menjadi Pendamping Sosial.

-         Kendaraan operasional untuk pelaksanaan tugas fungsional Instansi disediakan oleh masing-masing Dinas terkait.

 

2)    THROUGHPUTS (PROSES)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap proses adalah sebagai berikut :

a)    Verifikasi dan Validasi Data

(1)  Penyusunan data dasar RTSM oleh Badan Pusat Statistik dengan didukung oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

(2)  Penyusunan materi informasi sosial mengenai RTSM.

(3)  Survei data dasar mengenai kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan maupun pendidikan.

b)    Persiapan Tenaga Pelaksana, Panduan dan Perangkat Lunak

(1)  Pelatihan fasilitator pelaksana di lapangan.

(2)  Penyusunan panduan umum dan teknis pelaksanaan.

(3)  Pengembangan Sistem Data dan Informasi

(4) Penetapan RTSM calon penerima bantuan PKH oleh BPS dan Pemerintah Daerah.

(5) Seleksi dan rekruitmen TKSM untuk menjadi Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program.

(6)  Pendidikan dan Latihan bagi TKSM calon Pendamping Sosial.

c)    Penyuluhan/Sosialisasi dan Registrasi

(1)  Penyuluhan dan Sosialisasi mengenai Program Keluarga Harapan di Daerah.

(2)  Registrasi RTSM yang menjadi sasaran program.

d)    Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan

(1)  Penyaluran bantuan setiap 3 bulan sekali melalui PT. Pos Indonesia Persero.

(2)  Pemanfaatan bantuan oleh RTSM yang menerima.

e)    Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Kerja yang berasal dari unsur Bappenas, Departemen Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Pemerintah Daerah setempat.

f)     Terminasi

Terminasi dilakukan apabila RTSM telah memenuhi kondisi sebagai berikut :

(1)  Menerima bantuan PKH maksimal selama 6 tahun.

(2) Tidak ada lagi ibu hamil, ibu nifas atau anak usia 7 – 15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

(3)  Target waktu pelaksanaan program telah selesai, yaitu pada Tahun 2015.

g)    Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kemajuan yang dicapai oleh klien adalah :

(1)  Merujuk RTSM untuk mendapatkan pelayanan melalui program lain apabila dalam 6 tahun masa penerimaan bantuan tidak menunjukkan kemajuan yang berarti dalam kehidupannya (tetap miskin atau sangat miskin).

(2) Selama menerima bantuan, RTSM akan dipantau perkembangan atau peningkatan kesehatan serta pendidikannya oleh instansi terkait (Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Nasional).

(3) Dalam pemanfaatan bantuan, RTSM akan didampingi oleh para Pendamping Sosial di wilayanya masing-masing.

 

3)    KELUARAN (OUT PUT)

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program ini diukur terhadap indikator yang sudah ditetapkan, yaitu :

a)   Sebanyak 500.000 RTSM di 7 Provinsi mendapatkan penyuluhan mengenai pentingnya pemeliharaan kesehatan dan peningkatan pendidikan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga mereka.

b)   Sebanyak 500.000 RTSM di 7 Provinsi mendapat bantuan tunai yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

c)    Sebanyak 500.000 RTSM di 7 Provinsi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

d)    Sebanyak 500.000 RTSM mendapatkan dukungan untuk menyekolahkan anaknya di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

e)   Sebanyak 500.000 RTSM di 7 Provinsi dapat memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya yang berusia bawah lima tahun (balita). 

4)    HASIL (OUT COME)

Pengukuran terhadap hasil yang dicapai setelah pelaksanaan program dilakukan dengan menggunakan beberapa ukuran, sebagai berikut :

a)    Ukuran Normatif

Ukuran normatif yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program antara lain adalah sebagai berikut :

(1)  Semua anak bawah lima tahun pada 500.000 RTSM di 7 provinsi berat badannya normal sesuai dengan usianya.

(2)  Semua anak usia 7 – 15 tahun pada 500.000 RTSM di 7 provinsi dapat menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah formal.

(3)  Pada 500.000 RTSM di 7 provinsi, ibu melahirkan dan bayinya selamat pada saat proses persalinan.

(4)  Anggota keluarga pada 500.000 RTSM di 7 provinsi terpenuhi kebutuhan gizinya.

b)    Ukuran Numerik

Selain sebagai persyaratan untuk menerima bantuan, maka indikator numerik berikut ini juga sekaligus digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai oleh RTSM penerima pelayanan PKH.  Indikator yang digunakan antara lain :

(1)  Anak usia 0–11 bulan harus mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

(2)  Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus.

(3)  Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.

(4)  Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti Program Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini (PPAUD/Early Childhood Care Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas  PPAUD.

(5)  Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

(6)  Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.

(7)  Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 2 (dua) kali sebelum bayi berusia 28 hari

c)    Ukuran Kepuasan Klien

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 7 provinsi, ukuran ini diartikan sebagai peningkatan pengetahuan, keterampilan dan partisipasi ibu atau anggota keluarga lainnya dalam upaya meningkatn taraf kesehatan dan pendidikan anak-anaknya serta peningkatan kesejahteraan sosial keluarganya.  Indikator yang digunakan terdiri dari :

(1) Penilaian dan pengukuran terhadap pengetahuan, keterampilan dan peran aktif klien upaya pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin di lembaga pelayanan medis.

(2) Pengukuran berdasarkan jawaban klien atau warga masyarakat terhadap pertanyaan yang diajukan (angket).   

  1. Indikator-indikator Keberhasilan PKH dan Teknik-teknik Evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya

1)    Membantu memutus mata rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan kualitas SDM dari anak RTSM di Indonesia

Indikatornya adalah:

a)   Turunnya tingkat kemiskinan RTSM peserta PKH setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program

b)   Turunnya status gizi buruk bagi anak balita setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program

c)   Meningkatnya konsumsi makanan berenergi dan berprotein setelah 2 tahun pelaksanaan program

d)   Meningkatnya rata-rata lama sekolah anak RTSM setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program

e)   Meningkatnya angka partisipasi sekolah anak RTSM setelah 2-4 tahun pelaksanaan program

f)     Berkurangnya jumlah jam bekerja anak atau tidak adanya anak yang bekerja setelah 2-4 tahun pelaksanaan program.

g)    Setidaknya 60% manfaat program dinikmati oleh 20% penduduk termiskin.

2)   Menurunkan status kemiskinan melalui upaya peningkatan pola konsumsi RTSM dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi RTSM

3)    Meningkatnya akses dan pemanfaatan upaya kesehatan bagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui

Indikatornya adalah:

a)   Prosentase cakupan imunisasi lengkap bagi anak usia ‹ 1 tahun mencapai 95% setelah 2 tahun pelaksanaan program

b)   Prosentase cakupan monitoring berat badan anak mencapai (paling sedikit) 95% setelah 2 tahun pelaksanaan program

c)    Prosentase anak usia ‹ 1 tahun yang mendapatkan tablet vitamin A mencapai 95% setelah 2 tahun pelaksanaan program

d)    Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sebanyak 4 kali selama masa kehamilannya mencapai paling sedikit 80% setelah 2 tahun pelaksanaan program dan 90% setelah 4 tahun pelaksanaan program.

e)   Prosentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe mencapai 90% setelah 2 tahun pelaksanaan program, atau 100% setelah 4 tahun pelaksanaan program.

f)     Prosentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih mencapai 90% setelah 2 tahun pelaksanaan program, atau 100% setelah 4 tahun pelaksanaan program.

g)    Prosentase ibu yang mendapatkan pelayanan post-natal care mencapai 90% setelah 2 tahun pelaksanaan program, atau 100% setelah 4 tahun pelaksanaan program.

4)    Meningkatnya status pendidikan anak dari rumah tangga peserta PKH

Indikatornya adalah:

a)    Paling sedikit 80% anak usia 6-15 tahun hadir di sekolah sebanyak 85% dari hari sekolah setelah 2 tahun pelaksanaan program

b)    Meningkatnya angka transisi anak sekolah kelas 6 dan 7 sebanyak xx% setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program

c)   Turunnya angka dropout sebanyak xx% setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program.

5)    Terbentuknya kerangka institusi program jaminan sosial

Indikatornya adalah:

a)    Dilakukannya perjanjian kerja dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (misal: Kantor PKH Kabupaten/Kota terbentuk) sebelum pembayaran awal.

b)   Tersusunnya strategi sosialisasi dan komunikasi (berkoordinasi dengan UPPKH-Daerah) sebelum pembayaran awal.

c)    Tersusunnya strategi pelatihan dan dilaksanakannya pelatihan bagi pemberi layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan (puskesmas) sebelum pembayaran awal.

6)   Tersusunnya rancangan program monitoring dan evaluasi, dan rancangan tersebut siap untuk dilaksanakan.

Indikatornya adalah:

a)   Sebelum pembayaran awal dilaksanakan, rancangan evaluasi dampak PKH terbentuk dan survey dasar sudah dilaksanakan.

b)    Ketika pembayaran kedua dilakukan, rancangan sistem pemantauan sudah tersusun dalam kerangka kerja proses evaluasi.

7)    Terbentuk dan berfungsinya sistem kapasitas administratif dan SIM

Indikatornya adalah:

a)   Total biaya administrasi seperti penetapan peserta, pembayaran, verifikasi, dan biaya kantor tidak melebihi 10% dari total biaya uji coba program.

b)   Sebanyak 100% pembayaran tahap ketiga dilakukan atas dasar pemenuhan komitmen oleh RTSM penerima program.

c)    Paling sedikit 80% pembayaran tahap kedua dilakukan dalam periode waktu 30 hari.

d)   Ketika pembayaran tahap kedua dilakukan, SIM Kantor Pos sudah beroperasi dengan maksimum dan verifikasi komitmen peserta PKH dapat diketahui oleh program PKH serta lainnya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

Teknik evaluasi yang dapat digunakan

Teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program PKH adalah teknik Quasi – Experimental desain (non equivalen comparison group)

01              X         02

03              04

Dengan menggunakan teknik ini, dapat diketahui dampak dari kelompok yang menerima program dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerima program.  

  1. Saran dan pendapat untuk menyempurnakan PKH

1)    Program (softwares)

Indikator atau prasyarat penerima bantuan, khususnya mengenai ‘ibu hamil’ kiranya dapat dipertimbangkan lagi, misalnya bantuan hanya diberikan untuk ibu hamil yang mengandung anak pertama atau anak kedua.  Anak ketiga dan seterusnya tidak mendapatkan dukungan bantuan melalui program ini.

2)    Sosialisasi Program

Materi sosialisasi perlu dinarasikan secara sederhana dan dipublikasikan di media-media yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat seperti radio, surat kabar, leaflet, poster dan spanduk.  Hal ini akan memudahkan dan mempercepat pengenalan maupun pemahaman masyarakat mengenai PKH.

3)    Kelembagaan (Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan)

Perlu dibentuk unit pelayanan khusus di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didukung dengan tenaga-tenaga yang profesional untuk masa kerja sampai dengan Tahun 2015.  Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan karena sampai dengan saat ini pelaksanaan program masih dilekatkan atau dititipkan pada salah satu satuan kerja struktural yang ada pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4)    Pelatihan PKH

a)    Nara Sumber, Penceramah dan Pelatih dari Tingkat Pusat hendaknya berkolaborasi dengan Nara Sumber di daerah sehingga terjadi kesinambungan materi dan persepsi.

b)    Pada saat pelatihan kiranya peralatan (alat tulis kantor, perlengkapan peserta dll) dan alat tulis kantor dibeli atau disediakan dari daerah sehingga tidak menyulitkan dalam proses pengangkutan dari pusat ke daerah dan dalam proses distribusinya ke tingkat Desa/Kelurahan. 

5)    Pendampingan

Perlu dipertimbangkan kembali rasio perbandingan jumlah TKSM (Pendamping Sosia) dengan jumlah RTSM yang didampingi di daerah pedesaan karena kondisi geografis, jarak tempuh dan sarana transportasi di pedesaan jauh lebih sulit daripada di perkotaan.

6)    Manajemen Sistem Informasi

Perlu dirancang sistem aplikasi informasi (teknologi informatika) yang sederhana tetapi memadai sehingga dapat diakses dan dikelola oleh tenaga pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota.

7)    Sistem Pengaduan Masyarakat

Apabila pengaduan masyarakat hanya dilayani melalui Departemen atau Badan/Dinas Komunikasi dan Informasi (di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) maka akan banyak pengaduan masyarakat yang tidak sampai kepada Pemerintah Pusat.  Perlu disediakan kotak-kotak pengaduan di tempat-tempat umum yang dapat dijangkau oleh RTSM khususnya dan masyarakat secara umum, misalnya di rumah sakit, puskesmas, terminal, dlsb.

8)    Lembaga Pelayanan, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan

Para pemberi pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan perlu diberikan pelatihan Standarisasi Pelayanan Prima dan pelatihan Pengembangan Kepribadian sehingga dapat memberikan pelayanan yang sama kualitasnya kepada RTSM seperti halnya memberikan pelayanan kepada orang-orang dari keluarga mampu.

9)    Peran Lembaga Pendukung

a.    PT. Pos Indonesia Persero

Penyaluran bantuan (uang tunai) hendaknya diberikan secara bertahap atau berbeda hari di suatu wilayah apabila jumlah penerima bantuan relatif besar.  Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan atau antrian panjang para penerima bantuan yang akan membawa dampak kurang baik terhadap kenyamanan mereka sendiri maupun bagi masyarakat secara umum.

b.    Badan Pusat Statistik

Perlu dilakukan rekruitmen lebih banyak lagi tenaga-tenaga pendata yang berkompeten untuk bertugas di lapangan sehingga data yang dihimpun dan diolah menjadi lebih valid dan akurat.

About these ads